RADARSEMARANG.ID, Semarang - Organisasi profesi guru dan MADIN se-Jawa Tengah menolak rencana Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk menghapuskan dana insentif guru keagamaan dan BOSDA pada APBD 2024. Penolakan disampaikan saat audiensi kepada FPKB.
Organisasi tersebut di antaranya FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), FKSS (Forum kepala sekolah swasta), PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan BADKO TPQ se-Jateng.
Kyai Abdulhamid, Ketua FKDT Jateng. berterimakasih kepada PKB telah memperjuangkan guru Madrasah Diniyah.
FKDT memohon untuk dana insentif guru keagamaan itu dipertahankan. Karena sangat membantu meski nilainya tidak begitu banyak. Dana insentif ini sangat berguna kepada pendidikan islam di Jawa Tengah.
Senada dengan Kyai Abdulhamid, Taufiq dari Pergunu Jateng dan Ahmad Nasihin dari Pergunu Jateng juga memohon kepada FPKB agar memperjuangkan dana insentif guru keagamaan tersebut. PGSI dan PERGUNU siap mendukung dan mengawal kebijakan tersebut.
Ahmad Nasikhin menilai bahwa tugas guru keagamaan sangat mulia dalam mencerdaskan anak bangsa.
Oleh sebab itu, dan insentif tersebut harus dipertahankan jangan dihapus dan bila memungkinkan ditambah.
Selain insentif guru keagamaan ini, pihaknya juga mendegar bahwa BOSDA sekolah Swasta juga akan dihapuskan.
"Insentif guru MADIN dan BOSDA sekolah Swasta harus dipertahankan, karena guru mempunyai tugas mulia, guru mendidik moral anak bangsa ben apik. Ini yang seharusnya difasilitasi pemerintah, karena pemerintah tidak mampu menyelenggarakan sendiri. Lha ini kok malah dihapuskan insentif guru dan BOSDA nya", tandasnya.
Zen Adv, anggota FPKB di Komisi E menegaskan, PKB berusaha semaksimal mungkin agar dana insentif dan BOSDA swasta tersebut dipertahankan.
"Bahkan bila memungkinkan ada pergeseran anggaran untuk ditambah, dari semula 100 ribu menjadi 200 ribu," katanya.
Benni Karnadi anggota FPKB di Badan Anggaran membenarkan rumor tersebut, karena memang ada rencana realokasi anggaran untuk guru Madin dianggarkan sebesar Rp247 miliar.
Bukan hanya itu penghapusan juga terjadi pada pada anggaran BOSDA untuk siswa Madrasah Aliyah swasta se-Jateng sejumlah Rp27 miliar.
Denny Septiviant, Wakil Ketua FPKB juga merespon dengan menyatakan akan tetap memperjuangkan aspirasi para guru keagamaan agar dana insentif guru tidak dihapus karena menyangkut hajat hidup dunia pendidikan.
Sarif Abdillah Ketua Fraksi PKB juga menyampaikan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menjadwalkan bertemu Pj Gubernur dan Sekda membahas masukan dari MADIN dan TPQ ini.
"Kami memohon doa agar perjuangan para anggota FPKB lancar dan hasil maqsud demi kemaslahatan Pendidikan," pintanya.
Di akhir audiensi Ahmad Khoiron dari FKSS JATENG menyampaikan bila sampai pada akhirnya Insentif Guru Keagamaan dan BOSDA Swasta dihilangkan, organisasinya akan mengorganisir PONPES, TPQ, MADIN, dan guru-guru agama Islam se Jawa Tengah untuk turun ke jalan seperti 17 Februari, 2 tahun lalu.
"Tahun lalu saja BOSDA Swasta dipindahkan ke Negeri, lha tahun ini justru akan dihilangkan. Bila itu terjadi (insentif dan BOSDA dihapuskan) Kami siap memenuhi halaman Gubernuran dengan ratusan ribu warga TPQ dan MADIN", tegas Khoiron. (fth/bas)
Editor : Baskoro Septiadi