RADARSEMARANG.ID, Semarang – Aktivis Gerakan Jalan Lurus GJL) Riyanta, menyampaikan apresiasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Pati.
Ia menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen politik Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pemberantasan korupsi.
“OTT yang dilakukan KPK akhir-akhir ini menunjukkan adanya komitmen politik dari Presiden Prabowo Subianto. Ini patut diapresiasi,” kata Riyanta dalam keterangannya di Semarang, Selasa (20/1/2026).
Tokoh Partai PDI Perjuangan itu menyebut, praktik dugaan suap dalam pengisian jabatan perangkat desa di Pati bukanlah fenomena baru.
Ia menyebut praktik tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak era reformasi, dan berlangsung secara terstruktur.
“Ini bukan kejadian yang tiba-tiba. Polanya sudah lama, dimulai dari regulasi hingga aktivitas tidak resmi untuk menampung uang dari calon perangkat desa,” ujarnya.
Bahkan, menurut nominal ratusan juta rupiah untuk masuk perangkat desa merupakan hal yang selama ini dianggap “lumrah” di Pati.
“Kalau masuk perangkat desa hanya bayar Rp500 juta, itu sudah dianggap biasa. Kalau pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya secara moral,” tegas Riyanta.
Mantan anggota DPR RI ini menilai OTT yang menjerat pejabat daerah merupakan konsekuensi wajar dari praktik yang telah mengakar tersebut. Ia juga menekankan praktik serupa telah ada sebelum kepemimpinan bupati saat ini.
Atas peristiwa ini, Riyanta mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk membenahi sistem pengisian perangkat desa agar tidak membuka celah manipulasi.
Riyanta mengusulkan tahapan seleksi seperti wawancara, penilaian administrasi, dan rekam jejak pengabdian diperketat. Pasalnya menurutnya mudah direkayasa.
Tak hanya itu, Riyanta juga mengkritik keterlibatan oknum perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses seleksi perangkat desa. Ia meminta agar dunia akademik menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik yang mencederai keadilan.
“Perguruan tinggi jangan sampai hanya dijadikan alat legitimasi. Kalau ada oknum yang tidak beres, itu merugikan negara,” tegasnya.
Riyanta juga mendukung langkah pembersihan aparat penegak hukum secara menyeluruh, tidak hanya pada aparatur sipil negara. Ia berharap KPK, Polri, dan Kejaksaan menjadi institusi yang kuat dan benar-benar bersih dalam mengawal negara.
Menariknya dalam peristiwa ini, ia mengungkap warga Pati yang menggelar syukuran atas penangkapan sejumlah pejabat. Riyanta menilai hal itu sebagai ekspresi yang sah dalam iklim demokrasi.
“Bersyukur itu ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Dalam demokrasi, perbedaan sikap itu wajar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi tidak boleh dibatasi oleh afiliasi politik. Meski beda partai, mendukung langkah Presiden dalam membersihkan negara itu tidak salah. (ifa)
Editor : Baskoro Septiadi