Ahli Perdata Prof Widhi Ungkap Arisan Japo Ranah Perdata, Bukan Pidana

Ida Fadilah • Dipublikasikan Rabu, 27 September 2023 | 20:19 WIB

 

Ahli Hukum Perdana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Prof Widhi Handoko usai menjadi saksi di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (26/9). 
Ahli Hukum Perdana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Prof Widhi Handoko usai menjadi saksi di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (26/9). 
 
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kasus dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menyeret admin arisan online dengan sistem Jatuh Tempo (Japo) memasuki tahap saksi.

Ahli Hukum Perdana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Prof Widhi Handoko menyampaikan bahwa perkara dengan terdakwa Yudhian Prasetya Mukti ini merupakan ranah perdata, bukan pidana. 

Dalam kesaksiannya, Prof Widhi mengungkap arisan yang dijalankan atas dasar kesepakatan merupakan bentuk perikatan atau persetujuan sah yang diakui undang-undang. 

"Kalau pendapat saya, masuk perdata, karena ini perikatan, para pihaknya saling bersepakat," ujar Prof Widhi di hadapan majelis yang dipimpin Setyo Yoga Siswantoro, Selasa (26/9). 

Lebih rinci, ia menuturkan ada empat syarat yang harus terpenuhi supaya terjadi perikatan yang sah.

Yaitu, terjadi kesepakatan yang mengikat; kecakapan membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; ada sebab yang tidak terlarang. Hal itu sebagaimana dalam aturan perundang-undangan. 

Mengenai jenis kesepakatan, ia menyatakan bisa secara tertulis maupun lisan. Sehingga, sebagaimana dalam kasus ini, pengelolaan Arisan Japo yang dilandasi kesepakatan antara admin dengan para member dalam media WhatsApp, dianggap sah menurut hukum.

Sementara itu, jaksa penuntut umum dalam kesempatan itu mengajukan pertanyaan apabila ada member fiktif dalam arisan Japo, apakah bisa membatalkan hubungan perikatan berdasarkan kesepakatan atau tidak.

Menjawab hal ini, Prof Widhi menjabarkan perbedaan antara member fiktif dengan member yang meminjam nama orang lain.

"Selagi nama yang dipinjam bukan nama fiktif dan yang bersangkutan memperbolehkan, maka tidak membatalkan perikatan," tuturnya. (ifa/web/bas)

Editor : Baskoro Septiadi
Arisan online japo web