Terapkan Barcode, Pengeluaran BB Tertib Administrasi

Agus AP • Dipublikasikan Senin, 14 November 2022 | 17:04 WIB
Kasi Adpel Rupbasan Semarang Kiswanto mengecek barcode di barang titipan. (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Kasi Adpel Rupbasan Semarang Kiswanto mengecek barcode di barang titipan. (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (Rupbasan) Semarang kini menerapkan sistem barcode dalam memberikan pelayanan untuk penyimpanan barang bukti.

Terpenting agar tertib administrasi. Harapannya, meminimalisasi kejadian penjualan barang rampasan secara illegal seperti yang terjadi di Rupbasan Makasar.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Jateng Supriyanto Supriyanto mengingatkan agar penerimaan dan pengeluaran barang titipan di Rupbasan Semarang dilakukan dengan tertib administratif.

Sebab, adanya administrasi yang baik akan menciptakan pelayanan prima sebagai tempat penyimpanan barang bukti. “Jika sistem administrasi dilakukan dengan baik, pasti tidak akan terjadi kasus seperti di Makassar,” ujarnya pada Jawa Pos Radar Semarang.

Menurutnya, sistem barcode ada pada setiap barang yang dititipkan. Hal itu untuk mengetahui pengeluaran barang sehingga teradministrasi dengan baik dan rapi. Jika barcode tidak terbaca, otomatis barang tidak bisa keluar, karena sudah terkoneksi secara lokal di Rupbasan.

“Dengan barcode, siapa yang mengambil, maka datanya harus lengkap dan jelas. Ada berita acaranya juga. Jadi kalau pengeluaran barang nonprocedural tidak akan bisa,” tegasnya.

Di sisi lain, Supriyanto mengakui, adanya kendala dalam penitipan. Yakni terjadi penumpukan barang dari pihak penitip baik dari PPNS, Kejaksaan, maupun Kepolisian. Terkadang ada beberapa orang dengan perkara yang sudah inkrah, namun tidak mau mengurus barangnya. Dari pihak penitip juga tidak mengambil, akhirnya masih menumpuk.

“Kami kalau mau mengeluarkan ya salah, karena tidak ada perintah untuk mengeluarkan barang tersebut. Karena yang memiliki wewenang APH (Aparat Penegak Hukum). Kalau ada arahan dari eksekutor untuk mengeluarkan, melelang, ya tinggal melakukan saja,” jelasnya.

Atas kejadian itu, pihaknya kerap melakukan koordinasi dengan APH untuk pemusnahan. Namun, hal ini belum ada payung hukumnya. Untuk sementara ini masih ditunggu jangka kadaluarsanya.

Mantan Kalapas Kedungpane ini berpesan agar barang bukti dari APH bisa ditarik ke tempat penitipan barang rampasan dan barang sitaan negara. Sekalipun APH juga memiliki tugas dan fungsi sendiri. Ia menilai dengan kebijakan ini, untuk menciptakan sinergitas dan komunikasi antarstakeholder secara baik. (ifa/ida) Editor : Agus AP
Rupbasan barang bukti