RADARSEMARANG.ID — Pemerintah Indonesia tengah mematangkan skema baru bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai senilai Rp5,4 juta (BLT Rp5.4 Juta 2027).
Program inovatif ini dirancang oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan tujuan mengubah subsidi barang menjadi bantuan tunai langsung agar lebih tepat sasaran.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan estimasi akumulasi dari berbagai program perlindungan sosial yang nantinya digabungkan dan disalurkan secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan.
Lantas, kapan bantuan Bansos Rp5.4 Juta ini cair dan siapa saja yang berhak menerima?
Berikut informasi lengkap mengenai jadwal, kriteria, dan mekanisme penyalurannya.
Jadwal Resmi Uji Coba BLT Rp5.4 Juta 2027
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, Bansos Rp5.4 Juta tidak akan dicairkan pada akhir tahun 2026.
Hingga Desember 2026, pemerintah berfokus penuh pada integrasi data kependudukan dan pematangan sistem digital.
Tahap uji coba penyaluran dijadwalkan berlangsung pada Kuartal I hingga Kuartal II tahun 2027 (antara Januari hingga Juni 2027).
Pemerintah baru akan merilis tanggal pasti pelaksanaan setelah mengantongi keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.
Kriteria Calon dan Syarat Penerima BLT Rp5.4 Juta
Program ini tidak berlaku untuk seluruh warga negara secara merata, melainkan diprioritaskan bagi 50 juta warga miskin di Indonesia.
Kriteria utamanya meliputi:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) valid.
- Terdaftar aktif dalam basis data kemiskinan pemerintah (Desil 1 sampai Desil 5).
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, atau perangkat desa.
- Data NIK terintegrasi dan lolos verifikasi biometrik.
Mekanisme Baru: Pakai AI, Perekaman Wajah, dan Kupon
Untuk mengantisipasi pemotongan liar dan salah sasaran, pemerintah menerapkan teknologi modern dalam sistem distribusi:
Teknologi AI & Single ID: Pengelompokan penerima manfaat dibantu oleh Kecerdasan Buatan agar data lebih akurat.
Verifikasi Perekaman Wajah (Face Recognition): Penerima wajib melakukan verifikasi wajah saat mencairkan bantuan untuk mencegah pemalsuan identitas.
Sistem Kupon Digital: Pemerintah mempertimbangkan penggunaan kupon agar dana bantuan hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pokok (seperti telur dan ayam) dan tidak disalahgunakan untuk judi online atau minuman keras.
Cara Cek Status Kepesertaan Bansos
Hingga saat ini, pemerintah belum membuka Link Pendaftaran BLT 5.4 Juta mandiri secara online maupun mengedarkan tautan formulir pendaftaran untuk BLT Rp5,4 juta.
Masyarakat diminta waspada terhadap hoaks atau tautan palsu yang beredar di media sosial.
Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah data kependudukannya sudah masuk dalam basis data penerima bantuan sosial aktif, pengecekan berkala dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.
Skema Verifikasi (Bukan Sistem Daftar Mandiri)
Cara Daftar BLT Rp5.4 Juta dengan sistem baru ini dirancang agar masyarakat tidak perlu mengantre mendaftar dari nol, melainkan melalui metode penyaringan digital:
Verifikasi Otomatis (Face Recognition): Sistem digital pemerintah akan mencocokkan data kependudukan langsung dengan teknologi perekaman wajah untuk meminimalkan salah sasaran.
Mekanisme Sanggah: Pemerintah akan menyiapkan platform khusus bagi masyarakat yang merasa ekonominya memenuhi kriteria tetapi namanya belum terdaftar agar bisa mengajukan sanggahan dan pembaruan data.
Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan
Disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan mengenai transisi bentuk subsidi dan nominal akumulasi:
Menurut Luhut, nantinya setiap penerima manfaat Bansos Rp5.4 Juta dapat menerima direct cash transfer hingga mencapai Rp 5,4 juta per orang.
Para penerima ini nantinya akan disaring dan dikelompokkan dengan menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ujar Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa malam (9/6/2026).
"Kita belajar dari model ini nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota, dan kemudian presiden kami lapori," ujar Luhut Binsar Pandjaitan
Dia yakin sistem ini akan memberikan penghematan anggaran negara hingga puluhan bahkan ratusan miliar ke depannya.
Kemudian akhir tahun ini, ia menyebut pemerintah akan meluncurkan identitas data tunggal atau Digital Single ID yang terintegrasi.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," tegas Luhut Binsar Pandjaitan. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi