RADARSEMARANG.ID – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS dinilai bukan sekadar persoalan kurs. Kondisi tersebut dianggap menjadi sinyal meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar sekaligus ujian terhadap tingkat kepercayaan investor pada pengelolaan ekonomi nasional.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. FX Sugiyanto, M.S., menilai gejala tersebut paling mudah terlihat dari pergerakan sektor keuangan. Investor dinilai semakin selektif menempatkan dana dan asetnya karena ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi.
Menurutnya, penguatan dolar AS yang terus berlangsung membuat aset berdenominasi rupiah dipandang memiliki risiko lebih tinggi dibanding sebelumnya.
"Indikator paling mudah dilihat masyarakat adalah sektor keuangan. Memegang aset dalam rupiah sekarang juga berisiko karena dolar terus menguat. Ini menunjukkan adanya kehati-hatian yang semakin besar dari pelaku pasar," ujar Sugiyanto kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Baca Juga: Garuda Muda Jumpa Lawan yang Belum Pernah Dikalahkan, Semifinal AFF U19 2026 Diprediksi Sengit
Pelemahan Rupiah Dinilai Cerminkan Kekhawatiran Pasar
Sugiyanto menjelaskan, berbagai pernyataan optimistis pemerintah belum tentu cukup untuk memulihkan keyakinan pasar apabila tidak diikuti indikator ekonomi yang menunjukkan perbaikan nyata.
Menurutnya, investor pada dasarnya lebih memperhatikan konsistensi kebijakan dan kondisi fundamental ekonomi dibanding sekadar narasi optimisme.
Karena itu, pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir perlu dibaca sebagai sinyal bahwa sebagian pelaku pasar masih menunggu langkah-langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Baca Juga: Mengapa Suhu Malam Hari di Semarang Mendadak Lebih Dingin? BMKG Jelaskan Penyebabnya
Soroti Hubungan Fiskal dan Moneter
Dalam pandangannya, salah satu isu yang memengaruhi persepsi pasar adalah semakin dominannya kebijakan fiskal terhadap sektor moneter.
Ia menyoroti pola pembiayaan belanja pemerintah yang masih bertumpu pada penerbitan surat utang negara. Kondisi tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mengenai ruang independensi kebijakan moneter yang dimiliki Bank Indonesia.
"Tekanan pemerintah terhadap Bank Indonesia menjadi sangat kuat. Ini yang menimbulkan keraguan pasar terhadap independensi kebijakan moneter," katanya.
Kepercayaan pasar, lanjutnya, sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara seimbang untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Kritik Istilah Efisiensi Anggaran
Selain menyoroti nilai tukar rupiah, Sugiyanto juga mengkritisi penggunaan istilah efisiensi anggaran yang selama ini digunakan pemerintah.
Menurutnya, konsep efisiensi seharusnya menghasilkan output yang sama atau lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Sementara kondisi yang terjadi saat ini lebih menyerupai perpindahan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lain.
"Kalau anggaran dipindahkan ke sektor lain, itu lebih tepat disebut realokasi anggaran. Efisiensi seharusnya biaya berkurang tetapi hasil yang dicapai tetap atau bahkan meningkat," tegasnya.
Ia menilai perbedaan definisi tersebut penting karena akan memengaruhi cara publik dan pelaku usaha membaca arah kebijakan pemerintah.
Desak Evaluasi Menyeluruh APBN
Di tengah tekanan terhadap rupiah, Sugiyanto mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, fokus utama bukan pada mengganti program-program yang sudah berjalan, melainkan memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran negara.
"Program-program pemerintah sebenarnya tidak jelek. Yang perlu diperbaiki adalah perencanaan, implementasi, dan pengawasannya agar lebih efektif serta mampu meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya.
Stabilitas Jadi Kunci
Sugiyanto mengingatkan bahwa pelemahan kepercayaan pasar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak pada sektor ekonomi yang lebih luas.
Ia berharap pemerintah membuka ruang yang lebih besar terhadap masukan dari kalangan akademisi, ekonom, dan pelaku usaha guna memperkuat kebijakan ekonomi nasional.
Menurutnya, stabilitas ekonomi dan sosial harus tetap menjadi prioritas, termasuk menjaga kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Yang rugi kita semua jika sampai terjadi gejolak ekonomi maupun sosial. Karena itu pemerintah perlu bekerja keras memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas ekonomi nasional," pungkasnya.