RADARSEMARANG.ID — Pemerintah kembali menyalurkan dana bantuan sosial berupa penebalan atau top-up senilai Rp400.000 kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui skema BPNT dan PKH.
Sejumlah wilayah kini mulai membagikan undangan resmi pencairan bansos PKH dan BPNT, yang harus dibawa KPM ke kantor pos atau bank penyalur, khususnya Bank BRI.
Penyaluran bansos PKH dan BPNT ke KPM ini menjadi bagian dari program percepatan pemulihan ekonomi serta upaya penguatan daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan yang masih tinggi di pertengahan tahun 2025.
Bagi penerima yang mencairkan melalui Bank BRI, biasanya pencairan dilakukan langsung ke rekening KKS atau melalui agen BRILink resmi.
Sementara untuk penyaluran di kantor pos, pencairan dilakukan secara tunai dan harus sesuai jadwal yang tertera pada undangan.
Dana sebesar Rp400.000 yang diterima merupakan bagian dari kebijakan penebalan bansos yang digulirkan pemerintah sebagai tambahan dari nominal reguler bansos BPNT atau PKH.
Penebalan ini telah dilakukan dalam beberapa gelombang sebelumnya, dan pada bulan Juli 2025 kembali dilanjutkan untuk daerah-daerah yang telah menyelesaikan verifikasi dan validasi data KPM terbaru.
Surat undangan yang dibagikan petugas menjadi syarat mutlak pencairan bansos kali ini.
Oleh karena itu, warga diimbau untuk tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan, karena keterlambatan bisa menyebabkan pencairan harus dijadwalkan ulang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, penyaluran bansos PKH sudah menjangkau 8 juta lebih KPM atau 80,49% dari target, dengan nilai Rp5,8 triliun.
Sementara untuk bansos Sembako, sudah disalurkan ke lebih dari 15 juta KPM (84,71%), dengan total nilai mencapai Rp9,2 triliun.
Tak hanya itu, bansos tambahan berupa penebalan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan juga telah disalurkan ke 15 juta KPM, senilai Rp6,19 triliun.
“Sesuai arahan Presiden, bansos Kuartal II dan penebalan ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Gus Ipul dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Meski angka penyaluran cukup tinggi, Kemensos mencatat sekitar 3 juta KPM masih belum menerima bansos karena proses migrasi dari penyaluran tunai via PT Pos ke non-tunai melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Negara), sesuai Perpres No. 63/2017.
Kebijakan ini mewajibkan penyaluran bansos dilakukan lewat rekening bank, kecuali bagi kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, atau masyarakat terpencil yang tidak memiliki akses perbankan.
Data Lengkap Penerima Bansos yang Sedang Dalam Proses
Berikut rincian data KPM yang masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol):
PKH:
1.315.886 KPM bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
629.513 KPM merupakan penerima baru (exclusion error)
Total PKH belum salur: 1.945.399 KPM
Program Sembako:
1.953.139 KPM bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
770.376 KPM merupakan penerima baru (exclusion error)
Total Sembako belum salur: 2.723.515 KPM
Jumlah Total:
Total KPM yang masih dalam proses penyaluran: 3.606.515 KPM
Sudah berhasil burekol dan siap salur per 1 Juli: 610.333 KPM
“Hari ini telah berhasil Burekol sebanyak 610.333 KPM yang saat ini sedang siap salur. Jadi sekarang tinggal 3 juta KPM belum salur. Mudah-mudahan makin hari terus berkurang,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengakui, proses burekol membutuhkan waktu karena melibatkan pembukaan rekening baru, pengumpulan identitas, pembuatan kartu, dan distribusi ATM kepada KPM.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum menerima bansos, sambil memastikan bahwa seluruh bantuan akan tetap disalurkan. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi