RADARSEMARANG.ID – Pembahasan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2027 mulai menjadi perhatian menjelang pergantian tahun. Salah satu hal yang paling dinantikan para pendidik adalah kepastian apakah Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi akan ikut diperhitungkan dalam komponen THR Lebaran 2027.
Kepastian tersebut penting karena TPG merupakan salah satu komponen kesejahteraan yang memiliki nilai cukup besar bagi guru bersertifikat pendidik. Apabila masuk dalam komponen THR, penghasilan yang diterima menjelang Hari Raya berpotensi lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan gaji pokok dan tunjangan melekat.
Namun, guru PNS dan PPPK perlu memahami bahwa ketentuan THR 2027 belum dapat disamakan begitu saja dengan kebijakan pembayaran THR tahun sebelumnya. Pemerintah perlu menerbitkan regulasi khusus yang mengatur penerima, komponen penghasilan, besaran pembayaran, serta mekanisme pencairan THR tahun anggaran 2027.
Sebagai gambaran, pemerintah telah memberikan pengaturan khusus mengenai komponen THR guru dalam kebijakan tahun 2026. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan awal untuk memahami peluang masuknya tunjangan profesi dalam pembayaran THR tahun berikutnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, terdapat ketentuan khusus bagi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN.
Dalam petunjuk teknis pembayaran THR 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN serta tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam satu bulan.
Ketentuan ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa pemerintah pernah memasukkan tunjangan profesi sebagai salah satu komponen yang dapat diberikan dalam pembayaran THR bagi kelompok guru tertentu.
Artinya, tunjangan sertifikasi guru memang memiliki peluang masuk dalam perhitungan THR, tetapi pemberiannya tidak otomatis berlaku untuk seluruh guru PNS dan PPPK. Status kepegawaian, sumber anggaran gaji, serta ketentuan penerimaan tunjangan kinerja menjadi faktor yang harus diperhatikan.
Baca Juga: Setelah Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Guru Bisa Pindah Sekolah? Ini Aturan BKN yang Perlu Diketahu
Hal ini sekaligus menjadi alasan mengapa guru perlu mencermati regulasi resmi THR 2027 sebelum menghitung perkiraan uang yang akan diterima menjelang Lebaran.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam petunjuk teknis THR 2026 juga membedakan komponen pembayaran bagi aparatur negara. Untuk PNS dan PPPK, komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, guru dan dosen tertentu yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat memperoleh tunjangan profesi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran THR ASN tidak selalu memiliki komponen yang sama untuk setiap pegawai. Karena itu, guru tidak sebaiknya langsung menyimpulkan bahwa seluruh penerima TPG akan mendapatkan tambahan THR sebesar satu kali tunjangan sertifikasi.
Bagi guru PNS dan PPPK yang bertugas di pemerintah daerah, ketentuan juga perlu dilihat berdasarkan pengaturan THR yang bersumber dari APBD. Kebijakan pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, serta regulasi nasional menjadi bagian penting dalam menentukan komponen pembayaran.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penjelasan mengenai komponen THR 2026 menyebutkan bahwa pembayaran THR yang bersumber dari APBD mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, guru ASN daerah perlu membedakan antara TPG, tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan komponen THR. Ketiganya memiliki dasar pemberian serta mekanisme pembayaran yang berbeda.
TPG merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan. Sementara itu, TPP merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.
Adapun THR merupakan pembayaran yang diberikan menjelang hari raya keagamaan berdasarkan peraturan pemerintah untuk tahun anggaran bersangkutan.
Perbedaan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memperkirakan total pendapatan yang akan diterima guru pada 2027.
Baca Juga: Sinyal Baru, PPPK Paruh Waktu 2027 Bakal Berubah Jadi Penuh Waktu
Pemerintah juga telah mengatur pemberian tunjangan profesi guru ASN daerah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
Dalam regulasi tersebut, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN daerah dilaksanakan dengan prinsip tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kepatutan.
Aturan tersebut menegaskan bahwa penyaluran tunjangan guru harus didukung pengelolaan data dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pemberian tunjangan.
Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan TPG tidak hanya berkaitan dengan status sebagai guru ASN, tetapi juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan teknis yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, guru harus memastikan data kepegawaian, beban kerja, satuan administrasi pangkal, serta informasi lainnya telah diperbarui sesuai ketentuan melalui sistem pendataan pendidikan.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Presiden Prabowo Subianto melalui keterangan resmi pemerintah pada Juni 2026 menekankan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam keterangan pers setelah bertemu Presiden di Istana Merdeka pada 11 Juni 2026 menyampaikan, “Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Meski demikian, kebijakan peningkatan tunjangan profesi tidak serta-merta berarti seluruh komponen tersebut otomatis masuk dalam THR 2027. Keduanya tetap harus dibedakan berdasarkan aturan masing-masing.
Selain itu, Nota Keuangan RAPBN 2026 dari Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah diberikan kepada PNS daerah dan PPPK di daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa besaran dana TPG ASND setiap bulannya sebesar satu kali gaji pokok guru yang bersangkutan. Dokumen itu juga secara khusus menyebutkan bahwa perhitungan tersebut tidak termasuk gaji bulan ke-13 dan tunjangan hari raya.
Baca Juga: Aturan PPPK 2027 Mulai Jadi Sorotan, Nasib Guru Honorer dan 242 Ribu PPPK Paruh Waktu Terungkap
Keterangan ini perlu dipahami secara cermat. Pernyataan mengenai TPG bulanan yang tidak termasuk THR dan gaji ke-13 menjelaskan pengaturan alokasi tunjangan profesi, bukan berarti pemerintah telah menetapkan bahwa semua guru ASN daerah akan menerima TPG tambahan dalam pembayaran THR.
Dengan kata lain, perhitungan TPG reguler dan komponen THR merupakan dua hal yang berbeda. Guru tetap harus merujuk pada aturan THR yang berlaku untuk memastikan apakah tunjangan profesi dapat dimasukkan dalam pembayaran.
Untuk THR 2027, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru PNS maupun PPPK.
Pertama, guru yang berstatus PNS dan PPPK harus memastikan status kepegawaiannya tercatat secara benar dalam sistem administrasi instansi. Hal ini berkaitan dengan penetapan penerima THR dan komponen pembayaran berdasarkan ketentuan pemerintah.
Kedua, guru bersertifikat pendidik perlu memastikan bahwa persyaratan penerimaan TPG telah terpenuhi. Status sertifikat pendidik saja tidak otomatis menjamin tunjangan profesi masuk dalam THR.
Ketiga, guru perlu mengetahui sumber pembayaran gaji dan pengelolaan anggarannya. Guru yang gajinya bersumber dari APBN dan guru ASN daerah yang pembayarannya bersumber dari APBD dapat memiliki pengaturan teknis yang berbeda.
Keempat, guru yang menerima tunjangan kinerja perlu mencermati ketentuan mengenai komponen THR. Pada aturan 2026, pemberian tunjangan profesi dalam THR bagi guru dan dosen APBN secara khusus dikaitkan dengan kondisi tidak menerima tunjangan kinerja.
Kelima, guru perlu mengikuti pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah mengenai petunjuk teknis pembayaran THR 2027.
Adapun mengenai besaran THR guru PNS dan PPPK 2027, hingga 10 November 2026 belum terdapat ketentuan resmi tahun anggaran 2027 yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan nominal pembayaran maupun kepastian TPG masuk dalam komponen THR.
Karena itu, angka THR yang beredar di media sosial atau berbagai platform digital sebaiknya tidak langsung dipercaya apabila belum disertai dasar hukum atau pengumuman resmi pemerintah.
Baca Juga: Aturan PPPK 2027 Mulai Jadi Sorotan, Nasib Guru Honorer dan 242 Ribu PPPK Paruh Waktu Terungkap
Guru juga perlu memahami bahwa pembayaran THR berbeda dengan pencairan TPG reguler. TPG dapat disalurkan berdasarkan jadwal dan mekanisme tersendiri, sedangkan THR mengikuti jadwal pembayaran yang ditetapkan pemerintah menjelang hari raya.
Keterlambatan penyaluran tunjangan profesi reguler tidak otomatis berarti THR mengalami keterlambatan. Begitu pula sebaliknya, pencairan THR tidak otomatis menjadi tanda bahwa seluruh tunggakan TPG telah dibayarkan.
Dengan melihat kebijakan 2026, peluang masuknya TPG dalam komponen THR 2027 tetap terbuka apabila pemerintah kembali menetapkan ketentuan serupa. Namun, guru perlu menunggu regulasi resmi agar tidak salah menghitung hak keuangan yang akan diterima.
Kepastian mengenai komponen THR 2027 nantinya akan bergantung pada Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2027 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Bagi guru PNS dan PPPK, informasi paling penting bukan hanya mengenai kapan THR cair, tetapi juga bagaimana pemerintah menetapkan komponen penghasilan yang menjadi dasar pembayaran.
Apabila aturan 2027 kembali mengakomodasi tunjangan profesi seperti kebijakan bagi kelompok guru tertentu pada 2026, guru yang memenuhi persyaratan berpeluang memperoleh pembayaran THR dengan komponen tambahan tersebut.
Sebaliknya, apabila terdapat perubahan kebijakan, mekanisme dan besaran pembayaran akan mengikuti regulasi terbaru.
Oleh karena itu, guru PNS dan PPPK sebaiknya tidak menjadikan perhitungan THR 2026 sebagai kepastian nominal untuk 2027. Regulasi terbaru tetap menjadi acuan utama untuk menentukan hak pembayaran masing-masing aparatur negara.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi