RADARSEMARANG.ID — Banyak guru honorer dan swasta mengeluhkan status Info GTK yang sudah valid namun TPG guru non-ASN belum juga cair selama empat bulan.
Polemik administrasi dan ketersediaan anggaran di tingkat pusat disinyalir menjadi biang keladi tersendatnya hak finansial para pendidik tersebut.
Merespons jeritan para guru di daerah, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung akhirnya memberikan konfirmasi resmi mengenai status anggaran tunjangan profesi tersebut.
Baca Juga: Berapa Nominal TPG yang Cair? Ini Jadwal Rapel Dana Sertifikasi Guru Oktober 2026
"Sedang disiapkan," ungkap Wamenkeu Juda Agung secara singkat saat ditanya oleh wartawan mengenai kepastian pencairan TPG yang mandek.
Walau anggaran diklaim sedang disiapkan, pemerintah belum merilis tanggal resmi kapan dana tersebut mulai ditransfer ke rekening bank penyalur masing-masing guru.
Baca Juga: Berapa Nominal TPG yang Cair? Ini Jadwal Rapel Dana Sertifikasi Guru Oktober 2026
Masalah Sistemik: Validasi Data dan Keterlambatan SKTP
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menilai jawaban singkat Kemenkeu belum menyelesaikan akar masalah.
Keterlambatan ini bukan lagi sekadar persoalan teknis di Info GTK, melainkan macetnya penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) akibat penyesuaian anggaran tambahan.
Wasekjen PB PGRI, Wijaya Winarja, menekankan pentingnya akurasi dan kecepatan sistem pendataan. Guru dan operator sekolah tidak boleh dibebani oleh kerumitan birokrasi antarkementerian.
Baca Juga: TPG Oktober 2026 Rencana Cair Rapel 3 Bulan, Ini Jadwal Resmi dan Solusi Info GTK Belum Valid
"Negara tidak boleh menuntut profesionalisme guru secara maksimal, tetapi membiarkan pemenuhan hak profesional mereka terhambat oleh panjangnya proses birokrasi," ujar Wijaya, Selasa (13/10/2026).
PGRI mengingatkan bahwa bagi guru non-ASN, TPG adalah tumpuan utama ekonomi keluarga. Ketiadaan dana selama 4 bulan berturut-turut dikhawatirkan memaksa para guru melirik pinjaman online (pinjol) ilegal demi menyambung hidup.
6 Tuntutan PGRI untuk Bersihkan Hambatan TPG
Guna mengurai benang kusut pencairan tunjangan ini, PB PGRI mendesak Kemendikdasmen dan Kemenkeu melakukan tindakan nyata berikut:
• Audit Verval Data:
Meminta Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan mempercepat sinkronisasi data agar tidak ada berkas yang tertahan.
Baca Juga: TPG Oktober 2026 Rencana Cair Rapel 3 Bulan, Ini Jadwal Resmi dan Solusi Info GTK Belum Valid
• Penerbitan SKTP Otomatis:
Mempercepat rilis SKTP secara massal bagi akun guru yang status verifikasinya sudah valid.
• Kepastian Anggaran Tambahan:
Kemenkeu harus segera menyalurkan dana belanja tambahan TPG yang sedang disiapkan.
Baca Juga: TPG Oktober 2026 Rencana Cair Rapel 3 Bulan, Ini Jadwal Resmi dan Solusi Info GTK Belum Valid
• Transparansi Dashboard Info GTK:
Pemerintah wajib menyajikan informasi berkala terkait status pencairan dana, bukan hanya validasi data.
• Proteksi Hak Finansial:
Menjamin sisa dana TPG triwulan yang terlambat tetap dibayarkan utuh tanpa ada hangus.
Baca Juga: TPG Oktober 2026 Rencana Cair Rapel 3 Bulan, Ini Jadwal Resmi dan Solusi Info GTK Belum Valid
• Reformasi Pembayaran: Membangun ekosistem penyaluran TPG yang terukur, terjadwal pasti, dan bebas dari kendala birokrasi tahunan.
Bagi PGRI, penyelesaian krisis TPG guru non-ASN ini adalah potret nyata untuk menguji sejauh mana komitmen pemerintah dalam mereformasi tata kelola pertanggungjawaban guru di Indonesia. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi