RADARSEMARANG.ID, Semarang - Sepanjang 2025 baru 5.046 sekolah di Jawa Tengah (Jateng) yang berhasil diakreditasi. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih mengalami sejumlah tantangan. Ditemukan ada 40 PAUD yang masih berstatus TT atau tidak terakreditasi.
Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BANPDM) Jateng, Sugiman menyebut target akreditasi sekolah di Jateng tahun 2025 adalah 5.047. Kendati demikian baru 5.046 sekolah yang berhasil tuntas akreditasi.
"Dari 5.047 kita bisa menyelesaikan 5.046 (akreditasi sekolah), kita kurang satu untuk mencapai 100 persen," kata Sugiman dalam Rapat Koordinasi daerah Tahap II BANPDM Provinsi Jawa Tengah, di MG Setos.
Kegiatan yang berlangsung dari 10-12 Desember 2025 ini diikuti oleh 180 peserta mulai dari Dinas Pendidikan se-Jateng, PGRI, IGTKI, berserta dengan pihak terkait. Tujuannya tak lain untuk memetakan permasalahan di daerah masing-masing.
"Dari data itu nanti muncul rekomendasi. Harapannya masing-masing lembaga bisa menindaklanjuti sesuai perannya," imbuhnya.
Sugiman merinci dari 5.047 sekolah itu sasarannya ialah 4.313 jenjang PAUD, 486 program kesetaraan, dan 248 jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Lebih lanjut dari 4.313 PAUD yang disasar, seluruhnya selesai divisitasi. Hasilnya, sekitar 9 persen PAUD mendapatkan akreditasi A. Namun, masih ada 40 satuan PAUD yang nilai akreditasinya TT, artinya tidak terakreditasi.
Sebab itu meski progres capaian tinggi, masih ada kendala di lapangan. Pertama banyak PAUD yang takut divisitasi. Sugiman mengaku informasi keliru membuat akreditasi dianggap rumit dan melelahkan.
“Padahal akreditasi mudah dan menyenangkan. Kami terus sosialisasi,” ungkapnya.
Kedua, perbedaan data sekolah aktif. Data yang dikirim ke daerah untuk diverifikasi sering tidak sinkron. Akibatnya, saat tim turun ke lapangan, sekolah ternyata sudah tutup.
"Ketika di lapangan yang mau divisitasi (sekolahnya) tutup, dan itu mayoritas PAUD. Karena sudah tutup kita usulkan lagi ke Jakarta untuk dicari satuan pengganti," bebernya.
Menurutnya mayoritas sekolah tutup karena tidak ada siswa baru. Pengelola enggan menutup data resmi karena berharap mendapat siswa lagi di tahun berikutnya. Karena itu, pihaknya mendorong pemda memperbaiki ketertiban data agar sekolah yang tutup bisa segera dihapus dari Dapodik dan tak lagi masuk sasaran visitasi.
Selanjutnya, tahun 2026, Sugiman berharap kuota visitasi dari pusat diberikan lebih awal agar perencanaan lebih matang. Ia juga berharap kolaborasi lewat Rakorda menghasilkan rekomendasi konkret bagi tiap stakeholder pendidikan.
“Dengan data akurat dan kolaborasi kuat, kualitas pendidikan di Jawa Tengah pasti meningkat,” pungkasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi