RADARSEMARANG.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus meningkatkan angka kehadiran hingga prestasi siswa di sekolah.
“Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi belajar juga naik. Per hari ini ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Teknik Pencairan Bantuan Insentif Guru Honorer Non ASN 2025 PAUD-SMA/SMK
Selain memperbaiki gizi 82 juta anak dan ibu hamil, kata Presiden Prabowo, MBG juga menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur dan menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM di daerah.
Dukungan berbagai pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan koperasi, dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia unggul.
“Kita harus mengakui, bangsa kita punya kemampuan bila ada kehendak dan kerja bersama,” ujar Presiden Prabowo.
RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 (delapan) agenda prioritas.
Pertama, kita wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita capai swasembada pangan terutama beras dan jagung, agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera.
Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.
Untuk itu, kita cetak sawah baru, salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah.
Untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.
Bulog kita perkuat, sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat.
Hadirnya Pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025.
Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit.
Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.
RAPBN 2026 akan alokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan,
Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.
Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa.
Produksi minyak dan gas kita tingkatkan, harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat.
Subsidi energi harus adil, tepat sasaran.
Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu.
Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan.
Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi.
Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia.
Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat.
Dan rakyat kita, dari kota hingga desa, harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.
Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal.
Pemerintah Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.
Ketiga, kita bangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG).
Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi.
Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh Provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri.
MBG, ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.
Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat.
MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.
Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu.
Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global.
Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita.
Anggaran pendidikan harus tepat sasaran.
Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa/ mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
Untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah/kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.
Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteran guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.
Tunjangan Profesi Guru Non PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai.
Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.
Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif di berbagai universitas terbaik dunia.
LPDP Tahun 2026 ditargetkan dapat memberikan beasiswa sebanyak 4 ribu mahasiswa.
Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, dan produktif yang siap bersaing di panggung global.
Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata.
Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara.
Anggaran kesehatan kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan.
Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.
Setiap tahun, Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan.
Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.
Keenam, kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil, dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan.
Desa menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Kita akan percepat pembangunan desa mandiri, Koperasi dan UMKM, dengan berlandaskan semangat gotong royong.
80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.
Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah.
Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.
Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa.
Ketujuh, kita perkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa.
Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik.
Semua itu menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Untuk itu kita akan modernisasi alat utama sistem pertahanan, dan memperkuat komponen cadangan.
Kita berdayakan industri strategis nasional serta kesejahteraan para prajurit patriot bangsa.
Kedelapan, kita percepat investasi dan perdagangan global.
APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi.
Melalui Danantara, kita perkuat investasi produktif dan wujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.
Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan jadi pijakan, didukung tata kelola transparan dan akuntabel.
Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi disegani sebagai kekuatan ekonomi global.
Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar USD 38 miliar akan dipercepat.
Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral dan batu bara, pertanian, perikanan, serta energi; antara lain hilirisasi batu bara, timah, dan ekosistem baterai.
Bila menelisik APBN 2025, Presiden Subianto mengalokasikan dana senilai Rp724,3 triliun untuk anggaran Pendidikan.
Angka ini juga sebesar 20 persen dari belanja APBN.
Adapun alokasi anggaran pendidikan pada 2026 naik hingga Rp33,5 triliun, dari posisi tahun 2025.
Prabowo ingin anggaran Pendidikan harus tepat sasaran.
“Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
Pada 2026, pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah/kampus, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp150,1 triliun.
Tidak hanya itu, Prabowo juga ingin fokus pada pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Baginya, sekolah ini bisa jadi jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.
Berikut alokasi anggaran gaji PNS dari nota keuangan APBN 2026.
Anggaran ini, bisa menjadi harapan bagi guru dan dosen di Indonesia.
Pemerintah berencana untuk menaikkan kompetensi, kesejahteraan guru, dosen, PNS dan non-PNS dengan memberikan gaji senilai Rp178,7 triliun.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus Indonesia ditujukan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.
Menurutnya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global.
“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” ungkapnya saat Pidato Kenegaraan, Jumat (15/8/2025).
Selain mengalokasikan dana untuk gaji PNS guru dan non PNS senilai Rp178,7 triliun, Prabowo juga menetapkan dana jumbo untuk anggaran Pendidikan hingga Rp757,8 triliun.
Angka ini, menjadi terbesar sepanjang sejarah.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun pada tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi