RASARSEMARANG.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengalami perpecahan.
BEM dari dua universitas besar, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (Undip), telah memutuskan untuk keluar dari aliansi ini.
Ada dugaan adanya praktik politik yang memicu keputusan tersebut. Oleh karena itu, BEM UGM dan BEM Undip mengambil langkah untuk mundur dari Aliansi BEM SI.
Pengumuman mengenai keputusan ini dilakukan setelah mereka mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI yang berlangsung dari 13 hingga 19 di Padang, Sumatera Barat.
Mereka awalnya merasa bahwa BEM SI bisa berfungsi sebagai platform strategis untuk menentukan arah gerakan mahasiswa di tingkat nasional.
Namun, belakangan, mereka melihat kenyataan yang berbeda: BEM SI dipenuhi dengan drama dan nuansa politik yang tidak sehat. BEM UGM merasa kecewa dengan kehadiran beberapa tokoh penting selama Munas.
Di antara yang hadir adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua Umum Partai Perindo, serta pejabat dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian.
BEM UGM bahkan menyoroti kemunculan karangan bunga dari Kepala BIN Daerah yang awalnya tersembunyi namun tiba-tiba muncul saat pembukaan acara.
"Apa sebenarnya hubungan yang terjalin antara BEM SI dan BIN sehingga ada karangan bunga?" tulis BEM UGM di akun Instagram @bemkm_ugm.
Dari situ, mereka merasa bahwa forum ini lebih berorientasi pada pencitraan ketimbang pada penyampaian aspirasi masyarakat.
Situasi semakin memburuk ketika forum internal antar mahasiswa justru terjadi kerusuhan. Terdapat perdebatan yang memanas hingga berujung pada pertikaian fisik, yang menyebabkan sejumlah peserta mengalami luka-luka.
"Antar mahasiswa bisa terlibat baku hantam dan saling mencaci, bukan karena perbedaan pandangan atau ideologi," tulis mereka.
"Melainkan karena ada sesuatu yang diperebutkan: entah apa," tambahnya.
Akhirnya, BEM UGM memutuskan untuk keluar karena merasa bahwa forum ini telah kehilangan kesehatan, transparansi, dan diwarnai oleh kepentingan tertentu.
BEM Undip pun mengambil keputusan serupa. Mereka hengkang sehari sebelum penutupan Munas dengan alasan yang sama.
BEM Undip menyatakan bahwa Munas telah berubah menjadi arena para penguasa untuk mencari simpati. Alih-alih membahas isu masyarakat, mereka justru lebih sibuk mengurus dinamika politik yang semakin meruncing.
Bahkan terdapat dua mahasiswa yang terluka akibat pertikaian fisik. Undip menegaskan: mereka tidak akan berpartisipasi lagi dalam aliansi yang tunduk pada kepentingan elite.
Pengurus BEM SI memberikan penjelasan. Mantan Korpus BEM SI 2024, Satria Naufal, menjelaskan bahwa kehadiran pejabat negara tidak berarti mereka kehilangan kemerdekaan.
Korpus atau koordinator BEM SI saat ini, Muzammil Ihsan, juga menjelaskan bahwa mereka hanya mengundang menteri sebagai pembicara di Munas yang berlangsung di IPB, Bogor.
Sementara itu, pejabat-pejabat lain yang disebut oleh UGM dan Undip diundang oleh panitia Munas yang berkedudukan di Universitas Andalas di Padang.
"Sepertinya pengundang itu langsung dari tuan rumah," kata Muzammil.
Dia berjanji untuk melakukan evaluasi internal dan membuka ruang dialog untuk mengajak BEM UGM dan BEM Undip kembali demi menjaga persatuan gerakan mahasiswa.
Namun, bagi BEM UGM dan BEM Undip, tantangannya bukan hanya pada masalah siapa yang hadir, tetapi Yang menjadi perhatian utama mereka adalah proses yang tidak transparan, arah forum yang melenceng, dan meningkatnya manuver politik yang terlihat jelas.
Juga termasuk dalam hal ini adalah pola undangan yang tertutup, agenda yang berubah sepihak, hingga pemilihan pemimpin forum yang berakhir ricuh.
Idealnya, Munas BEM SI sebagai forum tertinggi BEM SI harus bersifat terbuka dan jujur sejak awal.
Mulai dari siapa yang diundang, tujuan kehadiran mereka, serta hal-hal yang akan dibahas. Semuanya harus diatur dengan jelas dan disepakati oleh seluruh peserta. Pemilihan pemimpin forum juga harus bebas dari intervensi dan pengaturan yang merugikan.
Fokus diskusi harusnya pada isu-isu masyarakat, bukan menjadi ajang untuk klarifikasi dari pejabat.
Dan yang tak kalah penting, tidak ada tekanan dari aparat atau pengawasan yang dapat membuat mahasiswa merasa tidak nyaman.
Editor : Baskoro Septiadi