RADARSEMARANG.ID - Wacana kebijakan Vasektomi yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tampak masih memicu perdebatan.
Adapun wacana kebijakan Vaksetomi ini disebutnya sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Namun, seorang warganet menilai kebijakan ini sebagai bentuk baru eugenika, yaitu upaya negara mengendalikan tubuh warga miskin atas nama pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Sebenarnya, Apa Itu Eugenika?
Berdasarkan laporan dari laman Britannica, menjelaskan bahwa istilah Eugenika pertama kali dicetuskan oleh Francis Galton pada tahun 1883.
Ia terinspirasi oleh teori seleksi alam dari Charles Darwin dan mengembangkan gagasan bahwa manusia dapat meningkatkan kualitas genetiknya melalui seleksi buatan.
Sementara pada laporan laman Genome.gov, mencatat bahwa Galton mendefinisikan eugenika dalam bukunya Inquiries into Human Fertility and Its Development (1883).
Mereka meyakini eugenika dapat digunakan untuk mengontrol evolusi manusia dan meningkatkan kualitas keturunan.
Disisi lain, menurut IOSR Journal of Biotechnology and Biochemistry juga mengulas bahwa Galton, sebagai sepupu Darwin, mengadaptasi konsep seleksi alam untuk diterapkan pada manusia.
Kemudian mereka membagi eugenika menjadi dua kategori, yakni Eugenika positif, yang mendorong reproduksi individu dengan karakteristik unggul.
Satunya lagi Eugenika negatif, yang membatasi reproduksi individu dengan karakteristik yang dianggap kurang diinginkan.
Jadi, secara sederhana, Eugenika adalah konsep dalam filsafat sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas genetika manusia melalui seleksi dan pengendalian reproduksi.
Dalam sejarahnya, Eugenika sering kali digunakan untuk membenarkan kebijakan kontroversial, seperti sterilisasi paksa, pengendalian kelahiran, dan bahkan genosida di beberapa negara.
Sejarah mengungkapkan, pada era Nazi Jerman, Eugenika digunakan sebagai dasar untuk program pemurnian ras. Akibatnya berujung pada tindakan diskriminatif dan kejahatan kemanusiaan.
Sementara itu, wacana vasektomi sebagai syarat bansos dari Dedi Mulyadi menuai kritik, karena dianggap sebagai bentuk kontrol populasi yang tidak adil.
Salah satu warganet dengan akun @fmuchtaar_ menyoroti bahwa negara tidak berhak mengatur rahim dan testis orang miskin.
Ia membandingkan kebijakan ini dengan program kontroversial di India tahun 1970-an, yang berujung pada trauma massal dan memperlebar kesenjangan sosial.
“Yang orang miskin butuhkan adalah pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan terjangkau, dan jaminan sosial. Bukan paksaan untuk ‘tidak punya anak’,” tulisnya di platform X belum lama ini.
Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran di keluarga prasejahtera agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Adapun Fatwa MUI menegaskan bahwa vasektomi haram, kecuali dalam kondisi darurat yang memenuhi syarat tertentu.
Namun demikian, sorotan utama tampak berpusat pada hak reproduksi, dan hingga kini masih terpantau perdebatan terkait kontroversi Vasektomi di berbagai lintas platform.
Editor : Baskoro Septiadi