RADARSEMARANG.ID, Semarang — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus lpul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap rnenyelenggarakan Sekolah Rakyat (SR).
“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujarnya.
Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap,” ujar Gus Ipul.
Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
“Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ucapnya.
Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional.
Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Gus Ipul menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.
“Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” ucap Gus Ipul.
Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Ini kerja bersama, Kemensos tidak sendirian,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menyebutkan rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapat persetujuan Presiden.
“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” katanya.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan lima lokasi untuk membuka pendaftaran siswa baru di Sekolah Rakyat gratis pada tahun ini.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif dari pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui akses pendidikan gratis.
“Program dari pemerintah pusat dalam hal ini arahan dari Pak Prabowo berkaitan dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin biar taraf hidupnya meningkat dengan jalan memberikan pendidikan yang layak pada anak keturunannya,” ujar Imam.
Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin yang termasuk dalam desil 1, kategori miskin, dan desil 2, kategori sangat miskin.
“Kalau nanti desil 1, desil 2 masih ada sisa slot anak-anak yang bisa masuk, bisa untuk yang desil 3 dan desil 4. Tapi utamanya diutamakan yang desil 1 dan desil 2,” imbuhnya.
Saat ini, lima sentra di Jawa Tengah yang akan mulai membuka pendaftaran adalah:
Sentra Baturaden di Banyumas,
Sentra Kartini di Temanggung,
Sentra Prof Suharso di Solo,
Sentra Antasena di Magelang, dan
Sentra Margo Laras di Pati.
Sementara ini, dua lokasi untuk Sekolah Rakyat telah tersedia, yaitu di Salatiga dengan lahan sekitar 5,2 hektar dan di Kabupaten Demak dengan lahan sekitar 8,2 hektar.
“Harapannya nanti SD, SMP, SMA itu kan sistemnya nanti boarding, kayak di SMA Jateng, semuanya dibiayai dari pemerintah pusat dari mulai sandangnya, pangannya, kebutuhan sekolahnya, semuanya dipenuhi dari Kementerian Sosial,” tutup Imam. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi