Disdik menilai jumlah SD negeri di Solo cukup banyak. Pengurangan dilakukan dengan cara regrouping sekolah.
Kepala Disdik Surakarta Dian Rineta menilai banyaknya SD Negeri di Kota Bengawan bisa mempengaruhi kualitas pendidikan. Langkah ini juga untuk upaya pemenuhan kekurangan guru.
“Secara manajerial sekolah-sekolah yang tidak maksimal akan kami lakukan regrouping. Pasti ada kebaikan dengan adanya regrouping ini,” katanya.
Dinas meminta sekolah untuk memberikan sosialisasi awal kepada orang tua siswa. Terkait tujuan regrouping untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dian mencontohkan, jika ada satu sekolah yang berada di satu halaman, namun berbeda status.
Di mana salah satu sekolahnya adalah penggerak dan satu sekolah non penggerak. Maka jika digabungkan sekolah tersebut akan menjadi sekolah penggerak.
“Jika ada kasus sekolah yang berada satu halaman meski beda managerial kami akan regrouping. Tidak masalah berbeda status, yang penting kepala sekolahnya justru bisa jadi sekolah penggerak,” bebernya.
Banyaknya jumlah SDN di Solo dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya banyaknya pembangunan SD Inpres, yang saat itu sangat dibutuhkan di Kota Surakarta.
Namun, kondisinya saat ini beberapa SDN yang masuk kategori sekolah inpres mulai sepi peminat.
“Lebih dari sepuluh SD yang akan kami regrouping dan merata di setiap kecamatan. Masih cukup gendut sekolah-sekolah kami. Mungkin 1980 an membutuhkan banyak sekolah, hingga saat ini banyak SD inpres,” ucap Dian Rineta.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surakarta Wahyono meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan, terutama untuk sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Harus segera digabung dengan sekolah lain.
Jika hal ini dibiarkan, konsekuensinya akan memberatkan operasional sekolah. Karena dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima menjadi berkurang, sehingga pelaksanaan pembelajaran kurang maksimal.
“Jika suatu sekolah muridnya sedikit, maka gurunya juga sedikit. Dana BOS-nya juga sedikit. Lebih baik digabungkan saja. Selain meringankan beban pemerintah, juga memaksimalkan pembelajaran,” ucapnya.
Regrouping juga untuk mengurangi beban pemerintah, terutama anggaran operasional pendidikan.
Jika dulunya Solo memiliki sekitar 300 SDN, saat ini hanya tinggal 150 an SDN, karena adanya regrouping setiap tahunnya.
“Dengan regrouping ini juga bisa mengurangi beban pemerintah. Semakin ramping, semakin efisien pelayanan pendidikannya,” tuturnya. (ian/nik)