RADARSEMARANG.ID, DEMAK-Bendung Barang di wilayah Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen kondisinya memprihatinkan.
Ini terjadi lantaran sedimentasi tinggi dengan kedalaman antara 4 hingga 5 meter. Kondisi dangkal ini diperkirakan sudah berlangsung 45 tahun.
Pendangkalan yang berlangsung bertahun-tahun ini berdampak pada ribuan hektare lahan pertanian. Produktifitas pertanian menurun akibat kebutuhan air tidak mencukupi.
Baca Juga: Proyek Geothermal Gunung Ungaran 55 MW Bikin Warga Resah, Khawatir Berdampak ke Pertanian
Setidaknya, ada 8 desa yang terdampak dangkalnya Bendung Barang ini. Yaitu, Desa Banyumeneng, Sumberejo, Kebonbatur, Kangkung dan Kalitengah Kecamatan Mranggen.
Kemudian, Desa Wonosekar, Margohayu dan Teluk Kecamatan Karangawen. Delapan perwakilan dari Pemerintah Desa tersebut menuntut normalisasi Bendung Barang segera.
Hal itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) di Balai Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Rabu (2/9/2026).
Turut hadir anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nurul Furqon, Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet, Heru perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, perwakilan Dinputaru Demak, Camat Mranggen Yogi Setiawan, dan pejabat lainnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening Konsisten Kawal Aspirasi Masyarakat
Anggota Komisi D DPRD Jateng, Nurul Furqon menyambut baik aspirasi delapan desa di Kecamatan Mranggen dan Karangawen yang meminta normalisasi Bendung Barang di Banyumeneng Mranggen.
Pihaknya dari DPRD Provinsi Jateng akan berupaya mengawal agar normalisasi Bendung Barang dapat terwujud dikemudian hari.
"Kita berharap, nantinya ada normalisasi Bendung Barang supaya produktifitas pertanian di wilayah Demak bagian selatan bisa meningkat lagi. Aspirasi dalam FGD ini tentu akan kita sampaikan di Provinsi Jateng dalam musrenbangprov,"katanya.
Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, upaya normalisasi Bendung Barang bisa diusulkan dalam Musrenbangcam hingga Musrenbangkab 2027. Dengan demikian, usulan tersebut diharapkan dapat direalisasi ditahun-tahun mendatang dengan dukungan dari Pemprov Jateng dan pemerintah pusat.
"Bendung Barang ini memang butuh nornamalisasi karena sudah lama terbengkelai. Maka normalisasi dibutuhkan agar fungsi bendungan bisa berjalan baik. Kalau sedimentasinya tinggi, tentu Bendung Barang ini tidak bisa berfungsi dengan baik,"katanya.
Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen, Muhibullah mengatakan, Bendung Barang kondisinya sudah dangkal sehingga tidak bisa bisa mengairi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Mranggen dan Karangawen.
"Dengan adanya FGD ini, kita berharap Bendung Barang bisa dinormalisasi sehingga aliran airnya bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Sebab, dampak dangkalnya Bendung Barang kalau musim hujan air tidak bisa disimpan dan kalau musim kemarau air tidak ada sehingga lahan pertanian kekurangan air yang menyebabkan gagal panen,"ujarnya.
Sekdes Sumberejo, Khambali berharap, Bendung Barang dapat dinormalisasi agar petani dapat merasakan manfaatnya. Sebab, saat musim kemarau seperti saat ini, petani kesulitan mendapatkan air untuk tanaman jagung dilahan pertaniannya.
"Petani gagal panen lantaran tanaman jagung kekurangan air. Jagungnya jadi stunting kecil-kecil dan dehidrasi akibat kurang air,"ungkapnya.
Dia menambahkan, Bendung Barang sudah 45 tahun tidak dikeruk. Akibatnya, sistem pengendali air rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik. Saluran air yang ada juga tidak terawat berdampak pada terhambatnya aliran air ke lahan pertanian.
"Jadi, FGD yang kita gelar dengan peserta 8 desa di Kecamatan Mranggen dan Karangawen ini bisa menjadi titik awal perjuangan kami dalam mendorong pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk menormalisasi Bendung Barang di Banyumeneng Mranggen. Ini supaya lahan pertanian kembali subur dan menghasilkan dengan produksi pertanian yang melimpah,"katanya. (hib)
Editor : Tasropi