RADARSEMARANG.ID, DEMAK-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak memberikan sosialisasi literasi keuangan negara yang berintegritas dan berkelanjutan untuk guru, siswa dan masyarakat di gedung IPHI Demak, Selasa (3/2/2026).
Sosialisasi menghadirkan anggota BPK RI H Fathan Subchi, Ketua BPK Perwakilan Jateng, Ahmad Lutfi H Rahmatullah, Direktur Pengelola Pemeriksaan BPK Suandi, Ketua DPRD Demak H Zayinul Fata, Ketua PGSI Demak Noer Salim, dan lainnya. Hadir pula Ketua Tanfidziyah PCNU Demak KH Aminudin.
Anggota BPK RI H Fathan Subchi menyampaikan pentingnya sosialisasi literasi keuangan negara untuk kalangan lembaga pendidikan, termasuk di Demak. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi bagian dari rangkaian program BPK Goes to School.
"Selain ada BPK Goes to Campus adapula BPK Goes to School. Dalam sosialisasi seperti ini kita berikan edukasi kepada masyarakat terkait kedudukan, tugas, fungsi dan peran BPK dalam pemeriksaan keuangan,"katanya.
Sebagai pemeriksa keuangan negara, BPK melakukan tugasnya untuk mengaudit objek sasaran yang menerima anggaran baik dari APBN maupun APBD.
"Sering kita mendengar di medsos, koran maupun media lainnya bahwa dalam sebuah kasus perlu menunggu hasil audit BPK. Sebagai contoh, dalam kasus kuota haji,"jelasnya.
Karena itu, BPK dalam menjalankan tugas fungsinya adalah mengaudit dan memeriksa seluruh entitas kelembagaan yang menerima anggaran negara tersebut. Saat ini, anggaran negara yang dikelola untuk diaudit ada ratusan triliun rupiah.
Terkait bidang pendidikan misalnya, diantara objek sasaran yang diaduit adalah pelaksanaan program Indonesia pintar, maupun beasiswa untuk siswa tidak mampu. Juga, pemeriksaan keuangan di kampus-kampus.
Sedangkan, fungsi pemeriksaan lebih bersifat opini. Termasuk opini wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP) dan lainnya. BPK juga mencatat temuan-temuan dilapangan kaitannya pengelolaan keuangan negara.
Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ahmad Lutfi Rahmatullah mengatakan, diantara fokus pemeriksaan anggaran pendidikan adalah pelaksanaan biaya operasional sekolah (BOS) maupun biaya bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOP).
"Dalam pemeriksaan yang dilakukan tentu ada follow-up nya,"katanya. Menurutnya, laporan keuangan pendidikan yang bersumber dari keuangan negara dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam pembangunan sarana prasarana sekolah.
"Misalnya, kadang sekolah dalam laporannya tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,"ujarnya.
Ketua DPRD Demak H Zayinul Fata mengungkapkan, DPRD bersama aparatur daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru swasta di Demak.
"Kita turut mendorong kebijakan daerah lebih berpihak untuk kesejahteraan guru swasta,"jelasnya. Menurutnya, tugas DPRD bersama bupati untuk menuntaskan status guru swasta agar bisa masuk PPPK semua.
"Postur anggaran APBD yang terbesar masih dibidang pendidikan. Itu menjadi bagian dari upaya kita memperjuangkan kesejahteraan guru di Demak,"katanya. Dengan adanya sosialisasi literasi keuangan ini, guru yang tergabung dalam PGSI dapat lebih melek dalam pengelolaan keuangan negara.
Ketua PGSI Demak Noer Salim berharap, sosialisasi literasi keuangan bersama BPK tersebut dapat memberikan bekal pengetahuan kepada guru swasta di Demak agar memahami tentang pengelolaan keuangan negara.(hib).
Editor : Tasropi