RADARSEMARANG.ID, DEMAK-Ketua DPRD Demak H Zayinul Fata turut memberikan masukan dan saran dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) di Pendopo Pemkab Demak, Selasa (25/3/2025)..
Melalui pokok-pokok pikiran dewan, diharapkan pokok pikiran tersebut dapat mendukung visi misi bupati dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.
Ini sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
"Kita harapkan, pokok-pokok pikiran DPRD mampu tumbuh menjadi paradigma partisipatoris dalam perencanaan pembangunan daerah,"jelasnya saat memaparkan pokok pikiran dewan secara live dari Madinah di sela ibadah umroh.
Menurutnya, materi pokok DPRD dilandasi cita-cita luhur dalam membangun Demak agar bisa terwujud baldatun toyyibatun warabbun ghofur.
Dia menambahkan, Musrenbangkab merupakan sarana membentuk sinergitas dalam pembangunan yang diamanatkan rakyat.
"Terkait dengan instruksi pemerintah pusat soal efisiensi anggaran, maka perlu disikapi secara strategis dan bijaksana. Sebab, pemerintah daerah maupun DPRD terikat kontrak politik dengan masyarakat berupa komitmen pemenuhan layanan publik,"katanya.
Zayinul Fata menegaskan, sebagai public representative, DPRD dituntut memiliki komitmen untuk pengawalan dan pengawasan terhadap pokok pikiran yang disampaikan agar menjadi manifestasi dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Komitmen itu setidaknya bisa terlaksana pada 2026.
"Pengawalan dan pengawasan dilakukan agar materi pokok pikiran dan RKPD dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan visi misi kepala daerah.
Maka, kata Zayinul Fata, sektor pertanian dan kelautan bisa menjadi pilar utama masyarakat Demak. Pun, dengan layanan pendidikan dan kesehatan dapat menjadi prioritas dalam penyusunan RKPD.
Baca Juga: Ketua DPRD Demak Dorong Sepertiga Anggaran Pembangunan Dialokasikan untuk Kawasan Pesisir
Menurutnya, tiap tahun lahan pertanian luasnya berkurang.
Ini tentu menjadi kewajiban kita untuk mendapatkan lahan pengganti melalui optimalisasi penanganan lahan yang tidak produktif sehingga bisa menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat.
"Untuk sektor kelautan, kondisi infrastruktur yang memprihatinkan serta tingginya tingkat sebaran angka kemiskinan di wilayah pesisir menjadi pertimbangan untuk menjadi skala prioritas pembangunan di Demak.
"Karena itu, perlu upaya percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pesisir. Ini untuk membantu masyarakat yang tiap hari terdampak rob dan abrasi.
Di bidang layanan pendidikan, Zayinul Fata berharap, bupati tidak membedakan antara konsepsi sekolah berbasis pendidikan umum dan sekolah berbasis pendidikan agama seperti madrasah.
Ini karena masing-masing punya tujuan dan fungsi yang sama .
Yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga pemerintah daerah punya kewajiban yang sama untuk merawat keduanya.
Penghapusan aturan teknis yang diatur melalui perbup agar dirubah.
Juga, sarana prasarana pendidikan di beberapa wilayah perlu mendapat perhatian serius karena akan berpengaruh pada aksesibikitas pendidikan.
Untuk layanan kesehatan terus ditingkatkan agar bisa menjadi pemantik kemajuan daerah.
"Kita juga berharap, proses penyusunan RKPD tiap tahun harus melibatkan partisipasi publik. Sebab, civil society merupakan bagian dari daya dukung partisipasi publik. Karena itu, keliru jika mereka dianggap resisten terhadap proses pembangunan."kata dia.
Menurut dia, civil society justru wajib diajak berdiskusi dalam membentuk sinergitas dalam menyusun strategi konsep yang efektif dalam perencanaan pembangunan.
"Diskusi yang melibatkan civil society menjadi bukti adanya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan,"ujarnya.
Sementara itu, spending mandatory infrastruktur menjadi tiitk poin paparan pokok pikiran DPRD yang disampaikan Zayinul Fata selaku ketua DPRD Demak.
Menurutnya, capaian spending mandatory infrastruktur Demak belum bisa memenuhi ketentuan batas minimum yang disyaratkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Disinilah perlunya koordinasi antara eksekutif dan legislatif sebagai satu bagian pemerintahan daerah.
Kebaikan belanja infrastruktur dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.
Dengan catatan, perencanaan dilakukan secara matang dan cermat dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan program yang dijalankan tersebut.(hib)
Editor : Tasropi