Kemudian, rakor dengan Mendagri secara daring terkait dengan percepatan realisasi APBD. Pagi hari, Makhsun ikut webinar HUT ke-38 BPKP di ruang Command Center.
Eisti usai sertijab di Pendopo sebelumnya telah menegaskan bahwa para pegawai di lingkungan Pemkab Demak agar bergerak cepat. “Tapi jangan ugal-ugalan. Power full, bukan berarti keluar dari jalan relnya,” ungkap Eisti.
Dalam pemerintahan, kata Eisti, dibutuhkan sinergitas dan komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat atau stakeholder.
“Karena itu, tugas yang kita lakukan jangan dijadikan atau diartikan sebagai beban dan teguran (jangan diartikan) sebagai sebuah kebencian,” jelasnya. Menurutnya, tugas yang dijalankan adalah bentuk kepercayaan dan teguran sebagai wujud kasih sayang.
Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet menyambut baik apa yang disampaikan Eisti. Menurutnya, dalam bekerja, termasuk di pemerintahan, perlu adanya kehati-hatian. Menurutnya, semua potensi dan jaringan harus bersatupadu untuk mensejahterakan masyarakat.
“Pilkada sudah selesai. Kita harus satu tujuan. Kritik dan masukan yang ada bisa untuk memajukan Kota Wali,” katanya.
Slamet menambahkan, pemerintahan baru dihadapkan pada banyak isu strategis. Di antaranya, penanganan masalah rob di pesisir Demak. “Bagaimana penanganan rob ini tidak berimbas pada pesisir lainnya. Artinya, tidak asal uruk sehingga pesisir sekitar bisa terselamatkan,” katanya.
Isu lain adalah menumbuhkan UMKM, membangun kembali semangat untuk mempertahankan pertanian bagi generasi muda termasuk mempertahakan sawah lestari. Selain itu, reformasi birokrasi sehingga birokrasi dapat menerjemahkan visi misi bupati dengan tepat.
Sementara itu, Sekda Demak Singgih Setyono menyampaikan, tantangan ke depan Pemkab Demak adalah masih adanya pandemi Covid-19. Dengan demikian, sebab angka covid berpotensi naik lagi.
“Dalam waktu 20 hari terakhir dalam masa transisi ini kita sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan agar transisi ini berjalan dengan baik,” katanya. (hib/ton)
Editor : Agus AP