Butuh Regulasi Penganggaran Dampak Bencana Alam

Agus AP • Dipublikasikan Senin, 1 Maret 2021 | 20:12 WIB
Ketua Komisi C DPRD Demak, Tatiek Soelistijani meninjau rumah korban puting beliung di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
Ketua Komisi C DPRD Demak, Tatiek Soelistijani meninjau rumah korban puting beliung di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Demak - Butuh regulasi penganggaran dampak bencana alam. Jangan sampai dampak bencana meluas akibat anggaran minim. Apalagi birokrasi yang berbelit. Anggaran sulit turun.

Ketua Komisi C DPRD Demak, Tatiek Soelistijani mengatakan, saat ini Pemkab Demak belum memiliki regulasi dukungan penanganan pasca bencana. Kondisi demikian membuat warga kesulitan mendapatkan bantuan fisik yang sifatnya mendesak.  Seperti, membangun rumah maupun tempat usaha yang rusak terdampak banjir maupun puting beliung.

“Untuk bantuan genteng rumah yang terkena angin lesus misalnya, semua rumah korban belum bisa tercover lantaran keterbatasan anggaran,” katanya

Wakil ketua bidang pembangunan manusia dan kebudayaan DPC PDIP Demak ini berharap, penganggaran untuk mengatasi dampak bencana alam harus disinkronkan dengan program pemerintah daerah. “Tentu, program ini akan menyasar wong cilik (rakyat). Sebab, mereka kerap menjadi korban bencana alam,” kata. Dengan demikian, diharapkan setiap ada bencana alam, beban masyarakat dapat terkurangi. (hib/zal) Editor : Agus AP
Berita Demak BENCANA ALAM