RADARSEMARANG.ID - Dua puluh tahun pssca Indonesia merdeka, bangsa Indonesia diguncang peristiwa besar, G30S/PKI.
G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa pemberontakan PKI yang saat itu didukung sekelompok tentara.
Peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 tersebut menjadi salah satu titik paling penting dalam sejarah Indonesia. Penculikan dan terbunuhnya sejumlah perwira Angkatan Darat kemudian diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik, keamanan, dan pemerintahan Indonesia.
Tujuh anggota TNI Angkatan Darat kemudian dikenal sebagai Pahlawan Revolusi. Jenazah mereka ditemukan di sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan dievakuasi pada 4 Oktober 1965.
Lantas, bagaimana kronologi G30S 1965 dan mengapa peristiwa tersebut begitu menentukan perjalanan sejarah Indonesia?
Baca Juga: Mengapa G30S Terjadi? Ini Latar Belakang Politik Indonesia Menjelang 30 September 1965
Ketegangan Politik Menjelang September 1965
Sebelum G30S terjadi, situasi politik Indonesia berada dalam kondisi yang sangat tegang.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, berbagai kekuatan politik memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda mengenai arah negara. Persaingan antara kelompok politik, militer dan PKI menjadi salah satu bagian dari dinamika politik Indonesia menjelang 1965.
Ketegangan tersebut berlangsung bersamaan dengan persoalan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia.
Situasi inilah yang menjadi latar belakang penting untuk memahami mengapa peristiwa 30 September 1965 kemudian berkembang menjadi krisis nasional.
Malam 30 September 1965, Gerakan Mulai Bergerak
Pada malam 30 September 1965, kelompok yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September mulai bergerak di Jakarta.
Sasaran utama gerakan adalah sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat.
Gerakan tersebut kemudian melakukan penculikan terhadap sejumlah perwira di kediaman mereka masing-masing.
Salah satu sasaran utama adalah Jenderal Ahmad Yani.
Dalam rangkaian operasi tersebut, enam jenderal dan seorang perwira pertama menjadi korban.
Dini Hari 1 Oktober 1965, Sejumlah Jenderal Menjadi Korban
Memasuki dini hari 1 Oktober 1965, aksi penculikan berlangsung di sejumlah tempat di Jakarta.
Enam perwira tinggi Angkatan Darat yang kemudian gugur adalah:
- Jenderal Ahmad Yani
- Letjen R. Suprapto
- Letjen M.T. Haryono
- Letjen S. Parman
- Mayjen D.I. Panjaitan
- Mayjen Sutoyo Siswomiharjo
Selain itu, Lettu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban.
Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi sasaran berhasil meloloskan diri. Namun, dalam kejadian tersebut putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya, Pierre Tendean, menjadi korban.
Kesaksian Nasution mengenai kejadian dini hari tersebut kemudian menjadi salah satu sumber penting dalam dokumentasi sejarah peristiwa 1 Oktober 1965.
RRI Dikuasai dan Pengumuman Gerakan Disiarkan
Pada pagi 1 Oktober 1965, situasi Jakarta semakin genting.
Kelompok G30S menguasai sejumlah lokasi strategis dan menggunakan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menyampaikan pengumuman politik.
Melalui siaran tersebut diumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia.
Langkah ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penculikan para perwira, tetapi juga berusaha membangun struktur kekuasaan baru.
Soeharto Mengambil Kendali Operasi Angkatan Darat
Pada saat situasi semakin tidak terkendali, Mayor Jenderal Soeharto yang ketika itu menjabat Panglima Kostrad mengambil kendali operasi Angkatan Darat.
Pasukan yang berada di bawah kendalinya kemudian bergerak untuk menguasai kembali sejumlah lokasi strategis di Jakarta.
Posisi kelompok G30S secara bertahap melemah.
Pada akhirnya, kekuatan yang sebelumnya menguasai beberapa titik penting di Jakarta berhasil didesak dan gerakan tersebut gagal mempertahankan kendalinya atas ibu kota.
Lubang Buaya Menjadi Bagian Penting Sejarah
Salah satu lokasi yang kemudian tidak dapat dipisahkan dari sejarah G30S adalah Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Di kawasan tersebut terdapat sebuah sumur yang kemudian dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Pemerintah menetapkannya sebagai struktur cagar budaya tingkat nasional melalui SK Nomor 75/M/2019.
Jenazah tujuh korban ditemukan di sumur tersebut dan kemudian dievakuasi pada 4 Oktober 1965.
Peristiwa itu kemudian menjadi bagian penting dari narasi sejarah nasional mengenai G30S.
Tujuh Pahlawan Revolusi
Tujuh korban yang kemudian dikenal sebagai Pahlawan Revolusi adalah:
- Jenderal Ahmad Yani
- Letjen R. Suprapto
- Letjen M.T. Haryono
- Letjen S. Parman
- Mayjen D.I. Panjaitan
- Mayjen Sutoyo Siswomiharjo
- Lettu Pierre Andreas Tendean
Gugurnya tujuh perwira tersebut kemudian menjadi salah satu simbol utama dalam peringatan sejarah G30S dan Hari Kesaktian Pancasila.
Apa yang Terjadi Setelah G30S?
G30S tidak berhenti pada peristiwa penculikan dan terbunuhnya para perwira.
Setelah gerakan tersebut berhasil dihentikan, terjadi perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia.
PKI kemudian dibubarkan dan dilarang. Pada saat yang sama, terjadi penangkapan dan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap terkait dengan PKI maupun organisasi yang berafiliasi dengannya.
Periode 1965–1966 kemudian menjadi salah satu bagian paling kontroversial sekaligus kelam dalam sejarah Indonesia.
Berbagai penelitian dan dokumentasi HAM membahas kekerasan massal, penahanan, penganiayaan, penghilangan paksa, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam periode tersebut.
Karena itu, pembahasan sejarah 1965 perlu membedakan peristiwa G30S pada 30 September–1 Oktober 1965 dengan rangkaian kekerasan dan penindakan yang terjadi setelahnya.
Mengapa G30S 1965 Mengubah Sejarah Indonesia?
Dampak G30S jauh melampaui Jakarta. Peristiwa tersebut menjadi titik balik politik Indonesia dan berkontribusi pada berakhirnya era Demokrasi Terpimpin serta munculnya Orde Baru.
Namun, mengenai siapa yang sebenarnya menjadi dalang utama G30S, bagaimana hubungan antara berbagai kelompok yang terlibat, serta motif di balik gerakan tersebut, terdapat sejumlah interpretasi sejarah.
Narasi resmi Orde Baru menempatkan PKI sebagai dalang utama G30S.
Sementara berbagai kajian sejarah setelahnya mengajukan penjelasan berbeda mengenai aktor, motif, dan hubungan antarkelompok dalam peristiwa tersebut. Komnas HAM juga mencatat adanya beragam teori mengenai peristiwa 1 Oktober 1965.
Karena itu, memahami G30S secara utuh membutuhkan pembacaan berbagai sumber sejarah, bukan hanya satu versi narasi. (sls)
Editor : Baskoro Septiadi