RADARSEMARANG.ID - Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia.
Peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung di tengah situasi politik, ekonomi, militer, dan ideologi yang sangat tegang.
Menjelang September 1965, Indonesia berada dalam pusaran persaingan pengaruh antara sejumlah kekuatan politik besar.
Di satu sisi terdapat Presiden Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpin dan gagasan Nasakom.
Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang menjadi kekuatan politik massa yang besar, sementara Angkatan Darat semakin keras menghadapi pengaruh komunisme.
Sejumlah kajian sejarah menggambarkan hubungan Soekarno, PKI, dan TNI Angkatan Darat sebagai salah satu pusat ketegangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin Mengubah Peta Politik Indonesia
Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan politik semakin terpusat pada Presiden Soekarno, sementara peran partai politik dan militer dalam menentukan arah negara juga semakin besar.
Soekarno berusaha menjaga keseimbangan berbagai kekuatan tersebut melalui gagasan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme.
Dalam praktiknya, keseimbangan tersebut tidak selalu berjalan mudah. PKI semakin berkembang dan mendapatkan ruang politik yang luas, sedangkan sebagian pimpinan Angkatan Darat memandang perkembangan komunisme sebagai ancaman.
Kondisi inilah yang kemudian menciptakan persaingan pengaruh antara kelompok-kelompok politik dan militer.
PKI Semakin Besar, Hubungan dengan TNI AD Semakin Tegang
Pada awal 1960-an, PKI menjadi salah satu kekuatan politik massa terbesar di Indonesia. Partai tersebut memiliki organisasi massa yang luas dan aktif dalam berbagai isu politik serta sosial.
Pada saat yang sama, hubungan PKI dengan Angkatan Darat semakin memburuk.
Perselisihan muncul dalam berbagai persoalan, mulai dari ideologi, organisasi massa, konflik agraria hingga gagasan pembentukan angkatan kelima, yakni persenjataan bagi buruh dan tani.
Baca Juga: Tokoh Kunci di Balik G30S/PKI Serta Fakta-Fakta yang Jarang Diketahui
Gagasan tersebut mendapat penolakan dari kalangan militer, khususnya Angkatan Darat.
Ketegangan politik kemudian semakin meningkat karena masing-masing kelompok saling mencurigai dan menilai pihak lain sedang berusaha memperbesar pengaruhnya.
Soekarno Berusaha Menjaga Keseimbangan
Posisi Presiden Soekarno menjadi sangat penting dalam situasi tersebut.
Soekarno berusaha mempertahankan keseimbangan antara berbagai kekuatan politik yang ada. Namun, hubungan antara Presiden, PKI, dan Angkatan Darat terus mengalami dinamika.
Kajian mengenai periode ini kerap menggambarkannya sebagai semacam “segitiga kekuasaan” antara Soekarno, PKI, dan TNI Angkatan Darat.
Ketegangan di antara ketiganya menjadi salah satu konteks penting untuk memahami situasi menjelang G30S.
Isu Dewan Jenderal Memperkeruh Situasi
Menjelang September 1965, beredar isu mengenai keberadaan Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat.
PKI menuduh kelompok tersebut sedang mempersiapkan langkah politik terhadap Presiden Soekarno. Di sisi lain, tuduhan tersebut menjadi bagian dari situasi politik yang penuh kecurigaan.
Masalahnya, hingga kini interpretasi mengenai peran isu Dewan Jenderal dan kaitannya dengan G30S masih menjadi bagian dari perdebatan historiografi.
Karena itu, pembahasan G30S tidak cukup hanya menggunakan satu sumber atau satu narasi.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyebut terdapat berbagai teori mengenai aktor dan penyebab G30S, termasuk teori mengenai keterlibatan PKI, konflik internal Angkatan Darat, keterlibatan pihak asing, hingga pendekatan multikausal. ANRI juga menekankan pentingnya penelitian terhadap berbagai sumber arsip.
Situasi Internasional Ikut Mempengaruhi
Indonesia pada pertengahan 1960-an juga berada dalam konteks Perang Dingin.
Persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet turut memengaruhi politik internasional, sementara Indonesia di bawah Soekarno semakin aktif dalam politik anti-imperialisme.
Baca Juga: Film Pengkhiatan G30S/PKI Diklaim Menuai Kontroversi, Begini Kata Sang Sutradara Arifin C. Noer
Konfrontasi Indonesia-Malaysia juga menjadi bagian dari situasi geopolitik saat itu.
Sejumlah kajian sejarah menempatkan Indonesia sebagai salah satu arena persaingan pengaruh antara kekuatan Blok Barat dan Blok Timur.
Namun, sejauh mana faktor internasional berperan langsung dalam G30S tetap menjadi perdebatan di kalangan peneliti.
Ekonomi Indonesia Juga Mengalami Tekanan
Ketegangan politik berlangsung bersamaan dengan persoalan ekonomi.
Pada periode tersebut, Indonesia menghadapi inflasi tinggi dan memburuknya kondisi ekonomi. Kenaikan harga kebutuhan pokok ikut meningkatkan keresahan masyarakat.
Situasi ekonomi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memperbesar ketidakpuasan sosial dan politik menjelang 1965.
Konflik Ideologi Merambah Kehidupan Masyarakat
Persaingan politik tidak hanya terjadi di tingkat elite.bPertarungan ideologi juga merambah organisasi massa, kebudayaan, media, hingga kehidupan masyarakat.
Salah satu contoh adalah konflik antara kelompok kebudayaan yang berafiliasi dengan PKI melalui Lekra dan kelompok intelektual yang mendukung Manifesto Kebudayaan (Manikebu).
Soekarno kemudian melarang Manifesto Kebudayaan pada 1964. Perseteruan tersebut menunjukkan bahwa konflik politik telah meluas hingga ke ranah kebudayaan.
Mengapa G30S Kemudian Terjadi?
Dengan melihat kondisi tersebut, G30S 1965 lebih tepat ditempatkan dalam konteks krisis politik yang sudah berkembang selama beberapa tahun, bukan sebagai peristiwa yang muncul secara tiba-tiba.
Ada sejumlah faktor yang saling berkelindan, antara lain: persaingan pengaruh antara Soekarno, PKI dan TNI Angkatan Darat;
meningkatnya kekuatan politik PKI;
ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat;
konflik ideologi nasionalisme, agama dan komunisme;
Persoalan agraria dan konflik organisasi massa;
kontroversi gagasan angkatan kelima; isu Dewan Jenderal;tekanan ekonomi;
serta situasi Perang Dingin dan politik internasional.
Namun, faktor-faktor tersebut tidak otomatis memberikan satu jawaban tunggal mengenai siapa yang merancang dan bertanggung jawab atas seluruh rangkaian G30S.
ANRI mencatat bahwa sampai sekarang terdapat berbagai teori mengenai aktor utama G30S.
Perbedaan interpretasi tersebut membuat peristiwa 1965 tetap menjadi salah satu tema yang terus diteliti oleh sejarawan.
G30S Menjadi Titik Balik Sejarah Indonesia
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi krisis politik nasional.
Enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan, sementara Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos meskipun putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, kemudian meninggal akibat luka tembak.
Setelah G30S, terjadi perubahan politik yang sangat besar. PKI kemudian dilarang dan terjadi kekerasan serta penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI.
Komnas HAM menyatakan bahwa rangkaian peristiwa 1965-1966 juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pemindahan paksa, dan bentuk kekerasan lainnya.
Krisis tersebut pada akhirnya mengubah arah politik Indonesia dari era Demokrasi Terpimpin menuju pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto.
Karena itu, ketika membahas mengapa G30S terjadi, konteks yang perlu dilihat bukan hanya malam 30 September 1965, tetapi juga pertarungan kekuasaan, ideologi, militer, ekonomi, serta situasi internasional yang telah berkembang selama beberapa tahun sebelumnya.
Peristiwa G30S hingga kini tetap menjadi salah satu bab sejarah Indonesia yang kompleks dan memiliki berbagai penafsiran. Membacanya melalui beragam sumber sejarah menjadi penting agar peristiwa tersebut tidak dipahami hanya dari satu sudut pandang. ( sls)
Editor : Baskoro Septiadi