RADARSEMARANG.ID - Pesta demokrasi akan berlangsung pada 2024. Calon legislatif (caleg) yang pernah gagal pada periode sebelumnya mulai mengencangkan gesper.
Bersiap untuk bertarung mendapatkan suara terbanyak. Para caleg ini bahkan sampai berpindah partai untuk mencari dukungan yang lebih besar.
Salah satunya Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Theresia Tharigan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Theresia -sapaan akrabnya- sebelumnya bergabung di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2019, dapil Candisari dan Tembalang.
Awalnya ia mengaku keterlibatannya bursa pileg ini iseng-iseng. Meski belum berhasil, namun perolehan suara Theresia cukup bagus.
Ia pun mencoba peruntungan kembali dengan bergabung di Partai Nasdem pada 2020. Sejak saat itu, Theresia mendapatkan ilmu dari partai pimpinan Surya Paloh ini.
Alasannya pindah, karena ingin mencari partai yang lebih besar dan sudah banyak dikenal masyarakat.
“Pindah tahun 2020. Dari PSI ke Nasdem, karena disarankan suami untuk pindah ke partai yang lebih besar, yang sudah nasional. Ada beberapa pandangan tapi saya memilih Nasdem,” ungkap Theresia kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Kini ia mendapat nomor urut 5 di Partai Nasdem dengan dapil 4 di Kota Semarang. Meliputi Banyumanik, Gajahmungkur, dan Gunungpati.
“Saya maju menjadi caleg untuk Kota Semarang melalui Partai Nasdem. Saya optimistis karena di sini banyak bertemu para kader yang mumpuni. Memberikan dukungan moril, dan bisa mengarahkan agar tetap fokus pada dapil dan mencukupi suaranya,” akunya.
Theresia telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mulai dari penyiapan tim sukses hingga sosialisasi kepada masyarakat.
Pegiat jalan kaki ini membawa misi pembangunan berkelanjutan. Yakni dengan mengajak masyarakat jalan kaki serta menggunakan trasnportasi umum untuk mengurangi polusi, melakukan penghijauan, dan lainnya.
“Saya sekarang lebih siap. Mulai berbaur ke tingkat masyarakat yang paling kecil seperti Ibu-Ibu PKK dan Karang Taruna, memberikan sosialisasi terkait penghijauan dan pemilahan sampah. Tapi saya tidak membawa nama partai, tapi membawa nama komunitas Grees Solidarity,” tandasnya.
Berpindah kendaraan partai juga dilakukan Ihwan, anggota DPRD Kendal yang segera PAW (pergantian antarwaktu). Meski masih menjadi anggota legislatif, Ihwan rela mengundurkan diri demi bendera baru.
Ihwan berhasil duduk di kursi legislatif dengan Partai democrat. Awal Agustus ini, Ihwan mengundurkan diri lantaran berpindah ke Perindo.
"Pak Ihwan sudah mengundurkan diri dari DPD Partai Demokrat Kendal. Serta sudah ada surat permohonan untuk mem-PAW," ujar Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun.
Permohonan PAW ini tentunya mengacu dengan proses perundang-undangan yang berlaku. Namun, dia belum ingin membeberkan siapa yang akan menduduki kekosongan kursi legislatif ini.
"Untuk waktunya masih kami bahas. Prosesnya juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Windu Suko Basuki mengatakan, pengunduran diri dari anggota partainya itu merupakan hal yang sah.
Dia menilai, yang bersangkutan kurang percaya diri untuk tampil dalam Pileg 2024 bersama Demokrat.
"Hal itu sah-sah saja. Dia (Ihwan) kami PAW karena kurang percaya diri bersama Demokrat. Dia milih mundur dari Demokrat dan maju dengan partai lain," terangnya.
Basuki menjelaskan, mundurnya Ihwan dari Partai Demokrat bukan karena ada permasalahan. Kendati begitu, Basuki menegaskan kejadian ini tidak menjadi masalah dari strategi Demokrat dalam kemenangan di Pileg mendatang.
Bahkan, pihaknya menargetkan ada 8 kursi DPRD. Rinciannya target dua kursi berada di Dapil 2 dan Dapil 3. Kemudian empat Dapil lainnya masing-masing satu kursi.
"Optimistis ada delapan kursi yang diraih. Dan itu tidak mengurangi jatah kursi yang kemarin," tandasnya.
Pindah Partai karena Pragmatis, Bukti Kemunduran Demokrasi
Pengamat politik Teguh Yuwono menilai fenomena pindah partai politik yang terjadi menunjukkan belum matangnya demokrasi di Indonesia.
Berbeda di negara maju yang demokrasinya sudah matang (champion of democracy), seperti Amerika dan Eropa. Mereka memilih partai layaknya memilih agama.
“Basisnya memang berdasarkan nilai ideologi karena sudah mengakar. Sampai mati pun tidak akan ganti atau pindah,” ujar Dosen FISIP Universitas Diponegoro itu.
Menurut pengamatannya, jauh beda dalam praktik di Indonesia. Mayoritas politisi lebih mementingkan aspek pragmatisme. Kalau tidak cocok dengan partai lama ya paling tidak kepentingan atau targetnya berbeda.
Atau bisa jadi karena konflik internal atau menjadi stepping stone (batu loncatan) untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi.
Sehingga pindah partai adalah dianggap sesuatu yang wajar. “Pindah karena pendekatan praktis bukan ideologis,” tandasnya.
Dalam struktur sistem kultur politik di Indonesia, lanjut Teguh, pindah partai bukan lah hal yang tabu.
Kalau tidak cocok berpindah-pindah partai sudah biasa atau mendirikan partai. Beda dengan negara lain yang sudah maju lebih memilih mengundurkan diri atau pensiun ketika sudah tidak cocok dengan partai politik.
“Menariknya cita-cita pindah partai ada yang mampu mengantarkan kesuksesan. Tapi banyak juga yang tidak menang. Tapi ini bagian proses menuju kematangan,” terangnya.
Menurutnya, soal partai politik dijadikan kutu loncat tak lepas dari anggapan bahwa pindah partai sebagai hal yang buruk.
Padahal, sebetulnya menunjukkan sebuah kemunduran demokrasi. Sebab para pemilih juga tak mempedulikan hal itu. Selagi mendapatkan keuntungan tertentu tak masalah.
“Kalau dibanding dengan pemilu 1955 kita malah mundur demokrasinya,” tegasnya.
“Feeling saya tidak akan hilang karena setiap pemilu akan terjadi seperti ini. Dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan memang sah-sah saja,” tandasnya. (kap/dev/mia/zal)
Editor : Baskoro Septiadi