Di Kota Semarang, sejumlah SD kekurangan siswa baru. Kuota yang tersedia, belum terisi penuh. Di SD Negeri Kembangsari 02, Semarang Tengah, dari kuota 28 siswa, saat PPDB online hanya mendapat 15 siswa.
Menurut Kepala SDN Kembangsari 02 Tukijo, pada PPDB online tahun ini, sekolahnya menerima satu rombel (rombongan belajar) atau sebanyak 28 siswa. Namun sampai akhir PPDB online, pihaknya hanya mendapatkan 15 siswa. Bahkan, empat dari 15 siswa baru itu mengundurkan diri.
“Awalnya memang 15 anak. Tapi, yang tiga anak mengundurkan diri karena pindah sekolah dan satu anak tidak melakukan daftar ulang karena jaraknya jauh dari tempat tinggal. Jadi, kami hanya mendapat 11 siswa saat PPDB lalu,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Ia menambahkan, untuk memenuhi kursi kosong itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang telah membuka pendaftaran offline mulai Jumat (1/7) lalu. Hal ini berlaku bagi sekolah yang belum memenuhi kuota.
“Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada tujuh siswa yang melakukan pendaftaran secara offline. Jadi, masih kurang 10 siswa untuk memenuhi bangku kosong. Arahan dari Disdik kemarin, selama dua bulan ke depan wajib menerima siswa yang mendaftar dengan kondisi apapun,” tambahnya.
Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan sekolahnya mengalami penurunan siswa selama tiga tahun ini. Yakni, adanya sistem zonasi yang berdampak pada jarak sekolah dengan tempat tinggal, berkurangnya anak usia masuk SD, serta orang tua yang tidak melakukan prapendaftaran.
Hal senada dikatakan Kepala SD Negeri Karangtempel Chayah Fauzani. Pihaknya bahkan hanya mendapatkan lima anak saat PPDB online lalu. Padahal kuota siswa sebanyak satu rombel atau 28 siswa. Menurutnya, penurunan jumlah siswa sudah terjadi selama 10 tahun terakhir. Penyebabnya, minimnya anak usia SD.
“Lingkungan di sini itu tergolong sepi. Kalaupun ada, mereka adalah para pedagang dari luar Kota Semarang. Jadi, tidak bisa mendaftar PPDB online karena terkendala KK (Kartu Keluarga). Saat dibuka pendaftaran offline, barulah mereka mendaftar,” ujarnya.
Kepala SD Negeri Gisikdrono 02 Agus Ngaderiyanto mengaku kekurangan 32 peserta didik baru. Kuota yang diterima sebanyak empat rombel berisi 112 siswa. Pihaknya baru mendapat 80 siswa. “Penurunan jumlah siswa yang masuk SD ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir,” katanya.
Menurutnya, penyebab utama adalah lingkungan yang padat penduduk, sehingga jumlah siswa yang masuk SD pun sedikit. “Permukiman di Gisikdrono ini padat penduduk. Sehingga masyarakat yang baru menikah biasanya mereka akan pindah ke perumahan di Gunungpati. Jadi, sekolah mereka pun di daerah sana juga,” akunya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan, telah memberikan kesempatan bagi SD Negeri yang belum terpenuhi kuotanya untuk melakukan pendaftaran offline. Pihaknya memberikan kebebasan durasi bagi sekolah hingga kuota tersebut bisa terpenuhi. “Masih banyak SD Negeri yang belum terpenuhi kuotanya. Kami membuka pendaftaran offline mulai Selasa, 28 Juni lalu,” jelasnya.
Ia menambahkan, adanya bangku kosong disebabkan oleh jumlah anak usia SD yang sangat minim di zonasi sekolah tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi mengenai banyaknya kursi kosong tersebut.
“Kondisi lingkungan di setiap sekolah itu berbeda. Kendalanya di SD tertentu itu disinyalir karena usia anak di tingkat SD pada wilayah tersebut memang sudah minim. Istilahnya anak usia SD-nya sudah berkurang,” katanya.
Sedangkan untuk jenjang SMP, mulai SMP Negeri 1 sampai SMP Negeri 45 Semarang jumlah kuotanya sudah terpenuhi. Pihaknya berharap dibukanya PPDB offline jenjang SD ini bisa membantu sekolah untuk memenuhi bangku kosong, dan calon peserta didik dalam mendapatkan kemudahan akses pendidikan.
Di Kota Magelang, PPDB tingkat SD dan SMP di Kota Magelang sudah diumumkan relatif lama, yakni pada Kamis (28/4) lalu. Namun demikian, masih ada SD yang kuota siswanya belum terpenuhi.
Berdasarkan data yang dihimpun koran ini melalui situs PPDB Kota Magelang, ada beberapa SD maupun SMP yang daya tampung dalam PPDB tersebut tidak terpenuhi. Seperti di SD Negeri Cacaban 6, dari daya tampung 15 siswa yang diterima dalam database hanya satu siswa. Kemudian SD Negeri Rejowinangun Utara 2, daya tampung 23, yang diterima di database hanya dua siswa.
Pun di SD Negeri Tidar 6, dari daya tampung 17 siswa, yang diterima di database hanya enam siswa. Untuk tingkat SMP, beberapa SMP yang daya tampungnya tidak terpenuhi secara maksimal, terutama di sistem zonasi.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Papa Riyadi mengakui ada beberapa sekolah yang belum terpenuhi kuotanya atau kekurangan siswa, dan ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, hal ini disebabkan beberapa faktor. Seperti sistem zonasi yang kurang berjalan di Kota Magelang. Hal ini dikarenakan jumlah sekolah yang cukup banyak dan lokasinya berdekatan. Selain itu, daya tampung SD dan SMP lebih banyak dari jumlah kelulusan siswa TK dan SD di Kota Magelang.
“Bisa juga karena program KB di Kota Magelang yang berhasil. Suksesnya program KB, pastinya akan berpengaruh pada jumlah anak di Kota Magelang. Padahal daya tampung di sekolah pastinya cukup banyak,” jelasnya.
Hal ini dibenarkan oleh pihak sekolah. Kepala SD Negeri Rejowinangun Utara 2 M Eko Mulyono mengatakan, adanya sistem zonasi pada PPDB online mengakibatkan sekolah-sekolah minus kuota. Apalagi letak sekolah yang satu dengan lainnya berdekatan, sehingga pesaing dalam mencari siswa terbatas.
Ia menjelaskan, jumlah anak yang mendaftar di SD Negeri Rejowinangun Utara 2 tahun ini hanya enam anak. Kekurangan murid di SD Negeri Rejowinangun Utara 2 ini baru pertama kali. Pada tahun-tahun sebelumnya, kuota yang disediakan selalu full. Cara mengatasi hal ini, pihak sekolah berusaha mengadakan literasi dan door to door kepada para warga.
“Kita akan mencoba mengenalkan kepada warga dan orang tua dengan sosialisasi langsung, baik ke TK dan warga terdekat,” katanya.
Salah satu panitia PPDB SD Negeri Tidar 6 Paroji mengatakan, daya tampung yang disediakan 28 siswa, tetapi yang mendaftar hanya 12 anak. Diakui, lulusan TK di sekitar SD Negeri Tidar 6 minim, sehingga jumlah anak usia SD minim.
Mengatasi hal ini, pihaknya mencoba mengadakan sosialisasi ke TK, promosi ke masyarakat, RT dan RW. “Kami juga mencoba menyampaikan keunggulan sekolah setiap sosialisasi,” ujarnya.
Kepala SD Negeri Cacaban 6 Rakhmat Daryono menjelaskan, pada PPDB tahun ini, sekolah hanya mendapatkan 15 siswa, padahal daya tampung tahun ini 28 siswa. Menurutnya, banyak bangku kosong di sekolahnya lantaran adanya sistem zonasi dan aturan yang mempersulit siswa Kabupaten Magelang yang akan sekolah ke Kota Magelang.
Tak hanya itu, kata dia, banyaknya sekolah-sekolah di Kota Magelang juga menjadi salah satu faktor yang sulit, karena tentu saja persaingannya semakin ketat dalam perebutan siswa.
Untuk mengatasi hal ini, Papa mengatakan pada 2022 ini, pihaknya mencoba menerapkan PPDB Cerdas. PDB Cerdas ini agar dapat memenuhi kuota daya tampung yang masih kekurangan. Karena daya tampung SMP lebih besar sari lulusan SD, juga daya tampung SD lebih besar dari lulusan TK. Di PPDB Cerdas ini lebih mengedepankan prestasi, tidak zonasi. Jadi, siswa dari Kabupaten Magelang juga bisa mendaftar di Kota Magelang, dengan prestasi mereka.
“Dengan adanya PPDB Cerdas, siswa akan mendapatkan sekolah yang sesuai dengan bakat minat mereka. Sehingga akan mampu mengembangkan bakat minatnya,” jelasnya.
Hanya Tujuh SMP Negeri yang Kuotanya Terpenuhi
Hasil PPDB baik di tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Demak kuotanya sulit terpenuhi. Untuk tingkat SMP Negeri misalnya, pada tahun pelajaran 2022/2023 cukup banyak sekolah yang tidak terpenuhi daya tampungnya.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, hanya tujuh dari 38 SMP Negeri (SMPN) di Kota Wali yang terpenuhi kuota daya tampungnya. Yaitu, SMPN 1 Demak, SMPN 2 Demak, SMPN 3 Demak, SMPN 1 Karangtengah, SMPN 1 Mranggen, SMPN 3 Mranggen dan SMPN 1 Sayung. Sisanya mengalami penurunan jumlah pendaftarnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Subkhan MPd menyampaikan, fenomena kuota tidak terpenuhi diduga karena banyak calon peserta didik mendaftar di SMP swasta atau MTs. Ada juga yang mendaftar atau melanjutkan di luar Kabupaten Demak, melanjutkan di pondok pesantren, serta anak tidak melanjutkan sekolah.
Untuk itu, kata Subkhan, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif melalui surat edaran (SE) ke seluruh koordinator wilayah (korwil) untuk diteruskan ke SD/ MI. "Selain itu, juga lewat pemasangan spanduk, baliho, leaflet, media social, dan pemanfaatan media lainnya,"ujar dia.
Menurutnya, pendaftaran mestinya juga bisa dilaksanakan lebih awal, utamanya di bulan Mei dengan waktu yang cukup. Kemudian, Dinas Pendidikan juga turut
mendorong panitia PPDB di satuan pendidikan bekerja keras untuk menarik minat siswa mendaftar di sekolahnya. Tentu juga dengan tetap mempertimbangkan akibat atau dampak pandemi Covid-19. Juga mempertimbangkan terjadinya penurunan motivasi belajar atau bahkan loss learning.
"Hal lain yang kita lakukan adalah memaksimalkan beasiswa ayo sekolah kembali bagi anak yang tidak sekolah. Juga ada bantuan siswa miskin daerah (Basimda) serta mengoptimalkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA),"ujar Subkhan.
Langkah lain adalah memaksimalkan PIP (Program Indonesia Pintar) serta mengajak dan mendorong kepada satuan pendidikan mengevaluasi diri, terus berbenah, selalu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di satuan pendidikannya. Dengan demikian, diharapkan akan lebih menarik minat anak dan masyarakat serta lebih kompetitif.
Terpisah, Plt Sekda Pemkab Demak Eko Pringgolaksito mengatakan, hampir semua sekolah mengalami hal yang sama. Yaitu, sulitnya memenuhi kuota siswa. "Penyebabnya, bisa jadi karena jumlah usia anak sekolah yang terbatas. Maka, diperlukan pemahaman tentang APK (angka partisipasi kasar) atau APM (angka partisipasi murni). Kemudian, sekolah juga dipacu berkreasi dengan inovasi yang menjadi daya tarik sekolah,"katanya.
Sementara itu, di Kabupaten Pekalongan belum ada sekolah yang kekurangan siswa pada PPDB tahun ini. Hingga tahap daftar ulang berakhir, PPDB berjalan lancar. Kasus kekurangan siswa pernah terjadi tahun lalu, bahkan hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat menutup sekolah.
Kabid Dikdas Dindikbud Kabupaten Pekalongan Aji Suryo Sumanto mengatakan, PPDB tahun ini secara umum berjalan tanpa masalah. Belum ada laporan dari sekolah-sekolah terkait kekurangan siswa. "Data masih dalam proses rekap. Memang belum total. Tapi, hingga daftar ulang berakhir dan jelang masuk sekolah ini, belum ada laporan soal itu. Jadi, Insya’Allah aman,"ucapnya.
Kasus kekurangan siswa memang pernah terjadi di Kabupaten Pekalongan, yakni di SD Negeri Proto, Kecamatan Kedungwuni. Bukan hanya kekurangan, kata Aji, bahkan tidak ada siswa yang mendaftar. Sejak saat itu, SD Negeri Proto ditutup atau diberhentikan.
Pihaknya mengkaji, kekurangan siswa di SDN-SDN itu akibat beberapa faktor. Pertama, karena kultur masyarakat. Di wilayah Proto, kata Aji, masyarakat sangat religius. Orang tua lebih memilih menyekolahkan anak di madrasah swasta atau pondok pesantren. "Sekolah negeri tak laku di sana. Karena itu, tiap tahun jumlah siswa baru selalu kurang, dan tahun lalu malah tak ada sama sekali yang mendaftar," paparnya. (kap/rfk/hib/nra/mg6/mg5/aro) Editor : Agus AP