Oleh: Baehaqi, Direktur Jawa Pos Radar Semarang
RADARSEMARANG.ID - Inilah pagelaran pemilu yang paling heboh. Sampai-sampai panggungnya bergoyang. Wayangnya blingsatan. Dalangnya bingung. Apalagi penontonnya.
Tidak mudah bagi calon dan pendukungnya yang kalah legowo. Sama sulitnya bagi pemenang untuk tidak sombong. Itu manusiawi. Inilah yang memicu panggung nusantara ini memanas.
Semua quick count menunjukkan kemenangan pasangan calon yang sama. Termasuk hasil penghitungan riil sementara KPU. Kemenangannya telak. Selisihnya saja sama dengan perolehan angka lawan di bawahnya. Apalagi dengan urutan ketiga.
Kemenangan itu melampaui survey yang dilakukan oleh semua lembaga sebelum coblosan. Beberapa survey ada yang menujukkan elektabilitas sampai di atas 50 persen. Hitung cepat malah jauh di atasnya. Kalau pun ada margin error 4 persen, angkanya masih lebih gede. Quick count menunjukkan kemenangan pasangan 02 dengan perolehan 56 - 57 persen.
Tim pemenangan yang kalah sulit menalar. Apalagi calonnya. Ganjar Pranowo yang semula memprediksi akan keluar sebagai juara, malah terpuruk di urutan paling buncit. Tak habis pikir. Sampai- sampai di depan wartawan dia bertanya: ‘’Apa Anda yakin suara saya segitu.’’
Kekalahan Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD begitu mengejutkan. Nyaris di semua provinsi jeblok. Termasuk di kandangnya. Di Jawa Tengah mereka hanya meraup 34,41%. Kalah dari Prabowo – Gibran Rakabuming Raka yang meraup 52,7% (Pemilu 2024.kpu.go.id. 18 Februari 2024 pukul 17.23).
Di provinsi itu dia menjabat gubernur dua periode. Kampanye terakhir besar-besaran juga di situ. Bahkan mencoblos juga di kandang itu. Kenyataannya dia kalah. Bahkan kalau diciutkan di Kota Semarang masih keok. Lebih spesifik lagi di Kecamatan Gajah Mungkur, tempatnya mencoblos, juga kandas.
Dia baru kelihatan menang di tempat yang lebih kecil. Kelurahan Lempongsari, tempat TPS dia mencoblos. Dia mendulang suara paling banyak.
Kekalahan Ganjar di Jawa Tengah masih bisa jadi wajar. Di sana ada rivalnya Gibran Rakabuming Raka yang wali kota Solo. Anak muda yang diperkirakan menyedot kaum milenial. Tetapi kekalahan di Semarang di mana wali kotanya juga PDIP sulit dipahami.
Bisa jadi kekalahan itu dikarenakan dia terlalu percaya diri. Seolah-olah sudah memastikan kemenangan di kandangnya. Ganjar melupakan media di Jawa Tengah termasuk media main stream lokal. Dia lupa. Mestinya seluruh kemampuan dikerahkan untuk mempertahankan pusat kekuasaan itu. Dalam perang, pusat kekuasaan menjadi ukuran. Kalau kalah, penguasanya ikut tumbang.
Dia malah berambisi menundukkan wilayah tetangga yang dikuasai Khofifah Indar Parawansa dengan memanfaatkan media di Jawa Timur. Dia tidak sadar bahwa Srikandi itu terlalu kuat. Wanita itu berpaling. Malah merapat ke Prabowo - Gibran. Ganjar gigit jari.
Memang banyak faktor yang ikut menumbangkan pria berambut putih yang pernah disebut- sebut Presiden Jokowi sebagai orang yang pantas menggantikan dirinya. Bisa jadi, lawannya, baik pasangan 01 dan 02, terlalu kuat. Bisa pula Ganjar sudah kehilangan daya tariknya tetapi tidak menyadari. Oleh sebagian orang dia dianggap gubernur medsos. Sedangkan Mahfud tetap menarik tetapi tak bisa menutup kemerosotan Ganjar.
Tak tertutup kemungkinan juga adanya kecurangan dan pelanggaran yang melibatkan penguasa seperti yang ramai dibicarakan elit politik, akademisi, media apapun, sampai emak- emak pengerumun tukang sayur dan bapak- bapak di warung-warung kopi.
Adanya suara yang menggelembung sudah ditangkap Bawaslu. Kamis malam sudah dirilis. Tim sukses pasangan Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar juga mencatatnya. Kalau pun ada kecurangan, rasanya sulit dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS). Di sana sangat terbuka. Masyarakat ikut mengawasi. Yang mungkin terjadi adalah pada pelaporan berjenjang yang diuunggah di SIREKAB akun resmi milik KPU.
Sudah banyak fakta yang terungkap di media adanya data yang menggelembung jauh melebihi hasil rekapan di TPS. Contoh kecil di TPS 012 Desa Bringin, Batealit, Jepara. Pasangan 02 memproleh 749 suara. Padahal pemilik hak suara hanya tercatat 216 (Jawa Pos Radar Kudus, 16 Februari 2-24). Oleh KPU, itu dianggap tidak bisa dijadikan patokan.
Kalaupun kecurangan itu benar, agaknya juga sulit membalikkan kemenangan. Apalagi oleh pasangan 03. Selisih angkanya jauh sekali. Pasangan 01 meraup 24,48%. Malah pasangan 03 hanya memperoleh 17,57%. Sedangkan pasangan 02 mencapai 57,95% (Pemilu 2024.kpu.go.id. 18 Februari 2024 pukul 19.16). Kalaupun angka kecurangan diberikan kepada pasangan 01 atau 03 belum cukup untuk mengalahkan calon 02.
Cara lain untuk menggugat kemenangan dengan menyeretnya ke kasus money politic. Repotnya, hal itu sudah dianggap lumrah. Kebanyakan dilakukan oleh calon legislatif. Panitia pengawas Pemilu pun tak berkutik.
Jalan yang mungkin bisa membalikkan kemenangan adalah tuduhan pelanggaran secara sistemik, terstruktur, dan masif. Seperti yang pernah terjadi pada kasus pemilihan kepala daerah yang ada sebelumnya.
Katakanlah pemilu tidak demokratis seperti yang disuarakan civitas akademika di puluhan perguruan tinggi. Misalnya, Presiden Joko Widodo sudah terlibat begitu jauh dalam upaya mendukung pasangan tertentu. Jokowi sendiri mengatakan presiden boleh memihak. Juga boleh berkampanye.
Pembuktiannya juga tidak gampang. Harus mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Kalau cara ini berhasil pemilu bisa diulang. Berat.
Jalan lain melalui celah sempit KKN. Upaya Presiden Jokowi bersuksesi kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka. Wali kota Solo itu belum mencapai usia 40 tahun seperti yang disyaratkan bagi calon presiden dan wakil presiden. Kemudian undang-undangnya diubah melalui keputusan Mahkamah Konsitusi. Ketuanya adik ipar Jokowi. Akhirnya Gibran melenggang.
Kalau cara ini berhasil bisa membatalkan pasangan Prabowo - Gibran. Sulitnya lewat pintu itu keputusan MK tidak bisa diganggu gugat. Meski hakim-hakimnya melanggar etik.
Pasangan Ganjar Pranowo pasti sudah tahu liku-likunya. Ilmu dan pengalamannya luar biasa. Mahfud MD adalah guru besar ahli hukum tata negara. Jabatan terakhirnya menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Pernah memutus berbagai kasus sengketa pilkada.
Hambatannya ada di MK tadi. Lembaga hukum tertinggi itu masih bermasalah. Ketuanya dilengserkan dan diganti anggota lain. Dia dan anggota yang terlibat dikenai sanksi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena dianggap melanggar etik.
Kini kasus itu dibawa ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan masih dalam proses. Statusnya putusan sela. Peradilan di sini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan hitungan tahun. Bisa-bisa sampai masa jabatan Presiden Jokowi habis, masalah ini belum kelar.
Apapun kesulitannya akan lebih baik kalau hasil pemilu kali ini memang dibawa ke MK seperti yang sudah digagas pasangan Anis.
Hasilnya akan memberi kepastian hukum dan menjadi pegangan seluruh masyarakat. Itu juga upaya paling ampuh untuk meredam emosi masyarakat yang semakin memanas. (*)
Editor : Baskoro Septiadi