RADARSEMARANG.ID – Saat pemerintah pusat dan daerah ramai-ramai memangkas belanja demi menjalankan program efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes justru menggelar kegiatan rapat evaluasi di luar daerah dengan anggaran mencapai Rp129,3 juta.
Kegiatan yang berlangsung pada 4-5 Juni 2026 di kawasan wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, itu kini menuai sorotan.
Selain rapat evaluasi program kesehatan, agenda tersebut juga disertai kegiatan wisata menggunakan kendaraan jeep yang memicu pertanyaan publik terkait urgensi dan sensitivitas penggunaan anggaran di tengah kebijakan penghematan belanja pemerintah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes. Masing-masing puskesmas mengirim lima peserta yang terdiri dari kepala puskesmas dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Sorotan semakin menguat setelah Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mengaku tidak mengetahui adanya agenda rapat luar kota yang dilaksanakan jajarannya dengan anggaran cukup besar tersebut.
Pernyataan bupati memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi dan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, terutama di tengah tuntutan efisiensi yang sedang digaungkan pemerintah.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dr Heru Padmono menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes.
Menurutnya, seluruh pembiayaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis.
"Kita pakai anggaran DAK, bukan anggaran Kabupaten Brebes," kata Heru.
Ia menjelaskan dana tersebut memang telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program CKG sehingga penggunaannya disesuaikan dengan petunjuk teknis yang berlaku.
"Memang itu untuk program CKG, ya kita manfaatkan," ujarnya.
Namun alasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah rapat evaluasi harus dilaksanakan di luar daerah dengan biaya ratusan juta rupiah, terlebih ketika kegiatan tersebut juga disertai agenda wisata.
Kritik semakin menguat karena pemerintah saat ini sedang mendorong seluruh instansi untuk mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan belanja yang dianggap tidak mendesak agar anggaran dapat difokuskan pada pelayanan publik dan program prioritas.
Baca Juga: Prediksi Piala Dunia 2026 Kanada vs Bosnia: Duel Adu Tajam Edin Dzeko dan Jonathan David
Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran, Heru justru menilai praktik serupa lazim dilakukan di berbagai daerah.
"Ya kue tah kabeh, dimanapun ya kaya kue," ujarnya.
Pernyataan tersebut justru memantik reaksi publik karena dianggap menunjukkan bahwa kegiatan rapat di luar daerah dengan biaya besar masih menjadi praktik yang dianggap biasa di tengah tuntutan efisiensi yang sedang digencarkan pemerintah.
Kini publik menunggu apakah akan ada evaluasi terhadap penggunaan anggaran kegiatan tersebut, termasuk sejauh mana manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.
Editor : Baskoro Septiadi