Polemik Program MBG, MDI Jateng Seleksi Ketat 1.000 Calon Mitra Dapur

Khafifah Arini Putri • Dipublikasikan Minggu, 15 November 2026 | 17:34 WIB
Pengukuhan Pengurus MDI Jawa Tengah di Hote MG Setos Semarang.
Pengukuhan Pengurus MDI Jawa Tengah di Hote MG Setos Semarang.

 

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Berbagai persoalan program makan bergizi gratis (MBG) terjadi di Jawa Tengah. Sebab itu Mitra Dapur Indonesia (MDI) tidak akan sembarangan menerima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bergabung. 

Setiap mitra harus melalui proses verifikasi guna memastikan dapur yang dikelola memenuhi standar kelayakan dan operasional sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Langkah tersebut dilakukan agar SPPG yang bergabung benar-benar tersertifikasi dengan layak. Sebab, ke depan MDI akan menjadi jembatan komunikasi antara SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) MDI Kusmanto Haryadi mengatakan, MDI dibentuk untuk menjembatani kepentingan mitra dapur yang memenuhi persyaratan dengan pemerintah. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang dikukuhkan dalam pembentukan kepengurusan MDI di tingkat daerah. 

Sebab Jateng memiliki penduduk yang besar. Selain itu berbagai dinamika persoalan MBG juga terjadi di Jateng. 

"Asosiasi mitra dapur mandiri ini sebagai jembatan antara mitra dapur yang memang comply (memenuhi standar) dan layak supaya mmebantu program MBG berkelanjutan," kata Kusmanto usai pengukuhan DPD MDI Jawa Tengah di Hotel MG Setos, kemarin.

Ketua DPP MDI Jawa Tengah Andung Supriagi menjelaskan, saat ini sudah ada sekitar 23 mitra yang masuk dalam kepengurusan. Namun, jumlah mitra yang siap bergabung jauh lebih banyak. Bahkan, diperkirakan mencapai 1.000 mitra.

Meski demikian, seluruhnya tetap harus melalui verifikasi. Pemeriksaan meliputi kelayakan dapur, luas bangunan, hingga kelengkapan peralatan. MDI juga akan membantu dalam hal tata kelola dapur.

"1.000 (SPPG) sudah siap (di Jateng). Tinggal kita verifikasi karena yang bergabung dengan kami adalah SPPG yang comply, yang layak, yang proper sehingg harus kita verifikasi satu-satu," ungkapnya.

Menurut Andung, proses verifikasi dilakukan secara berjenjang. Pengurus MDI tingkat provinsi akan melakukan pemeriksaan bersama pengurus kabupaten/kota. Mitra yang dinilai memenuhi persyaratan dapat bergabung melalui pengajuan maupun proses perekrutan.

Pihaknya menegaskan, MDI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dapur SPPG yang belum menjadi anggota. Pengawasan terhadap SPPG di luar keanggotaan MDI tetap menjadi ranah BGN.

Kendati demikan ia mengaku, pembentukan kepengurusan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah berproses. Andung menyebut seluruh daerah telah menyatakan kesiapan untuk bergabung.

"35 kabupaten/kota sudah siap semua," tegasnya.

Sementara Dewan Penasihat MDI Jawa Tengah Sri Hartini berharap keberadaan organisasi ini dapat menjadi ruang komunikasi antara mitra SPPG ke BGN. Terutama dalam menyampaikan keluhan maupun mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi mitra di lapangan.

"Jadi, saya berharap MDI ini bisa menjembatani antara SPPG, kemudian mitra, kemudian dengan BGN," katanya.

Sebab kata dia, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga memiliki dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Mulai dari UMKM hingga sektor pertanian yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan dapur.

"Sekarang dinamika SPPG ini luar biasa, dulu seperti apa, sekarang banyak sekali (pembenahan). Ini kan sebuah dinamika. Harapan kami SPPG harus bersabar karena semua ini proses menuju kebaikan," pungkasnya. 

Editor : Miftahul A’la
mitra dapur indonesia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis badan gizi nasional JAWA TENGAH