RADARSEMARANG.ID – Kebijakan penataan tenaga honorer menjadi salah satu isu penting menjelang rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2027. Perubahan sistem kepegawaian pemerintah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat status tenaga honorer tidak lagi menjadi bagian dari skema kepegawaian yang dipertahankan seperti sebelumnya.
Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi bagi jutaan tenaga non-ASN yang selama ini bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Mereka yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki riwayat pendataan resmi, sedangkan tenaga honorer non-database menghadapi persoalan berbeda terkait pengakuan masa kerja, akses seleksi, dan peluang memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti.
Meski demikian, hingga 16 Oktober 2026, ketentuan khusus mengenai rekrutmen CASN 2027, termasuk pembagian prioritas bagi honorer database dan non-database, masih harus merujuk pada pengumuman resmi pemerintah yang berlaku.
Karena itu, kabar mengenai aturan baru CASN 2027 tidak dapat langsung diartikan sebagai kepastian bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi PNS atau PPPK.
UU Nomor 20 Tahun 2023 memang menjadi landasan penting perubahan sistem kepegawaian nasional. Dalam Pasal 65, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
Sementara itu, Pasal 66 mengamanatkan penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 serta melarang instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sejak undang-undang tersebut berlaku. Ketentuan ini menjadi dasar transformasi status kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
Artinya, penghapusan status honorer tidak otomatis berarti seluruh tenaga honorer kehilangan pekerjaan pada waktu bersamaan. Persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan penataan pegawai yang telah bekerja, menentukan kebutuhan formasi, serta menyediakan mekanisme kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Toyota Yaris Bakpao 2012 vs Honda Jazz 2012, Harga Bekas Selisih Tipis
Dalam konteks CASN 2027, perhatian terbesar tertuju pada tenaga honorer yang sudah masuk database BKN. Kelompok ini memiliki catatan pendataan yang dapat digunakan dalam proses verifikasi dan penataan sesuai kebijakan pemerintah. Namun, keberadaan nama dalam database bukan jaminan otomatis untuk diangkat menjadi PNS ataupun PPPK.
Pemerintah sebelumnya telah menempuh sejumlah langkah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi PPPK. Salah satu kebijakan yang diperkenalkan adalah PPPK Paruh Waktu, yang menjadi alternatif bagi kelompok tertentu yang belum tertampung dalam pengadaan PPPK sebelumnya.
Kebijakan tersebut kemudian memperoleh landasan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, yang berlaku sejak 26 Juni 2026.
Peraturan ini mengatur pengadaan PPPK Paruh Waktu untuk sejumlah jabatan nonmanajerial, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta beberapa jabatan layanan operasional.
Keberadaan regulasi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian tenaga non-ASN tidak hanya berkaitan dengan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu. Ada pula mekanisme kepegawaian lain yang harus dipahami sesuai persyaratan, kebutuhan instansi, dan ketentuan yang berlaku.
Bagi honorer yang sudah tercatat dalam database BKN, status pendataan dapat menjadi unsur penting dalam penentuan langkah penyelesaian kepegawaian. Namun, setiap pegawai tetap harus memperhatikan status hasil seleksi sebelumnya, kesesuaian jabatan, persyaratan administrasi, serta kebijakan instansi masing-masing.
Tenaga honorer database yang telah mengikuti seleksi PPPK tetapi belum memperoleh penempatan juga tidak dapat langsung dianggap kehilangan seluruh peluang. Pemerintah telah menggunakan skema PPPK Paruh Waktu untuk menyelesaikan sebagian persoalan tenaga non-ASN yang belum tertampung dalam proses seleksi sebelumnya.
Meski begitu, peluang tersebut tidak boleh disamakan dengan jaminan pengangkatan pada CASN 2027. Penentuan status kepegawaian tetap mengikuti keputusan resmi, persyaratan yang ditetapkan, serta mekanisme pengadaan yang berlaku pada masing-masing periode.
Kondisi berbeda dihadapi tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Kelompok ini umumnya memiliki persoalan lebih rumit karena riwayat pekerjaan mereka tidak tercatat dalam pendataan nasional yang menjadi salah satu dasar penataan tenaga non-ASN.
Sebagian honorer non-database mungkin telah bekerja selama bertahun-tahun di sekolah negeri, puskesmas, kantor kecamatan, dinas daerah, atau unit pelayanan publik lainnya.
Baca Juga: Yaris Cross vs HR-V Adu Irit BBM dan Performa, Hasilnya Bikin Mikir Dua Kali
Mereka menjalankan pekerjaan yang dibutuhkan instansi, tetapi belum tentu memiliki status administrasi yang sama dengan tenaga yang tercatat dalam database BKN.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa lamanya masa pengabdian tidak dengan sendirinya menjamin seseorang memenuhi syarat pengangkatan menjadi ASN. Pengalaman kerja tetap perlu dibedakan dari persyaratan administrasi, status pengangkatan, serta ketentuan seleksi yang ditetapkan pemerintah.
Dalam pelaksanaan CASN 2027, tenaga honorer non-database sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa peluang mereka tertutup sepenuhnya. Namun, mereka juga tidak dapat menganggap masa kerja panjang sebagai dasar otomatis untuk memperoleh prioritas pengangkatan.
Peluang mengikuti seleksi akan bergantung pada pengumuman resmi, jenis formasi yang dibuka, kualifikasi pendidikan, persyaratan jabatan, dan kategori pelamar yang diizinkan mengikuti proses tersebut.
Apabila pemerintah menetapkan mekanisme khusus bagi kelompok tertentu, ketentuan itu harus diperiksa melalui dokumen resmi, bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
Perbedaan antara honorer database dan non-database juga menunjukkan pentingnya transparansi administrasi kepegawaian. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara akurat, sehingga tenaga yang memenuhi persyaratan tidak dirugikan akibat kesalahan pencatatan maupun ketidaksesuaian data.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan anggaran. Pengangkatan pegawai dalam jumlah besar tanpa perencanaan kebutuhan jabatan dapat menimbulkan persoalan baru bagi belanja pegawai, terutama di pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal berbeda-beda.
Karena itu, rekrutmen CASN tidak cukup hanya dipandang sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan honorer. Proses tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi, pemerataan tenaga pelayanan publik, kompetensi pelamar, dan kesinambungan anggaran negara.
Bagi tenaga honorer yang berharap mengikuti CASN 2027, langkah paling penting saat ini adalah memastikan seluruh dokumen kepegawaian tersimpan dengan baik. Surat keputusan pengangkatan, surat keterangan aktif bekerja, bukti pembayaran honorarium, dokumen pendidikan, dan riwayat pekerjaan dapat membantu proses pemeriksaan apabila dibutuhkan oleh instansi.
Honorer yang mengaku pernah mengikuti pendataan non-ASN juga perlu memeriksa kembali status datanya melalui kanal resmi BKN atau helpdesk yang disediakan pemerintah.
Baca Juga: Jangan Beli Yaris Cross Sebelum Lihat Mobil Ini, Selisih Harganya Bikin Penasaran
BKN menjelaskan bahwa pendataan non-ASN yang dilaksanakan pada 2022 bertujuan memetakan kondisi pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Proses pendataan tersebut telah selesai pada Oktober 2022.
Pengecekan data menjadi penting karena klaim telah bekerja di instansi pemerintah tidak selalu berarti nama seseorang tercatat dalam database nasional. Demikian pula, dokumen yang dimiliki tenaga honorer perlu diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditentukan, terutama jika terdapat perbedaan antara data pribadi, riwayat kerja, dan catatan administrasi instansi.
Informasi mengenai pembukaan formasi, jadwal pendaftaran, persyaratan peserta, dan mekanisme seleksi CASN 2027 juga perlu ditunggu melalui pengumuman resmi Kementerian PANRB, BKN, serta instansi yang membuka kebutuhan pegawai. Tanpa ketentuan resmi tersebut, angka formasi, jadwal seleksi, dan klaim prioritas bagi honorer tertentu belum dapat dipastikan.
Perlu dipahami pula bahwa CASN merupakan istilah yang mencakup rekrutmen PNS dan PPPK. Keduanya memiliki mekanisme pengadaan, persyaratan, serta karakteristik status kepegawaian yang berbeda. Karena itu, peluang menjadi PNS tidak dapat disamakan dengan peluang memperoleh penempatan PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu.
Bagi honorer yang mengincar formasi PNS, pemenuhan persyaratan umum dan khusus tetap menjadi bagian penting dari proses seleksi.
Sementara itu, jalur PPPK memiliki ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Tidak semua pelamar dapat memilih jalur yang sama karena kelayakan peserta ditentukan oleh persyaratan yang berlaku.
Persoalan yang lebih mendasar adalah kepastian masa depan tenaga honorer yang telah lama menopang pelayanan publik. Banyak dari mereka menjalankan tugas administratif, mengajar, membantu pelayanan kesehatan, hingga mengurus berbagai layanan masyarakat.
Ketidakpastian status kepegawaian dapat berdampak pada perencanaan keuangan keluarga, jenjang karier, dan keberlanjutan pekerjaan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa penataan tenaga non-ASN berjalan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang jelas mengenai status data, peluang seleksi, mekanisme pengangkatan, serta penyelesaian bagi tenaga yang belum tertampung akan membantu mencegah kesalahpahaman di kalangan honorer.
Pengawasan juga diperlukan agar larangan pengangkatan honorer baru tidak diakali melalui perubahan nama jabatan atau mekanisme perekrutan yang mengaburkan status sebenarnya.
Baca Juga: Harga Bekasnya Saling Dekat, Pilih Honda Jazz atau Toyota Yaris?
Penegakan aturan harus berjalan seiring dengan upaya menyelesaikan persoalan tenaga yang sudah terlanjur bekerja di instansi pemerintah.
Pada akhirnya, perubahan sistem kepegawaian menuju CASN 2027 harus dilihat sebagai bagian dari penataan ASN secara menyeluruh, bukan sekadar pergantian istilah dari honorer menjadi PPPK. Pemerintah dituntut memberikan kepastian berdasarkan hukum, sementara calon pelamar perlu memilah informasi resmi dari klaim yang belum terbukti.
Bagi honorer database BKN, pencatatan resmi merupakan faktor penting dalam proses penataan, tetapi bukan tiket otomatis menjadi PNS atau PPPK. Bagi honorer non-database, tantangan administrasi dan akses terhadap skema penataan dapat lebih besar, sehingga pemeriksaan status dan pemantauan kebijakan resmi menjadi langkah yang tidak boleh diabaikan.
Dengan demikian, isu penghapusan status honorer menjelang CASN 2027 bukan hanya menyangkut perubahan status pekerjaan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, keadilan administrasi, dan keberlanjutan pelayanan publik.
Nasib setiap kelompok tenaga honorer pada akhirnya harus ditentukan berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku, bukan berdasarkan janji pengangkatan atau kabar yang belum memiliki dasar kebijakan yang jelas.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi