RADARSEMARANG.ID, Semarang - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10). Kabar tersebut menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terseret operasi antirasuah sepanjang 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku prihatin atas kabar Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terkena OTT. Ia pun meminta semua pihak menunggu keterangan resmi dari KPK karena belum ada pernyataan dari penyidik.
“Jadi gini, yang pertama saya sangat prihatin sekali kalau memang itu benar, karena ini belum ada pernyataan resmi dari KPK, dari penyidik. Tentu saya sangat prihatin dan prihatin dan prihatin sekali,” ujar Luthfi saat ditemui usai acara Gelar Karya Riset Pembangunan 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (15/10).
Baca Juga: Ahmad Luthfi Prihatin atas Dugaan OTT KPK terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo
Ia menegaskan, integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik merupakan tanggung jawab personal, bukan institusi. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun sesuai bukti yang ditemukan penyidik.
“Sering saya sampaikan bahwa integritas dalam langkah clear and good government adalah personal leadership. Artinya orang, bukan institusi, bukan bupati, bukan gubernur, bukan kepala dinas, tapi orang,” tegasnya.
Luthfi mengatakan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi dasar penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
Ia meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan yang diumumkan secara resmi oleh KPK. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kita tunggu hasil penyidikannya diumumkan secara resmi yang tentunya ini menjadi pelajaran yang berulang-ulang untuk kita untuk menciptakan clear and good government di wilayah kita,” ujarnya.
Terkait pelayanan publik di Klaten, Luthfi memastikan kegiatan pemerintahan tetap berjalan. Ia menyebut organisasi perangkat daerah (OPD), sekretaris daerah, dan wakil bupati masih dapat menjalankan tugasnya.
“Tetap berjalan, tidak ada lagi penegakan hukum yang mengganggu dari pelayanan-pelayanan kesehatan, mulai pelayanan daripada pemerintahan di wilayah kita. Banyak di situ namanya OPD jalan, Sekda ada, kemudian wakil bupati ada. Kalau nanti sudah ada penetapan ya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Masih ada wakilnya,” jelasnya.
Luthfi mengungkapkan bahwa wakil bupati Klaten baru dilantik tiga hari sebelumnya. Ia menilai proses penegakan hukum merupakan hal yang sudah biasa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Baru 3 hari yang lalu saya lantik itu wakilnya, sebenarnya ya biasa kalau penegakan hukum, sudah jamak dilakukan,” pungkasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi