RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kontribusi produksi pangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terhadap ketahanan pangan nasional terancam merosot tajam hingga tersisa 5 persen dalam 20 tahun ke depan. Padahal saat ini, Jateng merupakan penumpu pangan nasional dengan sumbangan mencapai 18 persen.
Senator DPD RI, Abdul Kholik, mengungkapka penurunan drastis ini dipicu oleh tiga faktor utama yang terus memburuk dalam lima tahun terakhir. Diantaranya adanya penyusutan lahan pertanian yang masif, krisis regenerasi petani, hingga krisisnya infrastruktur irigasi. Menurutnya bing kerok utama dari ancaman krisis ini adalah alih fungsi lahan pertanian yang terjadi secara masif.
"Kemampuan sumbangan Jawa Tengah terhadap produksi pangan ke nasional, hari ini ketahanan 18 persen atau kurang lebih 15-20 persen. Tapi 20 tahun lagi trennya itu akan tinggal lima persen. Apa faktornya? Satu, soal lahan pertanian yang terus berkurang," jelas Kholik dalam acara Seminar Nasional bertajuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional:Strategi dan Prospek Jawa Tengah sebagai Penyangga Pangan Nasional, di Kantor DPD RI, Rabu (14/10).
Data lima tahun terakhir menunjukkan, Jateng telah kehilangan 80 ribu hektare lahan produktif. Dari total 1,2 juta hektare lahan yang ada sebelumnya, kini luasnya menyusut tajam dan hanya menyisakan sekitar 900.000 hektare.
"Alih fungsi lahan terus berkurang, dalam lima tahun terakhir hampir 80 ribu hektare yang hilang," jelasnya.
Baca Juga: Sebelum Dikosongkan, Komisi B Minta Pemkot Semarang Lakukan Kajian di Gedung Pandanaran
Di tingkat daerah, Kabupaten Grobogan menjadi wilayah dengan angka alih fungsi lahan pertanian paling masif di Jateng. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi ini bertransformasi cepat menjadi kawasan industri dan perumahan.
Posisinya yang dekat dengan Ibu Kota Jawa Tengah membuat Kabupaten Grobogan kini beralih peran menjadi penyangga beban perluasan ekonomi Kota Semarang yang kian terbatas.
"Selain dekat dengan Semarang, wajar kalau kemudian banyak industri yang kemudian ke sana (Grobogan). Dia akan menjadi penyangga Semarang ini Grobogan, otomatis ketika Semarang terbatas, dia (investor) akan mengambil lahan sekitarnya, Grobogan salah satunya," bebernya.
Pihaknya pun berharap ada pembentukan provinsi daerah khusus pangan. Dengan demikian bisa mendorong wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela) menjadi daerah khusus selevel provinsi yang fokus pada ketahanan pangan.
"Konsepnya sementara adalah di wilayah selatan sebagai daerah khusus apa namanya penyandang pangan namanya Jawa Tengah bagian selatan Jasela atau Jawa Selatan," tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Widi Hartanto mengatakan, kondisi ketahanan pangan Jateng saat ini masih tergolong baik. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jateng 2026 tercatat 78,77 persen dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi ini posisinya dari tahun ke tahun makin baik meningkat ya dari tahun 2025, 2024, 2025 kita naik terus. Ini saya kira hal yang sangat baik dan ini dukungan dari semuanya baik dari hulu sampai ke hilir," ujarnya.
Meski demikian, Widi mengakui alih fungsi lahan menjadi persoalan yang perlu diantisipasi. Pengawasan terhadap lahan pertanian, termasuk lahan sawah yang dilindungi, harus terus dilakukan.
"Iya itu kondisi yang saat ini memang perlu kita antisipasi sebenarnya. Jadi upaya-upaya pengawasan terhadap alih fungsi lahan, terhadap lahan-lahan yang di lahan sawah yang dilindungi ini juga harus terus dilakukan," pungkasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi