RADARSEMARANG.ID, Semarang – Komisi VII DPR RI mendorong seluruh stakeholder keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang memperkuat tim penyelamatan di laut. Penguatan tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons ketika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat di perairan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono, saat melakukan kunjungan ke Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kamis (17/9/2026).
Politisi Partai Gerindra itu bertemu dengan sejumlah stakeholder keselamatan pelayaran, diantaranya KSOP, Pelindo, Basarnas, Polair, BMKG, serta operator pelayaran PT Dharma Lautan Utama (DLU).
"Saya sampaikan memang perlunya dari stakeholder keselamatan, yaitu mulai dari regulator, operator, karena ini pengaruhnya terhadap keselamatan ini, tergantung pada stakeholder ini," ungkap Bambang usai pertemuan tersebut kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (17/9).
Menurutnya, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Namun demikian, Bambang juga menyampaikan penumpang perlu memahami aturan, termasuk larangan membawa barang berbahaya maupun barang yang melebihi kapasitas angkut kapal.
"Jadi pentingnya edukasi kepada konsumen dan sebagainya agar tidak membawa barang berbahaya atau barang melebihi daripada kapasitas angkut daripada kapalnya dan lain-lain," katanya.
Selain itu, Bambang juga menilai tim penyelamat harus diperkuat, karena menjadi garda terakhir dalam menyelamatkan nyawa masyarakat ketika terjadi kecelakaan di laut.
"Tim penyelamat ini harus diperkuat, baik Coast Guard KPLP, Basarnas, keamanan laut dan sebagainya. Sehingga response time penyelamatan bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.
Bambang juga meminta nelayan mendapat ruang dalam sistem penyelamatan. Ia menilai nelayan selama ini memiliki peran besar dalam memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kapal, bahkan tanpa diminta.
"Saya bilang kepada Basarnas, coba kita lihat. Libatkan nelayan untuk menjadi tim penyelamat, karena sekarang ini mereka tidak diminta saja sudah melakukan itu," ungkapnya.
Bambang mencontohkan kecelakaan kapal feri di Ketapang-Gilimanuk. Menurut Bambang, sekitar 80 persen pihak yang memberikan pertolongan dalam kejadian tersebut merupakan nelayan.
Hal serupa, juga dalam musibah kecelakaan kapal Barcelona di Sulawesi Utara. Bambang menyebut, nelayan turut berperan besar dalam proses penyelamatan korban.
"Di Sulawesi Utara, kapal Barcelona, yang menolong hampir 100 persen nelayan. Karena itu Basarnas harus melibatkan nelayan tadi," tegasnya.
Guna mendukung sistem keselamatan tersebut, Bambang juga meminta pemerintah mempertahankan bahkan memperkuat anggaran bagi lembaga yang memiliki tugas keselamatan dan penyelamatan.
"Anggaran untuk keselamatan Basarnas, Coast Guard KPLP di bawah KSOP, BMKG, Polair jangan dikurangi. Mereka adalah garda terakhir dari penyelamatan nyawa, barang, uang dan publik," katanya.
Kesempatan itu, Bambang juga menyinggung regulasi keselamatan pelayaran yang diterapkan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, aturan keselamatan pelayaran di Indonesia selain mengacu pada regulasi nasional juga mengikuti standar internasional Safety of Life at Sea (SOLAS).
Bambang menyebut pengawasan terhadap keselamatan kapal melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
"Ini penting untuk memastikan keselamatan kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia," pungkasnya.
Sementara, dari pihak PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang memperketat pengawasan terhadap keselamatan pelayaran, terutama dalam proses pemuatan kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kelebihan muatan maupun penumpang yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kapal.
Manajer Cabang PT DLU Semarang, Herman Fajar, mengatakan, terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pengelola pelabuhan dalam memastikan aspek keselamatan terpenuhi sebelum kapal berlayar.
Menurutnya, pengawasan khusus dilakukan terhadap proses pemuatan kendaraan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kapal serta perhitungan stabilitas yang harus disesuaikan dengan berat muatan.
"Untuk keselamatan, kami sangat disupport dari pihak pemerintah dan fasilitas yang ada. Terutama karena kapal kami jenis Ro-Ro, sehingga perhitungan stabilitas dilakukan secara khusus, termasuk saat pemuatan," kata Herman.
Herman menjelaskan, juga melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan yang akan dimuat. Kendaraan dengan berat yang melebihi kemampuan ramp door maupun ketentuan kapal akan ditolak atau diturunkan dari daftar muatan.
"Kalau dari hasil timbangan lebih dari 60 ton, kami bongkar untuk mengurangi muatannya. Kemampuan kapasitas ramp door kami maksimal sekitar 50 ton untuk muatan tertentu," jelasnya.
Selain berat kendaraan, ketinggian muatan juga menjadi perhatian. Herman menyebut tinggi ramp door kapal rata-rata sekitar 3,8 hingga 4 meter, sehingga kendaraan yang akan masuk harus disesuaikan dengan batas ketinggian tersebut.
"Untuk tinggi, sekitar 4 sampai 4,2 meter, sementara tinggi ramp door kami rata-rata 3,8 sampai 4 meter. Jadi harus dipastikan tetap aman dari sisi tinggi muatan ketika masuk ke kapal," ujarnya.
Tak hanya kendaraan, pengawasan juga dilakukan terhadap jumlah penumpang. Herman mengatakan akses masuk ke terminal penumpang maupun kendaraan di Pelabuhan Tanjung Emas telah menggunakan sistem autogate.
Menurutnya, dengan sistem tersebut, penumpang maupun kendaraan tidak dapat masuk ke area keberangkatan tanpa melalui proses pemesanan dan pemeriksaan tiket resmi.
"Jadi tanpa booking atau tiket resmi, penumpang tidak bisa masuk. Jumlah penumpang juga harus sesuai dan sudah terintegrasi dengan sistem," katanya.
Herman menambahkan, proses check-in juga dilakukan dengan memastikan identitas penumpang sesuai dengan data pada tiket dan manifes. Penumpang harus menunjukkan identitas ketika melakukan check-in sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara data manifes dan orang yang berangkat.
"Yang melakukan check-in harus pelanggan atau penumpang itu sendiri dengan menunjukkan identitas. Jangan sampai ada manifes, tetapi orang yang berangkat tidak sesuai dengan identitas," tegasnya.
Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Emas, S. Joko, mengatakan terus melakukan perbaikan fasilitas dan sistem kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan di pelabuhan.
Selain itu, Joko menegaskan, Pelabuhan Tanjung Emas memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas logistik dan transportasi. Karena itu, pelayanan kepada pengguna jasa harus tetap dijaga, termasuk pada periode dengan mobilitas tinggi seperti Natal, Tahun Baru, dan Hari Raya.
"Yang penting bagi kami adalah bagaimana Tanjung Emas selalu siap melayani kegiatan kapal, bongkar muat, dan penumpang," katanya.
Ia menambahkan, evaluasi fasilitas dilakukan secara berkala. Setiap temuan di lapangan yang dinilai kurang baik akan segera ditindaklanjuti agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Ke depan, Pelindo berharap dukungan dari berbagai pihak dapat memperkuat pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas. Selain pelayanan penumpang, pihaknya juga memiliki rencana pengembangan untuk mendukung aktivitas general cargo dan komoditas seperti batu bara serta pasir.
"Kami ingin Tanjung Emas menjadi pelabuhan yang benar-benar baik dan mampu mendukung berbagai kegiatan, baik penumpang maupun general cargo," pungkasnya.
Editor : Miftahul A’la