RADARSEMARANG.ID, Tegal - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan agar Tegal Business Forum 2026 tidak berhenti sebagai ajang seremonial. Ia menegaskan forum bisnis harus menghasilkan kesepakatan nyata berupa investasi, kerja sama, hingga pembukaan lapangan kerja yang dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat.
“Business forum harus berorientasi pada hasil, jangan hanya orientasi kegiatan. Harus ada yang dijual kepada pelaku usaha, kemudian ada MoU atau kerja sama, sehingga hasilnya jelas dan dapat diukur,” kata Luthfi saat membuka Tegal Business Forum 2026 di Shangri-la Land Convention Hall, Kota Tegal, Selasa (21/7/2026).
Menurut Luthfi, di tengah tekanan ekonomi global dan keterbatasan fiskal pemerintah, daerah tidak lagi bisa mengandalkan APBD sebagai motor utama pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan investasi baru melalui promosi potensi daerah dan kemudahan berusaha.
Ia mengungkapkan, APBD Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 23 triliun harus dibagi untuk memenuhi berbagai kebutuhan di 35 kabupaten/kota, mulai dari pelayanan dasar hingga pembangunan infrastruktur. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
“Di tengah geopolitik dunia dan keterbatasan fiskal, pejabat publik harus kreatif mencari sumber pertumbuhan baru. Caranya dengan menumbuhkan ekonomi baru di wilayah melalui investasi dan kolaborasi,” ujarnya.
Luthfi juga meminta setiap kepala daerah bertransformasi menjadi “marketing manager” bagi wilayahnya. Menurutnya, bupati dan wali kota harus mampu menawarkan potensi daerah, memberikan kepastian kepada investor, sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan investasi.
Ia menilai Kota Tegal memiliki modal kuat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantura bagian barat. Potensi sektor maritim, perdagangan, jasa, kuliner, hingga kewirausahaan perlu dikemas menjadi peluang investasi yang menarik bagi pelaku usaha.
Konsep tersebut, lanjutnya, sejalan dengan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap wilayah eks-karesidenan agar saling terhubung dan memperkuat perekonomian regional.
Optimisme itu didukung capaian investasi Jawa Tengah yang terus meningkat. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp 110,64 triliun dengan penyerapan lebih dari 418 ribu tenaga kerja. Sementara pada Triwulan I 2026, investasi kembali mencapai Rp 23,02 triliun dengan penyerapan sekitar 92 ribu tenaga kerja, disertai pertumbuhan ekonomi 5,89 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,61 persen.
Kota Tegal pun menunjukkan tren positif. Pada 2025, realisasi investasinya mencapai Rp791,67 miliar atau 132 persen dari target. Memasuki Triwulan I 2026, Kota Tegal kembali masuk dalam 10 besar daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah.
Meski demikian, Luthfi menegaskan keberhasilan investasi tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar. Dampaknya harus dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai sekitar 4,9 juta di Jawa Tengah.
Karena itu, ia meminta Bank Jateng memperluas peran sebagai penggerak pembiayaan sektor produktif, tidak hanya bergantung pada transaksi pemerintah, tetapi juga aktif melayani dunia usaha dan sektor swasta.
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widyatmoko, mengatakan, Tegal Business Forum merupakan implementasi arahan Gubernur agar Bank Jateng semakin dekat dengan pelaku usaha.
“Kami ingin memperluas layanan kepada dunia usaha dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Tengah. Dana yang dihimpun juga kami salurkan kepada sektor produktif, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga komersial,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengatakan, forum tersebut diikuti sekitar 100 pengusaha besar, 100 pelaku usaha kuliner, restoran, kafe, dan lounge, serta perwakilan sekitar 20 perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Melalui forum bertema “Amazing Tegal, Amazing Investment, and Amazing Service” itu, Pemerintah Kota Tegal berharap semakin banyak aset dan lahan strategis yang dapat dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru, sekaligus menarik investasi di sektor perdagangan, jasa, perhotelan, kuliner, dan fasilitas publik.
Dengan penekanan pada hasil yang konkret, Luthfi ingin setiap forum investasi tidak lagi diukur dari kemegahan penyelenggaraannya, melainkan dari besarnya investasi yang masuk, jumlah lapangan kerja yang tercipta, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Baskoro Septiadi