RADARSEMARANG.ID, Semarang – Penguatan kapasitas pengelolaan desa wisata di Jawa Tengah perlu dilakukan melalui pendampingan yang berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, pengembangan desa wisata tidak cukup hanya membangun destinasi.
“Lebih dari itu juga harus dibarengi dengan tata kelola yang baik agar mampu berkembang dari desa rintisan menjadi desa wisata mandiri, untuk kemudian menjadi maju,” ungkapnya.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Pemprov Jateng menargetkan pengembangan 1.000 desa wisata. Hal tersebut berkaitan dengan tema pembangunan Jateng 2027, yakni Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi.
“Tentu kita menyambut baik akan hal ini. Harapannya, mampu menumbuhkan pusat ekonomi baru dan membuka lapangan kerja serta mendayagunakan potensi desa,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Meski demikian, kata Kakung, sapaan akrab Sarif, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh desa wisata tersebut memiliki kemampuan manajerial yang memadai sehingga mampu bertahan dan terus berkembang.
“Karena itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem klasifikasi desa wisata sehingga pendampingan dapat diberikan secara tepat sasaran,” katanya.
Sejauh ini, kata Kakung, Jateng sudah memiliki ratusan desa wisata. Dari jumlah itu, baru di angka puluhan yang telah berstatus maju.
“Yang masih rintisan atau pemula perlu banyak pendampingan pemerintah supaya bisa naik kelas. Sementara yang sudah mandiri tentu bisa lebih dilepas,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung sendiri mengingingkan, Jateng memiliki posisi kuat sebagai daerah unggulan destinasi wisata yang maju dan berkelanjutan dengan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat desa.
“Ini juga akan menguatkan kemandirian daerah. Sehingga ke depan tidak hanya bertumpu pada dana pusat, tetapi terus berinovasi mengungkit ekonomi melalui sektor kreatif,” tandasnya.
Editor : Miftahul A’la