RADARSEMARANG.ID, Dalam sebuah perkembangan politik yang mengejutkan, kelompok Hamas secara resmi membubarkan badan pemerintahannya di Jalur Gaza pada Senin, 6 Juli 2026.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ismail al-Thawabta, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, dan membuka jalan bagi transisi kekuasaan sipil ke tangan teknokrat Palestina.
Apa yang Terjadi?
Menurut pernyataan resmi Hamas, Ketua Komite Darurat Pemerintah Mohammed al-Farra telah mengajukan pengunduran diri.
Komite yang selama hampir dua dekade mengelola administrasi Gaza sejak Hamas merebut kendali dari Fatah pada 2007 ini kini dibubarkan.
Tujuannya adalah memfasilitasi penyerahan kekuasaan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Baca Juga: Dari Mogok Iklim ke Laut Gaza: Greta Thunberg Hadapi Komando Israel di Freedom Flotilla
Hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap bekerja untuk menjaga kelangsungan layanan publik selama masa transisi.
Peran Board of Peace Bentukan Trump
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari rencana gencatan senjata dan perdamaian pasca-perang Gaza.
Board of Peace bertugas mengawasi NCAG, komite teknokrat independen yang dibentuk awal 2026 untuk mengelola administrasi sipil, rekonstruksi, dan pelayanan sehari-hari di Gaza.
Ali Shaath, Ketua NCAG, menyambut baik pengumuman Hamas dan menyatakan pihaknya siap mengambil alih tanggung jawab nasional segera setelah sumber daya dan dukungan tersedia.
Alasan Pembubaran
Pembubaran ini terjadi di tengah upaya implementasi fase kedua rencana perdamaian yang didukung AS.
Hamas menyatakan langkah ini menunjukkan keseriusan mereka untuk menyerahkan administrasi sipil, meski kelompok tersebut kemungkinan besar tetap mempertahankan pengaruh di bidang keamanan dan militer.
Sementara itu, Israel disebutkan masih ragu dan menyebut pengumuman ini sebagai "taktik" karena isu demiliterisasi dan akses senjata Hamas belum terselesaikan.
Di sisi lain, PBB dan Board of Peace melihat ini sebagai peluang positif untuk stabilitas jangka panjang di Gaza.
Baca Juga: Geger! Mantan PM Turki Usulkan Gaza Jadi Bagian Turki, Respons terhadap Rencana Trump
Dampak ke Depan
- Bagi Palestina: Transisi ini diharapkan membawa tata kelola yang lebih baik dan rekonstruksi pasca-konflik.
- Bagi Hamas: Langkah ini bisa mengurangi tekanan internasional sambil mempertahankan basis dukungan.
- Bagi Israel dan AS: Fokus kini pada apakah NCAG bisa benar-benar beroperasi di lapangan.
Perkembangan ini masih terus dipantau karena banyak pihak yang skeptis apakah transisi kekuasaan ini akan berjalan mulus mengingat kompleksitas situasi di lapangan. (tas)
Editor : Tasropi