RADARSEMARANG.ID, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendorong Pemprov segera melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh aset milik pemerintah memiliki administrasi yang tertata. Selain itu juga dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dorongan itu mengemuka menyusul pernyataan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang mengungkapkan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah terus mengalami kerugian. DPRD menilai, pembenahan pengelolaan aset harus dimulai dari pendataan yang akurat sebelum menentukan langkah pengembangan.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Tietha Ernawati Suwarto mengatakan, saat ini Komisi A bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang menginisiasi inventarisasi aset milik Pemprov Jateng.
"Jadi aset provinsi itu kan banyak. Nah, seperti yang kita tahu sebetulnya yang namanya administrasi aset itu kan penting. Kita dari Komisi A terutama dengan BPKAD itu sedang menginisiasi untuk inventarisasi aset," ujar Tietha saat ditemui di Gedung Merah Putih.
Baca Juga: Rekor Nasional! Jateng Terdepan Lindungi Aset Umat, 73 Persen Tanah Wakaf Sudah Bersertifikat
Menurut Tietha, pendataan tersebut sangat penting. Sebab banyak aset yang beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Terutama setelah pengelolaan SMA, SMK, dan SLB yang dialihkan ke Pemprov Jateng. Seluruh aset tersebut perlu didata kembali agar status administrasi maupun potensi pemanfaatannya benar-benar jelas.
"Sebetulnya aset-asetnya itu perlu kita data kembali. Apakah aset itu kemudian nanti ke depan bisa lebih dimanfaarkan atau enggak," bebernya.
Pihaknya menilai Jawa Tengah memiliki aset dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan pengelolaan yang matang. Selain administrasi yang tertib, pemerintah juga perlu menghitung kebutuhan pemeliharaan, penyusutan aset, hingga perbaikan agar aset daerah tetap produktif.
"Ke depan mudah-mudahan baik dari Komisi A maupun DPRD kerjasama dengan pemerintah provinsi kita, selain administrasi aset kita juga menghitung kira-kira nanti yang butuh perawatan apa, ke depan yang butuh penyusutannya berapa, dan apa yang harus diperbaiki. Karena itu kalau untuk untuk mbenerin (renovasi aset) itu kan enggak murah ya, itu harus diinventarisasi kembali," tegasnya.
Ia menambahkan, kepemilikan aset harus dibarengi dengan strategi pemanfaatan yang maksimal. Dengan demikian, mampu memberikan manfaat bagi daerah.
"Jadi kita punya aset, kkta punya lahan, punya bangunan, adalah bagaimaana caranya kita untuk memaksimalkan," akunya.
Terkait kondisi PRPP, Tietha menyebut DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari formulasi terbaik dalam pengelolaan BUMD tersebut. Menurutnya, kebijakan setiap kepala daerah memiliki pendekatan yang berbeda sehingga diperlukan komunikasi yang intensif.
Pihaknya pun berharap ke depan terjalin sinergi antara DPRD dan Pemprov Jateng dalam mengelola PRPP maupun aset daerah lainnya. Menurutnya, pengembangan aset tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
"Nanti Insyaallah mudah-mudahan ke depan ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi untuk pengelolaan PRPP ke depan," tandasnya.
Editor : Miftahul A’la