RADARSEMARANG.ID, Pengamat politik Rocky Gerung menjelaskan alasan ia tidak mengkritik Presiden Prabowo Subianto dengan cara yang sama seperti dulu mengkritik Joko Widodo.
Menurutnya, kritik harus berdasarkan kebijakan, bukan sekadar emosi.Dalam sebuah diskusi publik, Rocky mengatakan ia siap mengkritik Prabowo jika ada kebijakan yang bermasalah, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dianggap menghamburkan uang negara dan utang kereta cepat yang akan dibayar hingga puluhan tahun ke depan.
“Kalau mau kritik Prabowo sama seperti kritik Jokowi, ya kritik kebijakannya,” tegas Rocky. Ia menekankan bahwa Prabowo baru memasuki periode pertama, sementara kritiknya terhadap Jokowi dilakukan di periode kedua.Rocky juga mengkritik pola berpikir sebagian aktivis yang menuntut kritik serupa tanpa memahami konteks waktu dan substansi kebijakan.
Baca Juga: Rocky Gerung Dukung MBG dan Koperasi karena Konstitusi, Tapi Akui Ada Korupsi
Mahasiswa Rawan Ditunggangi Fasisme jika Tanpa Ideologi
Rocky Gerung mengingatkan bahaya gerakan sosial, termasuk gerakan mahasiswa, yang tidak didasari gagasan dan ideologi yang kuat. Ia menyebut gerakan seperti itu bisa “ditunggangi” oleh kekuatan fasisme atau otoritarianisme.
Dalam bedah buku Marhaenisme, Rocky menyoroti pentingnya pedagogi (pendidikan politik) dibandingkan demagogi (agitasi emosional).
Baca Juga: Pohon Tumbang Timpa Truk Trailer di Jalur Pantura Pati–Juana, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat
Ia mencontohkan bahwa marah tanpa arah hanya akan menghasilkan kekacauan, bukan perubahan yang bermakna.
“Bahayanya tokoh-tokoh yang mulai muncul, mereka riding the tidal wave of stupidity, menunggangi arus pasang kedunguan,” ujar Rocky Gerung.
Ia menekankan perlunya ruang diskusi yang rasional dan berbasis gagasan, bukan sekadar emosi sesaat.
Bela Program MBG dan Koperasi
Rocky Gerung menegaskan bahwa dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi bukan karena membela pemerintah, melainkan karena merupakan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Saya memihak pada konstitusi, bukan pada pemerintah,” katanya tegas.
Rocky membedakan antara konsep yang tertulis dalam konstitusi dengan pelaksanaan program di lapangan. Ia menyatakan kritik tetap boleh disampaikan jika ditemukan penyimpangan, seperti praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Rocky dalam diskusi publik bertajuk “Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z” di Surabaya. (tas)
Editor : Tasropi