RADARSEMARANG.ID, Purwokerto – Jawa Tengah tetap jadi penyangga pangan nasional. Data BPS Provinsi Jateng mencatat produksi padi 2024 sebesar 8,89 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 5,11 juta ton beras, menempatkan Jateng peringkat ke-2 nasional setelah Jawa Timur. Proyeksi Kementerian Pertanian 2025 naik menjadi 9,30 juta ton GKG, atau tumbuh 4,64% dibanding 2024.
Meski surplus di level provinsi, Wakil DPRD Jawa Tengah Setya Ari Nugroho menilai tantangan ketahanan pangan di lapangan perlu dijawab dengan program konkret. Dalam perbincangan melalui sambungan telpon seluler Rabu, (16/06/2026), Ia mengusulkan 3 program prioritas yang fokus pada infrastruktur dasar pertanian dan perikanan di wilayah selatan Jateng.
“Jateng surplus 9 juta ton itu catatan baik. Tugas kita sekarang pastikan petani dan nelayan Banyumas-Cilacap juga merasakan manfaatnya. Yang paling krusial dan bisa langsung dikerjakan: air, tempat simpan hasil, dan kepastian pasar,” tegas Ari .
3 Gagasan Program Terukur : 1. Revitalisasi Irigasi Mikro
Mengusulkan perbaikan saluran irigasi tersier untuk mendukung stabilitas tanam. Usulan ini merespons data BPS Jateng yang mencatat luas panen padi 2024 turun 5,36% menjadi 1,55 juta hektare dibanding 2023, meski produksi akhir tahun naik karena lonjakan tanam Juni-Agustus 2024. Target usulan: pemetaan dan perbaikan bertahap infrastruktur irigasi tingkat usaha tani.
2. Pembangunan Lumbung Pangan Desa + Cold Storage
Mendorong tiap kecamatan di Banyumas-Cilacap punya fasilitas penyimpanan gabah dan hasil perikanan/pertanian. Tujuannya mengurangi susut pascapanen dan memberi petani/nelayan ruang waktu untuk jual saat harga bagus. 3. Fasilitasi Kemitraan Petani-Nelayan dengan Industri & Ritel
Mengusulkan Pemprov Jateng memfasilitasi kontrak jual-beli langsung antara kelompok tani/nelayan dengan pabrik, cold storage, dan ritel modern. Tujuannya memotong rantai distribusi agar harga di petani lebih stabil.
Setya Ari menegaskan 3 usulan ini akan ia kawal dalam pembahasan APBD Jateng 2026 agar alokasi untuk infrastruktur pertanian wilayah selatan mendapat porsi lebih besar.
“Branding Jateng sebagai lumbung pangan harus dibarengi kerja nyata di lapangan. Kalau irigasi lancar, hasil panen ketampung, jualnya nggak lewat tengkulak, itu baru ketahanan pangan yang dirasakan rakyat,” pungkasnya.
Editor : Miftahul A’la