RADARSEMARANG.ID, Semarang – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dinilai masih membutuhkan penyempurnaan desain kebijakan.
Sejumlah kalangan akademisi mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan pemerintah, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta kesesuaian dengan kondisi riil di desa.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro, Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.S., menilai tujuan program tersebut pada dasarnya positif karena berupaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan yang terlalu cepat berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak dibarengi perencanaan yang matang.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan sebelum program dijalankan secara masif di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Polda Jateng Bentuk Tim Reaksi Cepat di Enam Wilayah, Fokus Tekan Kejahatan Jalanan dan 3C
"Idenya bagus, tetapi desain kebijakannya perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa. Kalau memang menjadi prioritas pemerintah, menurut saya masih belum terlambat untuk dilakukan desain ulang," ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Target 80 Ribu Koperasi Dinilai Terlalu Ambisius
Salah satu catatan yang disampaikan Sugiyanto adalah target pembentukan sekitar 80 ribu koperasi dalam waktu relatif singkat.
Menurutnya, koperasi bukan sekadar lembaga administratif, melainkan organisasi bisnis yang membutuhkan kemampuan manajemen, kepemimpinan, serta proses pembelajaran yang tidak bisa dibangun secara instan.
Ia menilai setiap koperasi pada dasarnya merupakan entitas usaha baru yang memiliki tantangan serupa dengan perusahaan rintisan atau startup.
"Risiko kegagalan usaha baru selalu tinggi. Karena itu perlu ada proses pendampingan dan penguatan kapasitas sebelum dilakukan ekspansi besar-besaran," katanya.
Menurutnya, pendekatan berbasis target kuantitatif berisiko mengabaikan aspek kualitas kelembagaan yang justru menjadi faktor utama keberhasilan koperasi dalam jangka panjang.
Baca Juga: 100 Dapur MBG di Jawa Tengah Ditutup Sementara, Masalah IPAL Jadi Sorotan Evaluasi Program
Usulkan Model Percontohan Sebelum Diperluas
Sebagai alternatif, Sugiyanto menyarankan pemerintah menerapkan skema pilot project atau proyek percontohan terlebih dahulu.
Misalnya dengan membentuk satu koperasi yang benar-benar kuat di setiap kecamatan sebelum diperluas ke wilayah lain.
Model tersebut dinilai lebih realistis karena memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai tantangan yang muncul selama implementasi.
Koperasi yang berhasil kemudian dapat menjadi pusat pembelajaran dan pendampingan bagi desa-desa lain yang akan mengembangkan program serupa.
"Kalau sudah terbukti berhasil, koperasi tersebut bisa menjadi mentor bagi koperasi lain di sekitarnya," ujarnya.
Potensi Tumpang Tindih dengan BUMDes
Selain persoalan manajemen, Sugiyanto juga menyoroti kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini telah lebih dahulu berkembang di banyak daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci hubungan kelembagaan, pembagian peran, dan model bisnis antara kedua entitas tersebut agar tidak menimbulkan persaingan yang justru merugikan masyarakat desa.
Ia mengingatkan bahwa banyak BUMDes membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat kemandirian usaha tertentu.
"Jangan sampai lembaga yang sudah dibangun dan berkembang selama bertahun-tahun justru kehilangan ruang karena hadirnya program baru," katanya.
Baca Juga: Puluhan Dapur MBG Berhenti Beroperasi, Pemprov Jateng Tunggu Keputusan Pusat
Risiko Konflik dan Pemanfaatan Dana Desa
Sugiyanto juga mengingatkan pentingnya menjaga pemerataan manfaat program di tingkat desa. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang adil dan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Ia menilai persoalan tata kelola menjadi faktor penting karena menyangkut penggunaan dana publik yang berasal dari desa.
Selain itu, ia memperkirakan kebutuhan pembiayaan koperasi dapat menyerap porsi yang cukup besar dari dana desa. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi ruang fiskal pemerintah desa untuk program pembangunan lainnya apabila tidak direncanakan secara hati-hati.
Menurutnya, risiko yang perlu diperhitungkan bukan hanya kegagalan usaha, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap aset-aset yang dibangun menggunakan dana masyarakat.
Evaluasi Dinilai Penting untuk Menjamin Keberhasilan Program
Sugiyanto menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan bentuk penolakan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih.
Sebaliknya, ia berharap pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka agar tujuan memperkuat ekonomi desa dapat tercapai secara berkelanjutan.
Menurutnya, desain kebijakan yang matang, uji coba terbatas, serta penguatan kapasitas pengelola akan memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar dibanding pelaksanaan secara serentak dalam skala nasional.
"Saya ingin program ini berhasil. Karena itu evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perlu dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa," tandasnya.
Editor : Baskoro Septiadi