RADARSEMARANG.ID – Belakangan ini media sosial kembali diramaikan dengan beredarnya poster yang mengklaim bahwa pendaftaran CPNS 2026 sudah resmi dibuka. Informasi tersebut menyebar cepat melalui Facebook, WhatsApp, TikTok, hingga grup Telegram.
Bahkan, sejumlah unggahan menyertakan tautan pendaftaran yang diklaim bisa langsung digunakan calon pelamar untuk membuat akun dan mengirim lamaran.
Fenomena seperti ini bukan pertama kali terjadi menjelang rekrutmen aparatur sipil negara. Tingginya minat masyarakat terhadap seleksi CPNS membuat informasi apa pun yang berkaitan dengan lowongan ASN sangat mudah viral.
Sayangnya, kondisi tersebut juga dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks dan menjebak masyarakat melalui tautan palsu.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya angkat bicara terkait ramainya poster pembukaan CPNS 2026 yang beredar di internet. Melalui laman resminya, BKN memastikan informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi pemerintah.
Baca Juga: Kalender Jawa Juni 2026 Lengkap dengan Weton dan Neptu, Cek Pasaran Hari hingga Awal Bulan Sura 1
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang mengatasnamakan seleksi ASN.
Pernyataan itu disampaikan setelah muncul poster viral yang mengarahkan masyarakat untuk membuka link tertentu demi melakukan pendaftaran CPNS 2026.
Menurut BKN, poster tersebut memiliki banyak kejanggalan yang sebenarnya bisa dikenali dengan mudah jika masyarakat lebih teliti. Salah satu ciri paling mencolok adalah penggunaan tautan yang tidak memakai domain resmi pemerintah.
Selain itu, narasi yang digunakan cenderung provokatif dan mendesak calon pelamar agar segera mengklik link sebelum kuota penuh atau pendaftaran ditutup.
Padahal, pola seperti itu justru sering digunakan dalam berbagai modus penipuan digital. Pelaku biasanya memanfaatkan rasa panik dan antusiasme korban agar tidak sempat melakukan pengecekan informasi lebih lanjut.
“Poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu,” kata Wisudo seperti dikutip dari laman resmi BKN.
Hoaks CPNS sebenarnya memiliki pola yang hampir sama setiap tahun. Bedanya, kini penyebarannya jauh lebih masif karena media sosial memungkinkan informasi palsu menyebar dalam hitungan menit. Banyak masyarakat langsung percaya hanya karena melihat desain poster yang tampak resmi lengkap dengan logo instansi pemerintah.
Padahal, tampilan profesional bukan jaminan informasi tersebut benar. Saat ini siapa pun bisa membuat desain menyerupai pengumuman resmi hanya dengan aplikasi sederhana.
Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya melihat visual poster, tetapi juga harus memeriksa sumber informasi dan alamat situs yang digunakan.
Sampai sekarang pemerintah belum mengumumkan pembukaan resmi seleksi CPNS 2026. Artinya, seluruh informasi yang menyebut pendaftaran sudah dibuka patut dicurigai.
BKN menegaskan bahwa setiap pengumuman resmi terkait seleksi ASN nantinya akan disampaikan melalui kanal pemerintah yang dapat diverifikasi publik.
Masyarakat disarankan hanya memantau informasi dari website resmi BKN, portal SSCASN, media sosial resmi instansi pemerintah, dan pengumuman kementerian terkait.
Jika informasi tidak muncul di kanal resmi tersebut, besar kemungkinan kabar itu palsu atau belum dapat dipastikan kebenarannya.
Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap profesi ASN, munculnya hoaks CPNS bukan sekadar persoalan informasi menyesatkan. Ada risiko yang jauh lebih berbahaya, yakni pencurian data pribadi.
Banyak tautan palsu yang mengatasnamakan CPNS sebenarnya dibuat untuk mengumpulkan data penting milik korban. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, alamat email, password, hingga kode OTP bisa dicuri jika masyarakat sembarangan mengisi formulir di situs tidak resmi.
Dalam beberapa kasus, data tersebut kemudian digunakan untuk tindak penipuan lain seperti pembobolan akun, penyalahgunaan identitas, pinjaman online ilegal, hingga pencurian akses mobile banking. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa ancaman hoaks CPNS bukan hanya soal gagal mendaftar, tetapi juga menyangkut keamanan identitas digital.
Kesadaran literasi digital menjadi sangat penting di era sekarang. Banyak orang masih mudah percaya pada informasi viral tanpa melakukan verifikasi sederhana.
Padahal, langkah pengecekan sebenarnya cukup mudah dilakukan, misalnya dengan memastikan domain website menggunakan akhiran resmi pemerintah seperti “go.id” atau “ac.id”.
Selain itu, masyarakat juga perlu mewaspadai situs yang meminta data terlalu detail sejak awal. Dalam proses resmi pendaftaran CPNS, pemerintah memiliki tahapan yang jelas dan transparan. Tidak ada proses yang meminta transfer uang, pembayaran administrasi, atau pengiriman data sensitif melalui chat pribadi.
Wisudo juga mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Menurutnya, penyebaran hoaks hanya akan memperbesar potensi korban baru.
“BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN. Jangan sampai keinginan menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan membagikannya,” ujarnya.
Peringatan tersebut menjadi semakin relevan karena antusiasme masyarakat terhadap CPNS memang selalu tinggi setiap tahun. Status ASN masih dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan karena menawarkan stabilitas karier, gaji tetap, tunjangan, hingga jaminan pensiun.
Tingginya minat itu membuat banyak calon pelamar rela berburu informasi sejak jauh hari sebelum pengumuman resmi dibuka. Sayangnya, kondisi tersebut sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk menyebarkan informasi palsu demi keuntungan pribadi.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa seluruh proses pendaftaran seleksi ASN hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN yang dikelola pemerintah. Portal ini menjadi satu-satunya pintu resmi untuk membuat akun, memilih formasi, mengunggah dokumen, hingga memantau tahapan seleksi.
Baca Juga: Update Terbaru Bansos PKH dan BPNT 2026, Status KPM Berubah dari Gagal Rekening ke SPM dan Siap Cair
Karena itu, jika menemukan situs lain yang mengaku sebagai halaman pendaftaran CPNS, masyarakat sebaiknya langsung waspada. Terlebih jika situs tersebut meminta pembayaran tertentu atau menawarkan jalur cepat lolos seleksi.
Pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran CPNS melalui aplikasi pesan instan, grup media sosial, ataupun link tidak resmi yang disebarkan sembarangan. Semua tahapan dilakukan secara terpusat melalui sistem SSCASN demi menjaga transparansi dan keamanan data pelamar.
Meski CPNS 2026 belum resmi dibuka, tidak ada salahnya masyarakat mulai memahami tahapan pembuatan akun SSCASN sejak sekarang. Persiapan lebih awal justru dapat membantu calon pelamar agar tidak panik ketika pendaftaran resmi diumumkan nanti.
Secara umum, proses pembuatan akun SSCASN dimulai dengan mengakses portal resmi SSCASN lalu memilih menu pendaftaran akun. Setelah itu pelamar diminta memasukkan data diri sesuai KTP dan kartu keluarga seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir.
Selanjutnya pelamar perlu memasukkan nomor telepon aktif dan alamat email yang masih digunakan. Data tersebut penting karena akan dipakai dalam proses verifikasi dan pengiriman informasi seleksi.
Tahapan berikutnya adalah mengunggah scan KTP dan foto swafoto sesuai ketentuan sistem. Setelah semua data terisi, pelamar diminta membuat password akun dan pertanyaan keamanan sebelum menyelesaikan proses registrasi.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh data sudah benar sebelum akun dibuat. Kesalahan kecil seperti typo nama, nomor identitas, atau email bisa menimbulkan masalah pada tahap seleksi berikutnya.
Selain itu, calon pelamar juga sebaiknya mulai menyiapkan dokumen penting jauh-jauh hari seperti ijazah, transkrip nilai, pas foto, hingga dokumen pendukung lainnya dalam format digital. Persiapan lebih awal akan membantu proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan minim kesalahan.
Maraknya hoaks CPNS 2026 juga menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu semakin cerdas dalam menghadapi banjir informasi digital. Tidak semua informasi yang viral otomatis benar. Dalam konteks rekrutmen ASN, sumber resmi tetap menjadi acuan utama yang wajib dipercaya.
Jika menemukan informasi mencurigakan, masyarakat sebaiknya tidak langsung membagikannya. Luangkan waktu beberapa menit untuk memeriksa sumber, mengecek website resmi pemerintah, atau membandingkan informasi dengan akun media sosial resmi instansi terkait.
Langkah sederhana tersebut bisa membantu mencegah penyebaran hoaks sekaligus melindungi diri dari risiko penipuan digital yang semakin canggih. Jangan sampai keinginan menjadi ASN justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencuri data pribadi atau melakukan penipuan berkedok rekrutmen CPNS.
Untuk saat ini, masyarakat diminta bersabar menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait seleksi CPNS 2026. Jika nantinya pendaftaran benar-benar dibuka, informasi tersebut pasti diumumkan secara luas melalui kanal resmi dan dapat diakses publik dengan mudah.
Sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah, masyarakat sebaiknya tetap berhati-hati terhadap segala bentuk poster, link, atau pesan berantai yang mengatasnamakan pembukaan CPNS 2026. Di era digital seperti sekarang, kewaspadaan menjadi benteng utama agar tidak menjadi korban hoaks maupun pencurian data pribadi.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi