RADARSEMARANG.ID, Semarang - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi ancaman rob dan penurunan muka tanah di kawasan pesisir, termasuk di Semarang dan Pantai Utara Jawa.
Hal itu disampaikan Jumhur saat menjadi pembicara dalam Stadium General "Giant Sea Wall sebagai Solusi Strategis Penanggulangan Abrasi dan Banjir Rob di Pantai Utara Jawa Tengah" di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Menurutnya, keberhasilan proyek strategis nasional tersebut sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dan industri dalam mengelola sumber daya air.
Baca Juga: Etape Penerbitan SKTP Mei 2026 Sampai Penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru
"Giant Sea Wall memang menjadi program strategis nasional, tetapi itu bukan satu-satunya solusi. Kalau perilaku kita di daratan tidak berubah, seperti terus mengambil air tanah secara berlebihan, maka penurunan muka tanah akan terus terjadi. Bahkan bukan tidak mungkin Giant Sea Wall juga ikut tenggelam di masa depan," ujar Jumhur, Selasa (2/6/2026).
Ia menekankan persoalan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru mengenai water farming. Konsep itu berupa pengelolaan air yang mewajibkan pihak yang mengambil air tanah untuk
mengembalikan cadangan air ke lingkungan.
"Prinsipnya sederhana, kalau mengambil air harus ada upaya mengembalikan air. Di banyak negara maju hal ini sudah diterapkan. Kita akan membuat aturan agar industri yang mengambil air tanah memiliki kewajiban melakukan water farming," katanya.
Menurut Jumhur, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan biopori, embung, danau buatan, hingga penghijauan yang mampu meningkatkan resapan air.
Ke depan, Kementerian Lingkungan Hidup bersama pemerintah daerah nantinya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaannya.
"Aturan itu tentu akan disertai mekanisme pengawasan dan sanksi. Yang penting bukan sekadar membayar denda karena mengambil air tanah, tetapi bagaimana mereka ikut menjaga keberlanjutan sumber air di wilayahnya," jelasnya.
Ia menambahkan, eksploitasi air tanah menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang dan wilayah pesisir lainnya. Karena itu, kebijakan water farming dinilai mendesak untuk diterapkan, terutama bagi sektor industri yang menggunakan air tanah dalam jumlah besar.
Selain membahas Giant Sea Wall, Jumhur juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam setiap pembangunan infrastruktur besar. Menurutnya, proyek strategis harus diiringi dengan persiapan sosial agar masyarakat yang terdampak justru memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Menteri Jumhur juga manggapi kekhawatiran nelayan terkait potensi berkurangnya hasil tangkapan ikan akibat pembangunan Giant Sea Wall. Dirinya menilai pemerintah harus menyiapkan program pendampingan dan peningkatan kapasitas nelayan.
Baca Juga: Seleksi 8.000 Bakal Calon Guru Sekolah Rakyat dan Tenaga Pendidikan 2026
"Kalau ada dampak terhadap nelayan, maka yang harus dilakukan adalah memastikan mereka mendapatkan manfaat yang lebih baik, misalnya melalui pelatihan, penyediaan kapal yang lebih besar, dan akses menangkap ikan misalnya 30 kilo meter hingga ke perairan lepas. Itu yang saya sebut sebagai social preparation atau persiapan sosial," ujarnya.
Jumhur juga mengungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan lahan sekitar 200 hektare untuk program penanaman mangrove di wilayah Jawa Tengah, termasuk kawasan Semarang dan sekitarnya. Program tersebut diharapkan dapat melibatkan kampus-kampus yang berada di wilayah pesisir sebagai pusat riset dan edukasi lingkungan.
"Unissula dan kampus-kampus pesisir lainnya bisa menjadi laboratorium sosial dan lingkungan untuk mendukung keberhasilan pembangunan Giant Sea Wall sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unissula Prof Gunarto menyambut baik gagasan tersebut. Ia menyatakan kampus siap mendukung program lingkungan hidup, termasuk pengembangan laboratorium hidup (living laboratory) untuk penanaman mangrove di kawasan pesisir.
Menurutnya, Unissula memiliki potensi kawasan pantai sepanjang sekitar dua kilometer di belakang kampus yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan penelitian mangrove.
"Selama ini mahasiswa juga merasakan langsung dampak rob. Alhamdulillah kondisi itu mulai teratasi berkat kerja sama dengan Kementerian PUPR. Ke depan kami siap mendukung program konservasi mangrove sebagai laboratorium hidup," katanya. (ifa)
Editor : Baskoro Septiadi