RADARSEMARANG.ID — Kabar terbaru datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Bapak Prof Abdul Mu'ti.
Mulai April 2026, aturan tentang pencairan tunjangan guru resmi diubah melalui Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah memperbarui peraturan pencairan tunjangan sertifikasi guru dengan peraturan tersebut.
Baca Juga: SKTP April 2026 Terbit, Warna Hijau di Info GTK 2026 Guru Berarti Apa?
Perubahan ini melibatkan tiga jenis tunjangan, yaitu Tunjangan Profesi (TPG), Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang diberikan kepada guru ASN daerah.
Perubahan penyaluran TPG bagi guru ASND sudah dimuat dalam aturan terbaru kedalam peraturan Kemendikdasmen nomor 10 tahun 2026 dikeluarkan tanggal 6 april 2026.
Yang memuat tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru.
Dalam peraturan ini sudah termuat jadwal penyaluran, mulai dari proses tarik data dapodik ke info GTK, validasi data, penetapan penerima TPG, pengiriman surat rekomendasi salur ke Kemenkau dan proses penyaluran sampai ke rekening para Guru.
Yang paling terlihat, sistem pencairan sekarang dilakukan setiap bulan agar uang bisa lebih cepat diterima oleh guru.
Namun, ada jadwal yang harus diikuti dengan ketat, yaitu pembaruan data Dapodik harus selesai paling lambat tanggal 10, validasi dilakukan pada tanggal 13, dan SK diterbitkan pada tanggal 15 setiap bulannya.
Aturan baru ini dibuat agar tunjangan bisa diberikan lebih cepat, jelas, dan terorganisir, sehingga tidak ada lagi penundaan seperti yang terjadi sebelumnya.
Jika guru tidak disiplin memperbarui data, siap-siap saja tunjangan bisa tertunda pembayaranannya!
Dirjen GTK Nunuk Suryani mengingatkan para guru agar terus memperbarui data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan kondisi terkini.
Baca Juga: Harga LPG Naik Berapa? Berikut Daftar Resmi untuk Seluruh Wilayah di Indonesia
Langkah ini sangat penting untuk mempercepat proses pemeriksaan dan penyempurnaan informasi terkait pembagian TPG.
Nunuk menjelaskan bahwa penyaluran TPG berdasarkan data yang diperoleh dari Dapodik.
Validasi data sangat menentukan kelancaran tunjangan.
Guru yang menerima tunjangan diingatkan agar memastikan data kepegawaian, tugas yang harus dikerjakan, serta rekening bank dalam keadaan aktif dan benar, agar tidak mengalami masalah teknis saat tunjangan ditransfer.
Meskipun Tunjangan Profesi Guru merupakan hak yang selalu dinantikan setiap bulannya, penting bagi para pendidik untuk menyadari bahwa manfaat ini tidak bersifat abadi.
Ada kondisi tertentu yang secara hukum dapat menyebabkan penghentian distribusi dana sertifikasi oleh pemerintah.
Hal ini tercantum secara rinci dalam BAB VI Pasal 15 dan 16 Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026.
Regulasi ini menekankan bahwa pengalokasian tunjangan ditentukan setiap tahun anggaran dan bisa dihentikan jika guru yang bersangkutan mengalami situasi tertentu.
Ketentuan Penghentian Pembayaran TPG ASN
Mengacu pada Pasal 16 ayat (1), pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, hingga Tambahan Penghasilan (Tamsil) akan terhenti jika guru ASN Daerah:
Baca Juga: Update CPNS 2026 Diprediksi 160 Ribu Formasi Menanti, Cek Jadwal dan Kategori Prioritas Disini
Meninggal Dunia: Tunjangan akan secara otomatis berhenti sesuai status kepegawaian terakhir.
Mencapai Batas Usia Pensiun: Setelah memasuki masa pensiun, hak atas tunjangan profesi sebagai pengajar aktif akan berakhir.
Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri: Keputusan guru untuk keluar dari status ASN secara otomatis menghilangkan hak atas tunjangan ini.
Dipidana Penjara: Jika ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang menjatuhi hukuman penjara.
Mendapat Tugas Belajar: Guru yang sedang menjalani tugas belajar tidak lagi memenuhi syarat untuk beban kerja tatap muka, sehingga tunjangan dihentikan sementara.
Prosedur Pemutusan Pembayaran TPG
Hal ini harus diperhatikan oleh bapak dan ibu guru serta operator sekolah, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), penghentian pembayaran tunjangan tersebut akan dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah kondisi-kondisi di atas terpenuhi.
Misalnya, jika seorang guru mencapai Batas Usia Pensiun pada bulan April, maka pembayaran tunjangan profesi terakhir akan dilakukan untuk bulan April, dan baru akan resmi dihentikan secara total pada bulan Mei.
Ketepatan waktu untuk menghentikan ini sangat bergantung pada seberapa cepat data di aplikasi Dapodik diperbarui dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan.
Keterlambatan dalam melaporkan status, terutama untuk pensiun atau pengunduran diri, dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas negara.
Dengan demikian, keterbukaan informasi mengenai data kepegawaian sangat penting untuk menjaga kejujuran dalam distribusi dana tunjangan profesi guru di sektor pendidikan. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi