RADARSEMARANG.ID – Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk puluhan ribu tenaga kerja yang akan mengelola program strategis nasional di sektor desa dan kelautan.
Momentum ini dinilai sebagai salah satu peluang kerja terbesar pada tahun 2026, sekaligus menjadi langkah konkret dalam mempercepat penguatan ekonomi berbasis komunitas melalui Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa proses rekrutmen telah dimulai sejak 15 April 2026 dan akan berlangsung hingga 24 April 2026.
Program ini membuka total 35.476 lowongan pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan rincian 30.000 posisi untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 posisi untuk pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh posisi ini berada di bawah naungan perusahaan BUMN yang telah ditunjuk pemerintah.
Dalam keterangannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam mengelola program-program strategis berbasis desa.
“Pemerintah, melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah.
Program ini tidak hanya menjadi peluang kerja biasa, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional yang berfokus pada penguatan sektor riil di tingkat akar rumput.
Pemerintah menilai bahwa koperasi desa dan kampung nelayan memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa 30.000 posisi manajer Kopdes Merah Putih nantinya akan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara,
sedangkan 5.476 posisi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih akan berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Kedua entitas ini merupakan bagian dari BUMN yang ditugaskan untuk mendukung operasional program tersebut.
Menariknya, seluruh peserta yang lolos seleksi akan diangkat sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Skema ini memberikan kesempatan bagi para tenaga kerja untuk mendapatkan pengalaman profesional sekaligus berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi desa.
Setelah masa kerja berakhir, khusus untuk pengelola Kampung Nelayan Merah Putih, mereka akan dialihkan untuk bergabung ke Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah menegaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui portal resmi pemerintah di phtc.panselnas.go.id, dan tidak ada jalur lain yang diakui.
Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik kecurangan maupun penipuan yang kerap terjadi dalam proses rekrutmen skala besar.
Zulkifli Hasan juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
“Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong,” tegasnya.
Syarat pendaftaran dalam program ini relatif terbuka dan inklusif. Pemerintah membuka kesempatan bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta batas usia maksimal 35 tahun.
Kebijakan ini memberikan ruang yang luas bagi generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan, memastikan bahwa seluruh proses seleksi akan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis merit.
Ia menyebut bahwa sistem seleksi akan mengadopsi metode Computer Assisted Test (CAT), yang selama ini digunakan dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam keterangannya, Zudan menegaskan bahwa penggunaan sistem CAT akan menjamin objektivitas dalam proses seleksi, sehingga hanya kandidat terbaik yang akan terpilih.
“BKN akan mengawal prosesnya agar berlangsung sesuai sistem merit dan berintegritas, mulai dari pengawasan sistem seleksi hingga penjaminan standar kualifikasi agar target besar pemerintah ini tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga memiliki SDM yang kompeten dan terpercaya,” ujarnya.
Selain itu, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara digital melalui portal resmi pemerintah tanpa pungutan biaya. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong efisiensi sekaligus meminimalisir potensi praktik korupsi dalam proses rekrutmen.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Pemerintah mencatat bahwa jumlah koperasi yang telah terbentuk mencapai lebih dari 30.000 unit di berbagai daerah. Targetnya, seluruh program ini sudah dapat berjalan secara penuh pada Juli 2026.
Keberadaan koperasi desa ini diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pengelolaan hasil pertanian, distribusi barang kebutuhan pokok, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan pengelolaan yang profesional, koperasi desa diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Sementara itu, Program Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan pada penguatan sektor kelautan dan perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil laut.
Dengan melibatkan ribuan tenaga kerja profesional, pemerintah berharap kedua program ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal di tingkat nasional maupun global.
Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah pemerintah ini merupakan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Dengan memperkuat sektor desa dan kelautan, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, antusiasme masyarakat terhadap program ini diperkirakan akan sangat tinggi, mengingat jumlah lowongan yang besar serta status pekerjaan sebagai pegawai BUMN.
Hal ini berpotensi menciptakan persaingan yang ketat dalam proses seleksi, sehingga para pelamar diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik.
Baca Juga: Tanggal 10, 13, 15, 20 Jadi Penentu Tunjangan Profesi Guru! Ini Rahasia Agar Cepat Cair
Pemerintah pun mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga kerja yang direkrut, tetapi juga pada kualitas dan integritas sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu, proses seleksi yang ketat dan transparan menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program ini.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, rekrutmen 35.476 tenaga kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi berbasis desa dan kelautan di masa depan.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi