RADARSEMARANG.ID – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang langkah strategis untuk menunjang keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dengan menyiapkan kendaraan operasional berupa sepeda motor bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi layanan gizi ke berbagai wilayah, terutama daerah dengan akses yang tidak mudah dijangkau kendaraan roda empat.
Dalam rencana tersebut, jenis kendaraan yang dipilih adalah motor listrik, yakni Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max.
Kedua model ini disiapkan dengan fungsi berbeda, menyesuaikan kondisi geografis Indonesia yang beragam. Untuk wilayah berbukit, pedesaan terpencil, hingga jalur ekstrem, model trail dinilai lebih sesuai karena memiliki kemampuan menjelajah medan sulit.
Namun demikian, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kendaraan tersebut hingga kini belum didistribusikan.
Prosesnya masih berada pada tahap administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN), sehingga belum bisa digunakan secara operasional di lapangan. “Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Langkah pengadaan ini pun memicu perhatian publik, terutama terkait besarnya anggaran yang disiapkan. Pemerintah diketahui mengalokasikan dana hingga Rp1,238 triliun untuk pengadaan motor listrik tersebut.
Nilai ini dianggap cukup besar dan memunculkan berbagai perbandingan dengan opsi kendaraan lain yang sudah lebih dikenal di pasar Indonesia.
Sejumlah pihak menilai bahwa dengan anggaran sebesar itu, pemerintah sebenarnya memiliki alternatif untuk membeli motor konvensional dari merek ternama yang telah terbukti tangguh di berbagai kondisi jalan. Motor-motor seperti Honda CRF150, Yamaha WR155, hingga Kawasaki KLX150 kerap disebut sebagai pembanding karena memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda.
Jika dihitung berdasarkan harga pasar terbaru, dana Rp1,238 triliun dapat menghasilkan jumlah unit yang sangat besar
Misalnya, Honda CRF150 yang dibanderol sekitar Rp38,2 juta per unit berpotensi dibeli hingga 32.416 unit. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah unit motor listrik yang direncanakan.
Sementara itu, Yamaha WR155 dengan kisaran harga Rp41 juta per unit memungkinkan pembelian sekitar 30.202 unit.
Baca Juga: Update Terbaru Mengenai Cara Cek Desil Bansos 2026 Melalui Aplikasi Cek Bansos
Jumlah ini juga dinilai lebih besar dan bisa menjangkau lebih banyak wilayah operasional. Begitu pula dengan Kawasaki KLX150 yang memiliki harga sekitar Rp41,5 juta per unit, yang bisa mencapai 29.838 unit jika menggunakan anggaran yang sama.
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa secara kuantitas, motor konvensional memberikan nilai yang lebih besar dalam hal jumlah unit.
Hal ini menjadi bahan diskusi publik terkait efisiensi penggunaan anggaran negara dalam program berskala nasional seperti MBG.
Meski demikian, pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih motor listrik. Salah satu alasan utamanya adalah mendukung transisi energi menuju penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya nasional dalam mengurangi emisi karbon serta mendorong penggunaan energi bersih di sektor transportasi.
Selain itu, penggunaan motor listrik juga dianggap sebagai investasi jangka panjang, terutama jika dikaitkan dengan pengurangan biaya operasional seperti bahan bakar.
Dalam konteks program MBG yang berjalan secara berkelanjutan, efisiensi biaya jangka panjang menjadi salah satu faktor penting yang diperhitungkan.
Di sisi lain, Dadan Hindayana juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Ia menekankan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan distribusi program MBG berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Respons berbeda datang dari kalangan pendidikan. Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Abdul Wahid Nara, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Ia mempertanyakan urgensi pengadaan motor dalam jumlah besar di tengah perkembangan teknologi digital saat ini.
Baca Juga: SKTP April 2026 Belum Terbit, Warna Biru di Info GTK Guru Begini Cara Mengatasinya
Menurutnya, pengawasan dan pengendalian program MBG sebenarnya bisa dilakukan melalui sistem digital tanpa harus bergantung pada kendaraan operasional dalam jumlah besar.
“Banyak cara di era digitalisasi ini untuk mengontrol kelancaran dan efektivitas MBG, tidak mesti menganggarkan sepeda motor dalam jumlah yang cukup banyak dengan menggunakan anggaran besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor lain yang lebih mendesak, khususnya pendidikan. Menurutnya, masih banyak guru di Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, terutama guru honorer.
Kondisi ini bahkan lebih memprihatinkan di beberapa daerah, di mana guru ASN PPPK masih menghadapi kendala dalam pembayaran gaji.
Hal tersebut dinilai sebagai masalah mendasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk pengadaan motor tersebut seharusnya dapat dialihkan ke sektor pendidikan, khususnya untuk peningkatan kompetensi guru dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Masih banyak guru yang belum mendapat gaji yang layak, terutama guru honorer. Bahkan, di beberapa daerah, guru ASN PPPK gak sanggup dibayarkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan, jika memang dibutuhkan, pengadaan tersebut seharusnya hanya untuk daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat dalam proses pendistribusian, bukan dilakukan secara keseluruhan karena berpotensi menjadi proyek mubazir.
“Katanya efisiensi anggaran, tetapi malah melakukan pemborosan. Untuk itu, saya meminta untuk mengevaluasi dan membatakan pengadaan motor tersebut,” tutupnya.
Di tengah perdebatan ini, publik menanti langkah lanjutan dari pemerintah. Apakah kebijakan ini akan tetap dilanjutkan, disesuaikan, atau bahkan dihentikan, menjadi perhatian banyak pihak.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendukungnya diharapkan benar-benar tepat sasaran dan efisien.
Keputusan terkait pengadaan motor operasional ini pada akhirnya akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan antara inovasi, efisiensi anggaran, dan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan dinamika yang berkembang, diskusi publik mengenai kebijakan ini diperkirakan akan terus berlanjut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi