RADARSEMARANG.ID – Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada April 2026 yang masuk dalam tahap kedua. Program ini menjadi perhatian luas masyarakat karena mencakup bantuan penting seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.
Pencairan bansos tahap kedua ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi serta membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.Dalam skema penyaluran tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai Rp508,2 triliun.
Angka ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang masuk dalam kategori kurang mampu. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program, termasuk PKH dan BPNT yang menjadi tulang punggung bantuan langsung kepada masyarakat.
Penyaluran bansos tahap pertama sendiri telah dilakukan sejak Februari 2026. Pada tahap tersebut, masyarakat penerima BPNT mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang dicairkan sekaligus untuk tiga bulan.
Dengan demikian, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh total Rp600.000 dalam satu kali pencairan. Skema ini dinilai lebih efisien dan membantu penerima dalam mengatur kebutuhan mereka dalam jangka waktu tertentu.
Untuk masyarakat yang ingin memastikan apakah mereka termasuk penerima bansos tahap kedua, pemerintah menyediakan layanan pengecekan secara daring.
Masyarakat dapat mengakses situs resmi Kementerian Sosial dengan memasukkan data wilayah dan identitas sesuai KTP.
Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi resmi yang telah disediakan, sehingga memudahkan akses tanpa harus datang langsung ke kantor desa atau kelurahan.
Proses verifikasi data penerima bansos kini semakin terintegrasi dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalisir kesalahan data. Dengan adanya DTSEN, seluruh kementerian dan pemerintah daerah menggunakan satu basis data yang sama dalam menentukan penerima bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.
Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengubah status desil seseorang secara sembarangan demi mendapatkan bansos.
“Kalau ada yang mengaku bisa menaikkan desil, itu penipuan. Karena yang bisa menentukan desil itu BPS (Badan Pusat Statistik), menteri tidak bisa,” ujarnya dalam sebuah kegiatan sosialisasi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa praktik manipulasi data, termasuk suap atau pungutan liar terkait bansos, tidak lagi dapat ditoleransi.
Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan agar distribusi bantuan berjalan transparan dan akuntabel. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada oknum yang menawarkan jasa ilegal dengan iming-iming bantuan sosial.
Jadwal Pencairan Bansos 2026
Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap di antaranya:
Bansos tahap 1 : Januari, Februari, Maret
Bansos tahap 2 : April, Mei, Juni
Bansos tahap 3 : Juli, Agustus, September.
Bansos tahap 4 : Oktober, November, Desember
Besaran Bansos PKH
Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH di April 2026 masuk ke dalam pencairan tahap kedua mulai April, Mei dan Juni.
Baca Juga: Israel Serang Markas UNIFIL di Lebanon, Prajurit TNI yang Gugur Bertambah Lagi
Besaran bansos PKH:
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Disabilitas berat: Rp600.000
Bansos BPNT
Sama seperti bansos PKH, bansos BPNT akan terus cair sesuai tahapannya. Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.
Bansos BPNT atau kartu sembako mendapatkan alokasi anggaran Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM. Dana tersebut masuk dalam bentuk saldo elektronik yang dapat dibelanjakan di e Warong atau agen bank mitra pemerintah untuk membeli kebutuhan pangan pokok.
Baca Juga: Bansos April 2026 Cair Mulai PKH, BPNT, PBI JKN, Beras 10 Kg dan PIP, Begini Cara Ceknya
Cara Cek Penerima Bansos
1. Cara Cek Penerima Bansos Pakai KTP Lewat Aplikasi
Pengecekan status penerima bansos bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:
1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.
2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.
5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.
6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.
7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairannya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
2. Cara Cek Penerima Bansos Pakai KTP Lewat Situs Resmi
Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, Anda bisa langsung mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas di KTP. Berikut langkah-langkahnya:
1. Buka situs resmi di https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data wilayah tempat tinggal termasuk Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
3. Kemudian isi nama lengkap sesuai KTP.
3. Masukkan kode captcha yang muncul di layar, kemudian klik tombol “Cari Data”.
4. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian yang berisi informasi status kepesertaan bantuan sosial Anda.
Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bansos. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui posisi desil kesejahteraan hanya dengan NIK KTP, baik secara online maupun offline.
Dalam proses pemutakhiran data, peran pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi sangat penting. Kepala desa, pengurus RT/RW, serta operator desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan data masyarakat selalu diperbarui sesuai kondisi terkini.
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden yang menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar kebijakan sosial.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap penyaluran bansos tahap kedua di April 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Selain itu, transparansi dan kemudahan akses informasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah. (dka)
Editor : Baskoro Septiadi