RADARSEMARANG.ID – Wacana penerapan kembali pembelajaran daring mulai April 2026 memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, terutama setelah muncul penolakan tegas dari kalangan legislatif.
Rencana yang digagas pemerintah ini awalnya dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menghemat energi, khususnya penggunaan bahan bakar minyak yang semakin mendapat tekanan akibat kondisi global.
Namun, kebijakan tersebut justru memunculkan kekhawatiran besar terkait dampaknya terhadap kualitas pendidikan nasional.
Penolakan keras datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, yang menilai bahwa keputusan untuk kembali ke sistem pembelajaran jarak jauh tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
Ia menegaskan bahwa pengalaman masa lalu selama pandemi Covid-19 seharusnya menjadi bahan evaluasi serius sebelum mengambil langkah serupa di masa depan.
Menurutnya, penerapan pembelajaran daring sebelumnya telah meninggalkan banyak persoalan kompleks yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Sistem tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga pada perkembangan karakter dan mental peserta didik yang menjadi fondasi penting dalam pendidikan.
“Pembelajaran daring itu sudah pernah kita jalani, dan hasilnya meninggalkan banyak persoalan serius dalam dunia pendidikan,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).
Dalam praktiknya, pembelajaran jarak jauh terbukti menimbulkan penurunan kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran.
Banyak siswa mengalami kesulitan mengikuti pelajaran secara optimal karena keterbatasan interaksi langsung dengan guru, yang selama ini menjadi faktor penting dalam proses belajar.
Selain itu, fenomena learning loss menjadi salah satu dampak paling nyata yang dirasakan.
Penurunan kualitas pembelajaran ini tidak hanya dirasakan oleh siswa di daerah terpencil, tetapi juga di wilayah perkotaan yang secara infrastruktur relatif lebih siap menghadapi pembelajaran daring.
Kondisi tersebut bahkan tercermin dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, di mana Indonesia mengalami penurunan skor di berbagai aspek penting seperti literasi membaca, matematika, dan sains.
Data ini menjadi sinyal kuat bahwa kualitas pendidikan mengalami tekanan serius selama masa pembelajaran daring.
Tak hanya dari sisi akademik, dampak psikologis juga menjadi perhatian utama.
Minimnya interaksi sosial selama pembelajaran jarak jauh membuat banyak siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama secara langsung.
Ketergantungan pada gawai juga meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya memicu berbagai masalah baru, termasuk kecanduan teknologi dan menurunnya konsentrasi belajar.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi pola pikir dan kebiasaan belajar siswa.
Tidak sedikit pula siswa yang mengalami stres akibat tekanan belajar mandiri tanpa pendampingan yang memadai.
Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan akses internet di beberapa daerah, yang membuat proses belajar menjadi tidak merata.
“Pembelajaran daring sulit membentuk sikap, karakter, dan kedisiplinan siswa. Ini yang jadi perhatian serius,” jelasnya.
Di tengah berbagai kritik tersebut, pemerintah tetap mempertimbangkan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan global di sektor energi.
Pengurangan mobilitas masyarakat dinilai dapat menjadi solusi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak yang terus meningkat.
Selain pembelajaran daring, pemerintah juga mengkaji penerapan skema kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) sebagai upaya mengurangi aktivitas perjalanan harian masyarakat.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional.
Namun, Komisi X DPR RI menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kebijakan efisiensi semata.
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa, sehingga kualitasnya harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun.
Esti menilai bahwa pemerintah perlu mencari solusi alternatif yang lebih bijak tanpa harus mengorbankan kualitas pembelajaran siswa.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyusun kebijakan pendidikan.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengaturan sistem transportasi siswa.
Misalnya dengan menyediakan layanan antar-jemput atau mengoptimalkan penggunaan angkutan umum agar lebih efisien dan ramah energi.
Langkah tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan harus kembali menerapkan pembelajaran daring secara luas.
Selain tetap menjaga kualitas pendidikan, solusi ini juga dapat membantu mengurangi beban orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah.
“Kami menerima banyak aspirasi masyarakat, dan mayoritas menolak pembelajaran daring. Jangan sampai ini jadi kebijakan utama,” tegasnya.
Gelombang penolakan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya kualitas pendidikan yang berkelanjutan.
Pengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bahwa tidak semua kebijakan darurat dapat diterapkan kembali dalam situasi normal.
Di sisi lain, polemik ini juga membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang arah kebijakan pendidikan di Indonesia.
Apakah efisiensi harus selalu menjadi prioritas, atau justru kualitas sumber daya manusia yang harus diutamakan?
Banyak pihak menilai bahwa kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap generasi muda.
Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kualitas bangsa di masa depan.
Penting bagi pemerintah untuk mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum menetapkan kebijakan strategis.
Dialog terbuka antara pemerintah, legislatif, pendidik, dan masyarakat menjadi kunci dalam menemukan solusi terbaik.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, jelas bahwa wacana pembelajaran daring bukan sekadar soal efisiensi energi, tetapi juga menyangkut kualitas pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa.
Perdebatan ini diprediksi masih akan terus berlanjut seiring dengan dinamika kebijakan yang berkembang.
Namun satu hal yang pasti, keputusan yang diambil harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Di tengah berbagai tekanan global, Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit antara efisiensi dan kualitas.
Namun, banyak pihak berharap agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia.(dka)
Editor : Tasropi