RADARSEMARANG.ID – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, satu pertanyaan yang paling sering muncul di mesin pencari adalah kapan THR cair dan berapa besarannya.
Tradisi Tunjangan Hari Raya bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum ekonomi nasional yang dampaknya terasa hingga ke pelosok daerah.
Di tengah kenaikan kebutuhan pokok, biaya mudik, serta tradisi berbagi saat Lebaran, THR menjadi penopang daya beli sekaligus simbol perhatian negara dan perusahaan terhadap pekerja.
Karena itu, informasi mengenai jadwal pencairan THR 2026, besaran THR PNS, THR guru, THR PPPK, hingga THR karyawan swasta menjadi topik yang menyedot perhatian publik.
Pemerintah memastikan bahwa THR Lebaran 2026 tetap diberikan kepada seluruh aparatur negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penerima mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK, anggota TNI, Polri, pensiunan, serta penerima pensiun.
Sumber pembiayaan THR ASN berasal dari APBN, yang berarti telah direncanakan dalam postur belanja negara.
Komponen THR bagi ASN terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Komposisi ini menegaskan bahwa THR bukan sekadar “gaji tambahan”, tetapi perhitungan utuh berbasis hak kepegawaian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran THR ASN tahun 2026 mencapai Rp55 triliun
Angka ini meningkat sekitar 10,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp49 triliun.
Kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen fiskal pemerintah dalam menjaga daya beli aparatur negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Lebaran.
Total penerima diperkirakan mencapai 10,5 juta orang, jumlah yang sangat signifikan dalam menggerakkan konsumsi nasional.
Jika merujuk pada perkiraan awal Ramadan 2026 yang diprediksi jatuh sekitar 19 Februari 2026, maka pencairan THR ASN direncanakan berlangsung pada minggu pertama bulan puasa, sekitar 28 Februari 2026.
Meski tanggal ini masih bersifat estimasi, pemerintah memastikan pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pola pencairan di awal Ramadan selama beberapa tahun terakhir menjadi referensi kuat bahwa skema tersebut kembali diterapkan pada 2026 agar masyarakat memiliki waktu cukup mempersiapkan kebutuhan Lebaran.
Besaran THR PNS sendiri mengacu pada struktur gaji dalam PP Nomor 5 Tahun 2024. Golongan terendah Ia memiliki rentang gaji pokok Rp1.685.700 hingga Rp2.522.600,
sementara golongan tertinggi IVe berada pada kisaran Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200.
Dari angka tersebut, komponen THR dihitung dengan menambahkan tunjangan pasangan sebesar 5 persen dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2 persen maksimal tiga anak, serta tunjangan kinerja sesuai instansi masing-masing.
Artinya, nominal THR antar instansi bisa berbeda tergantung kebijakan tunjangan kinerja.
Khusus guru dan dosen ASN, terdapat perbedaan komponen.
Tunjangan kinerja tidak diberikan dalam THR, namun digantikan dengan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang dibayarkan satu bulan penuh.
Hal ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman publik. Guru PNS mengikuti struktur gaji sesuai PP Nomor 5 Tahun 2024, sementara guru PPPK mengacu pada Perpres Nomor 11 Tahun 2024.
Dengan demikian, estimasi THR guru ASN tetap mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan profesi.
Bagi CPNS, THR tetap diberikan dengan komponen serupa ASN lainnya, namun gaji pokok yang dihitung sebesar 80 persen.
Ketentuan ini konsisten dengan status kepegawaian CPNS yang belum menerima gaji penuh 100 persen.
Meski demikian, hak THR tetap diberikan sebagai bentuk perlindungan kesejahteraan.
Di sektor swasta, aturan THR mengikuti ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.
Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah.
Perusahaan wajib membayar THR secara penuh dan tidak boleh mencicil.
Ketentuan ini bersifat wajib dan memiliki sanksi administratif apabila dilanggar.
Secara ekonomi makro, THR memiliki efek multiplier yang kuat. Ketika Rp55 triliun digelontorkan ke masyarakat dalam waktu singkat, konsumsi rumah tangga meningkat drastis.
Sektor perdagangan, transportasi, makanan dan minuman, hingga pariwisata domestik terdongkrak signifikan.
Tradisi mudik dan belanja kebutuhan Lebaran menjadi momentum perputaran uang terbesar dalam satu semester awal tahun
Tidak berlebihan jika banyak ekonom menyebut THR sebagai “stimulus musiman” yang paling efektif.
Namun demikian, tantangan tetap ada. Transparansi jadwal, kepastian regulasi, dan ketepatan waktu pencairan menjadi faktor krusial.
Masyarakat berharap tidak terjadi keterlambatan karena perencanaan keuangan keluarga sering kali sudah disusun jauh hari.
Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan swasta agar membayar THR tepat waktu juga perlu diperkuat.
Jika melihat tren tahun-tahun sebelumnya, pola pencairan pada minggu pertama Ramadan menjadi opsi yang paling realistis.
Dengan estimasi cair sekitar 26 Februari 2026, ASN dan pekerja swasta memiliki waktu sekitar tiga hingga empat minggu sebelum Idulfitri untuk mengatur keuangan, merencanakan mudik, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Pada akhirnya, THR Lebaran 2026 bukan sekadar angka dalam APBN atau laporan perusahaan. Ia adalah harapan jutaan keluarga.
Ia adalah ruang napas tambahan di tengah tekanan ekonomi.
Ia adalah energi konsumsi nasional yang menggerakkan pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern.
Dengan anggaran meningkat menjadi Rp55 triliun dan jumlah penerima mencapai 10,5 juta orang, publik tentu berharap kebijakan ini benar-benar berdampak luas dan tepat sasaran.
Sebagaimana ditegaskan pemerintah, THR adalah hak yang wajib dibayarkan.
Kepastian jadwal pencairan oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi penanda resmi dimulainya distribusi dana tersebut. Sampai pengumuman resmi disampaikan, estimasi akhir Februari 2026 menjadi acuan paling logis berdasarkan pola kebijakan sebelumnya.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi