RADARSEMARANG.ID – Fluktuasi pasar obligasi pemerintah Jepang menjadi sinyal peringatan bagi negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, terkait kebijakan fiskal dan akumulasi utang jangka panjang.
Selama bertahun-tahun, Jepang kerap dijadikan contoh bahwa tingkat utang tinggi bukan masalah selama suku bunga tetap rendah. Namun, kondisi terbaru menunjukkan asumsi tersebut tidak sepenuhnya aman.
Baca Juga: Buron 10 Tahun, Terpidana Kasus Penipuan Tak Berkutik Ketika Diringkus Kejari Kota Semarang
Bloomberg melaporkan bahwa pelemahan yen dan meningkatnya inflasi global pascapandemi COVID-19 mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang, terutama obligasi jangka panjang.
Situasi ini menempatkan Jepang dalam dilema kebijakan: menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi berisiko melonjakkan biaya utang, sementara mempertahankan suku bunga rendah justru memperlemah mata uang dan mengguncang pasar obligasi.
Selama beberapa dekade, Jepang menekan suku bunga melalui kebijakan pelonggaran moneter ekstrem dan intervensi Bank Sentral Jepang.
Strategi ini sempat berhasil menjaga stabilitas, tetapi juga menciptakan distorsi ekonomi, pertumbuhan rendah, serta penundaan reformasi struktural.
Ketika inflasi kembali muncul, tekanan pasar tak lagi bisa sepenuhnya dikendalikan oleh kebijakan moneter.
Baca Juga: Lowongan Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Substansi BGN 2026, Berikut Jadwal Seleksi dan Posisi
Pengalaman Jepang memberikan tiga pelajaran penting bagi negara maju. Pertama, suku bunga jangka panjang pada akhirnya ditentukan oleh pasar, bukan semata kebijakan pemerintah.
Kedua, inflasi selalu berpotensi kembali dan dapat merusak rencana fiskal jangka panjang. Ketiga, utang besar mungkin dapat ditoleransi dalam jangka pendek, tetapi bukan strategi berkelanjutan.
Meski Jepang belum memasuki krisis utang penuh, beban utang yang sangat besar kini membatasi ruang gerak fiskal di saat ekonomi justru membutuhkan stimulus.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa bahkan negara maju tidak kebal terhadap risiko pasar obligasi dan krisis keuangan.
Editor : Baskoro Septiadi