RADARSEMARANG.ID – Perdana Menteri Jepang sekaligus Presiden Partai Demokrat Liberal (LDP), Sanae Takaichi, menuai gelombang kritik publik usai memberikan tanggapan yang dinilai tidak jelas terkait dampak kebijakan pajak konsumsi nol persen untuk makanan terhadap industri restoran.
Hal tersebut terjadi dalam Debat Online Pemimpin Partai Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat 2026 yang disiarkan langsung oleh Niconico pada malam 24 Januari.
Dalam debat tersebut, Takaichi mendapat pertanyaan dari Ketua Partai Tim Mirai, Takahiro Yasuno (35), mengenai potensi dampak perbedaan harga antara makan di rumah dan makan di luar apabila pajak konsumsi makanan diturunkan menjadi 0 persen.
Yasuno menyoroti kemungkinan perbedaan harga hingga 10 persen yang dinilai dapat mengalihkan permintaan masyarakat dan berdampak serius pada industri restoran.
Ia pun mempertanyakan langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mengantisipasi dampak tersebut.
Baca Juga: 4 Kali Oplas, Mutia Ayu Bantah Hambur-hamburkan Warisan Almarhum Glenn Fredly
Menanggapi hal itu, Takaichi menyatakan bahwa isu tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut. Ia menyebut perubahan sistem perpajakan membutuhkan waktu dan diskusi menyeluruh, termasuk terkait perlindungan terhadap industri restoran.
Menurutnya, setiap partai politik saat ini memiliki pandangan berbeda, mulai dari pajak nol persen hingga 5 persen, dan keputusan baru akan diambil setelah pemilu melalui Konferensi Nasional.
Takaichi juga menambahkan bahwa revisi undang-undang pajak serta sistem secara keseluruhan perlu dilakukan, meskipun ia mengisyaratkan bahwa proses tersebut mungkin dapat berjalan lebih cepat dari perkiraan awal.
Namun, Yasuno kembali menekan dengan pertanyaan lanjutan, menegaskan apakah saat ini sudah ada langkah spesifik yang disiapkan pemerintah.
Setelah beberapa kali interupsi, Takaichi akhirnya mengakui bahwa belum ada kebijakan konkret yang disiapkan khusus untuk industri restoran dan pembahasan baru akan dilakukan ke depannya.
Baca Juga: Stop Jadi 'Dokter Dadakan', Ini Bahaya Self-Diagnosis Cuma Modal Nonton Konten TikTok
Jawaban tersebut memicu reaksi keras dari publik. Sejumlah pengguna yang menyaksikan debat tersebut secara langsung kemudian menyuarakan kritik di media sosial X (sebelumnya Twitter). Banyak yang menilai pemerintah terlalu lamban dan tidak siap, serta menjadikan kebijakan pajak sebagai janji kampanye tanpa perencanaan matang.
Komentar yang beredar antara lain menyebut bahwa kebijakan yang belum dibahas secara detail seharusnya tidak dijadikan janji politik, serta menyoroti keberanian Yasuno yang dinilai berhasil “mengguncang” debat dengan pertanyaan tajam di menit-menit akhir.
Baca Juga: BSU Guru Madrasah Non-ASN Cair Lagi di 2026, Nominalya Sampai Rp600 Ribu Per Guru
Perdebatan ini pun menambah sorotan publik terhadap arah kebijakan pajak konsumsi Jepang, terutama di tengah kekhawatiran pelaku industri restoran terhadap dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan.
Editor : Baskoro Septiadi