RADARSEMARANG.ID, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat sejarah bagi Indonesia.
Berhasil mewujudkan swasembada pangan dalam setahun di tahun 2025.
Padahal semula, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam 4 tahun, kemudian menjadi 2 tahun, dan terakhir menjadi 1 tahun.
Ternyata target 1 tahun itu terpenuhi, sehingga Presiden Prabowo mengumumkan capaian tersebut secara langsung saat di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ada Rabu 7 Januari 2026.
Swasembada pangan 2025 itu ditandai dengan beberapa indikator utama. Produksi beras nasional tahun 2025 yang mencapai 34,71 juta ton. Jumlah itu meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 di bandingkan tahun 2024.
“Kenaikan tersebut menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton. Tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025,” kata Mentan Andi Amran saat berdialog dengan pimpinan Jawa Pos Group di kediamannya, kawasan Kalibata, Jakarta, Minggu, 11 Januari 2026.
Bahkan FAO menilai, angka produksi tersebut dinilai rekor tertinggi di Indonesia.
Keberhasilan tersebut, bagi Amran, bukan kebetulan. Tapi hasil dari kerja keras, transformasi radikal, dan strategi gaspol di Kementerian Pertanian (Kementan).
Ada lima kunci utama yang menjadikan target tersebut terealisasi lebih cepat. Pertama, deregulasi besar besaran atau pemangkasan birokrasi yang berbelit. Yakni dengan mencabut 291 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang menghambat kemajuan.
Bahkan sebanyak 15 Permentan disederhanakan menjadi satu aturan. Selain itu, ratusan Keputusan Menteri Pertanian disesuaikan untuk mempercepat investasi dan hilirisasi melalui pembentukan taskforce khusus.
Kedua, melakukan bersih bersih di internal kementerian dengan sistem meritokrasi ketat. Tak segan melakukan mutasi, demosi, hingga pemecatan terhadap 192 pejabat yang dinilai tidak melakukan kinerja baik atau bermasalah.
Ketiga, memperketat pengawasan eksternal dengan menggandeng Satgas Pangan Polri untuk menindak mafia pangan.
“Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, Satgas Pangan berhasil menindak 92 kasus. Termasuk 46 kasus beras dan 27 kasus pupuk, serta menetapkan 76 tersangka,” katanya.
Termasuk izin dari 2.229 pengecer dan distributor pupuk nakal pun dicabut demi menjamin distribusi yang adil bagi petani.
Keempat, efisiensi anggaran. Kementan melakukan penghematan biaya umum dengan memangkas perjalanan dinas, seminar, dan rapat di hotel.
“Total efisiensi anggaran tahun 2025 tercatat mencapai Rp 3,8 triliun,” katanya.
Hasil refocusing anggaran tersebut dialihkan langsung untuk kebutuhan petani, seperti pembelian benih unggul, pompa, seperti pembelian benih unggul, pompa, dan alat mesin pertanian (Alsintan).
“Langkah ini telah memberikan kontribusi pada peningkatan produksi beras senilai Rp 17,89 triliun,” katanya.
Kelima, transformasi dari pertanian tradisional ke modern. Penggunaan teknologi mekanisasi berhasil menekan biaya produksi hingga 50 persen di meningkatkan hasil hingga 100 persen.
Selama dua tahun terakhir, imbuhnya, sebanyak 167.906 unit Alsintan, termasuk pompa air telah disalurkan. Perluasan lahan sawah baru (food estate) juga masif dilakukan, termasuk di Merauke, Kalimantan Tengah, yang kini sudah mulai panen.
Dampak positif dari strategi tersebut, telah dirasakan langsung oleh petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 menyentuh angka 123,26, rekor tertinggi selama 33 tahun terakhir.
Stok beras di Bulog per 31 Desember 2025 juga aman di angka 3,25 juta ton, level tertinggi sepanjang sejarah.
“Ke depan, Kementan tak hanya fokus pada pangan, tetapi juga mendukung kemandirian energi melalui program Biodisel B50,” katanya. (ida)
Editor : Ida Nor Layla