RADARSEMARANG.ID, Semarang - Mercy Corps Indonesia menyuarakan isu ketahanan iklim pesisir, keadilan ekologis daerah aliran sungai (DAS), serta kerentanan kelompok perempuan dalam Rembug Tata Ruang Warga Jawa Tengah. Forum ini digelar pada 19–20 Desember 2025 lalu di Hotel Khas Semarang.
Rembug Tata Ruang Warga Jateng menjadi ruang temu lintas sektor untuk membahas masa depan penataan ruang Jawa Tengah.
Forum ini mempertemukan pemerintah, praktisi, akademisi, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, mahasiswa, hingga masyarakat sipil.
Mercy Corps Indonesia hadir melalui Program Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA). Sejak 2019, program ini aktif memperkuat ketahanan iklim di wilayah Pantura Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten dan Kota Pekalongan, melalui pendekatan ilmiah, advokasi kebijakan, serta pendampingan langsung ke masyarakat.
Dalam panel “Ketahanan Iklim Wilayah Pesisir dan Sungai”, Jayus, ZCRA System Information and Engagement Officer, menyoroti persoalan Genangan Pesisir Permanen (GPP) yang hingga kini belum masuk dalam kategori bencana nasional.
“Genangan Pesisir Permanen di Jawa Tengah tidak bisa diselesaikan secara parsial berdasarkan batas administrasi wilayah. Diperlukan integrasi rencana pembangunan pesisir yang terpadu baik dari arah pembangunan maupun konteks spasial tata ruang serta kebijakan lintas wilayah yang transformatif, terutama pada wilayah yang masih berada dalam satu kesatuan DAS dari hulu hingga hilir,” jelasnya.
Mifta Alim, ZCRA Advocacy and Government Relations Officer, menyoroti isu keadilan ekologis dalam panel “Hak Atas Tanah dan Keadilan Ekologis”. Ia menyoroti konflik tenurial di kawasan pesisir akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia.
Menurutnya dinamika fisik pesisir yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia memunculkan konflik tenurial khususnya terkait kepastian dan penguasaan hak atas tanah terhadap tanah timbul dan tanah musnah.
Di sisi lain, praktik pembangunan belum sepenuhnya berlandaskan prinsip keadilan ekologis, yang tercermin dari masih lemahnya aspek perlindungan lingkungan dan ekosistem, keadilan sosial bagi masyarakat atas ruang hidupnya, hingga keadilan bagi generasi mendatang.
"Dalam banyak kasus, masyarakat justru menanggung dampak pembangunan secara tidak proporsional, sementara manfaat pembangunan tersebut tidak mereka rasakan secara adil,” ungkap Mifta.
Sementara itu, perspektif gender dan inklusivitas dibahas dalam panel “Gender, Kemiskinan, dan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana”. Dhea, ZCRA Knowledge Management Officer, memaparkan temuan kajian CRIA dan Analisis GESI DAS Kupang.
Temuan kajiannya menunjukkan adanya peningkatan kerentanan rumah tangga, termasuk gangguan relasi domestik seperti ketegangan keluarga hingga kekerasan. Di sisi lain, perempuan pesisir sebenarnya memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap ancaman perubahan iklim. Tantangannya adalah keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial dan pemulihan pascabencana.
"Oleh karena itu, intervensi MCI saat ini difokuskan pada pemulihan mata pencaharian dan pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir agar dapat lebih mandiri,” jelasnya.
Mercy Corps Indonesia menilai, dampak perubahan iklim tidak berdiri sendiri. Isu ini berkaitan langsung dengan tata ruang, lingkungan, ekonomi, sosial, hingga keadilan gender.
Rembug Tata Ruang Warga Jateng dipandang sebagai forum strategis untuk menyampaikan temuan lapangan kepada publik dan pembuat kebijakan.
Dalam pelaksanaannya, Program ZCRA Mercy Corps Indonesia juga menggandeng Bappeda Provinsi Jawa Tengah serta OPD di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mendorong kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap risiko iklim. (kap/web)
Editor : Baskoro Septiadi